Luhut Sarankan Sistem Informasi Minerba untuk Optimalisasi Ekspor Nasional
Topics Covered – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyarankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menggunakan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) dalam memantau arus ekspor nasional. Usulan ini disampaikan kepada CEO PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), Rosan Roeslani, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengawasan ekspor melalui pendekatan satu pintu. Dengan adopsi Simbara, diharapkan transparansi dan akurasi data akan meningkat, sehingga meminimalkan penyimpangan dalam transaksi perdagangan komoditas strategis.
Pendekatan ini berpotensi menjadi solusi untuk mengatasi tantangan dalam mengelola ekspor, terutama bagi PT DSI sebagai perusahaan BUMN yang fokus pada ekspor sumber daya alam. Luhut menjelaskan bahwa Simbara bisa memantau seluruh proses transaksi, termasuk pelacakan keberangkatan barang dari pabrik hingga ke pelabuhan. “Sistem ini sudah diaplikasikan oleh DSI dalam mengelola ekspor, dan akan memberikan keuntungan signifikan,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/5/2026). Dengan Traceability, data ekspor bisa dipantau secara real-time, memperkuat pengawasan dan kepastian kualitas.
Simbara: Kunci Transparansi Ekspor Sejak 2020
Sistem Simbara diperkenalkan sejak 2022, namun pengembangannya dimulai pada 2020 sebagai inisiatif untuk mengintegrasikan proses bisnis antar Kementerian/Lembaga. Tujuan utamanya adalah menciptakan transparansi dalam pengelolaan ekspor serta meningkatkan penerimaan negara melalui pengoptimalan pengawasan. Dalam masa jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut menyebut Simbara berhasil menghemat hingga 40 persen penerimaan negara dari komoditas batu bara.
“Simbara untuk batu bara, kan sudah kita kerjakan. Saya kira menghemat sampai 40 persen,” tegas Luhut. Dengan adopsi sistem ini, perusahaan ekspor bisa lebih mudah mengakses data terpusat, mengurangi risiko kesalahan input, dan mempercepat proses verifikasi.
Dalam pengujian awal, Simbara membuktikan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mencatat bahwa sistem ini memberikan pendapatan ratusan triliun rupiah. Pada 2022, realisasi penerimaan negara mencapai Rp183,5 triliun, lalu turun ke Rp172,9 triliun pada 2023 akibat volatilitas harga. Namun, pertumbuhan ekspor tetap di atas target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 18 persen. “Ini pada saat harga komoditas sudah mulai turun, dan ini 18 persen di atas target APBN. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus,” kata Sri Mulyani pada Juli 2024.
Menko Luhut optimis bahwa perluasan Simbara ke komoditas lainnya, seperti nikel dan timah, akan memberikan dampak besar. Ia menekankan pentingnya sistem digitalisasi berbasis teknologi AI dalam menaungi data perdagangan berbagai hasil alam. Dengan integrasi Simbara ke dalam ekosistem ekspor nasional, pemerintah bisa memastikan bahwa semua tahapan mulai dari produksi hingga distribusi terpantau secara terpadu. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya ini, rencana integrasi Simbara ke dalam sistem kepelabuhanan dan perpajakan sedang dijalankan. Data ekspor dari Bea Cukai dan Indonesia National Single Window (INSW) akan digabungkan untuk menciptakan basis data yang lebih lengkap. Dengan pendekatan ini, ekspor komoditas seperti emas dan kelapa sawit juga akan lebih terarah. Luhut menyatakan bahwa perubahan besar diperlukan agar Indonesia bisa memaksimalkan potensi ekspor sumber daya alam.
Dalam wawancara terpisah, Luhut mengatakan bahwa adopsi Simbara akan menjadi bagian dari transformasi digital pemerintah. “Dengan sistem ini, kita bisa mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan ekspor,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa Simbara bisa menjadi contoh sukses dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan keandalan data, yang menjadi salah satu Topics Covered dalam pembangunan ekonomi nasional. Implementasi Simbara diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberikan data akurat untuk kebijakan pemerintah.
