Latest Program – Pemkot Palangka Raya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini WTP ke-10 kalinya, menegaskan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan daerah demi pelayanan publik yang optimal. Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya Pemkot untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah keberhasilan Pemkot Palangka Raya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini diberikan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian membanggakan ini menandai predikat WTP ke-10 kali berturut-turut yang berhasil diraih oleh Pemkot Palangka Raya.
Prestasi ini menunjukkan konsistensi dan dedikasi pemerintah kota dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar. Penyerahan dilakukan kepada Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Wali Kota Fairid Naparin menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga 10 kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Palangka Raya. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Palangka Raya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun telah meraih predikat terbaik secara konsisten, Wali Kota Fairid menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri. Ia memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI akan segera ditindaklanjuti dengan serius.
Rekomendasi dari BPK RI tersebut akan dijadikan bahan evaluasi mendasar untuk terus mendongkrak kualitas pelayanan publik. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palangka Raya secara keseluruhan. “Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan secara efektif dan tepat sasaran,” ujar Fairid.
Dengan pencapaian historis ini, Pemkot Palangka Raya diharapkan dapat terus mempertahankan standar terbaik dalam pengelolaan keuangan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar, menjelaskan bahwa opini WTP yang diberikan merupakan hasil pemeriksaan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan ini didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Secara umum, Dodik menyatakan bahwa tata kelola keuangan pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah termasuk baik. Namun, BPK RI memberikan beberapa catatan penting untuk perbaikan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus menyusun strategi yang efektif untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, penting untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah lainnya, guna menunjang belanja daerah yang optimal. Pemkab Banjar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemkab Kobar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK RI untuk LKPD TA 2025, menegaskan komitmen kuat terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kota Medan kembali Raih Opini WTP keenam kali berturut-turut dari BPK Perwakilan Sumut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Medan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut.
Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Pemerintah Kabupaten Lumajang Raih WTP kedelapan dari BPK RI. Capaian ini menjadi bukti komitmen kuat dalam tata kelola keuangan dan dorong peningkatan pelayanan publik.
Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Serang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, menandai komitmen kuat dalam tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Pemerintah Kota Denpasar berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ketiga belas kalinya.
Polda Kalteng bersama jajaran Polres mengungkap 283 kasus 3C (Curat, Curas, Curanmor) sepanjang 2026, mengamankan 227 tersangka. Ini menunjukkan peningkatan kewaspadaan terhadap kejahatan jalanan. Pemprov Kalteng akan merekrut 17 staf khusus (stafsus) dari mahasiswa dan lulusan S1.
Tujuannya mengawal program strategis daerah, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera. Karnaval Budaya FBIM Kalteng 2026 berhasil memukau ribuan masyarakat Palangka Raya dengan ragam kebudayaan yang berpadu dalam harmoni, menjadi daya tarik utama festival tahunan ini. Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Kalteng 2026 kembali digelar di Palangka Raya, menjadi sarana strategis pelestarian budaya sekaligus pendorong ekonomi daerah dan pariwisata Kalimantan Tengah.
Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kantor Pertanahan setempat memperkuat kolaborasi pengelolaan aset tanah pemerintah, bertujuan mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, modern, dan akuntabel. BPBD Palangka Raya meningkatkan kesiapsiagaan karhutla dengan menyiapkan 30 pos lapangan di setiap kelurahan, antisipasi peningkatan risiko akibat El Nino. Langkah ini penting untuk koordinasi dan respons cepat.
Pemkab Kubu Raya berhasil meraih opini WTP ke-12 kalinya. Bupati Sujiwo menekankan bahwa WTP Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kementerian PPN/Bappenas terus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dengan rekomendasi BPK yang signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Bappenas.
Fraksi PDIP juga mengapresiasi Kemendes PDT yang mendapat predikat WTP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan sejak 2016 hingga 2024.
