Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul Lakukan Penyitaan Aset Perusahaan dengan Tunggakan Pajak Rp17 Miliar
Topics Covered – Dalam upaya memastikan kepatuhan wajib pajak, KPP Pratama Bantul mengambil langkah tegas dengan menyita tiga kendaraan operasional milik perusahaan berinisial PT H di Kapanewon Sewon, Bantul, Yogyakarta. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penagihan yang aktif, setelah perusahaan tersebut gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak selama periode tertentu.
Menurut Kepala KPP Pratama Bantul, Guntur Wijaya Edi, penyitaan aset sudah berdasarkan ketetapan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Penyitaan ini telah memiliki dasar hukum yang sah,” jelasnya. Proses penyitaan berjalan lancar tanpa hambatan pada Selasa (26/5) lalu, dan perusahaan menunjukkan sikap kooperatif selama petugas melakukan pengambilan barang.
“Penyitaan yang dilakukan KPP Pratama Bantul ini sudah inkracht atau berketetapan hukum tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Guntur.
Penyitaan Sebagai Langkah Terakhir dalam Penagihan Pajak
Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Bantul, Tuty Widijani, menyebutkan bahwa penyitaan bukan langkah awal dalam proses penagihan. “Tindakan ini dilakukan setelah upaya-upaya persuasif sebelumnya tidak membuahkan hasil,” kata Tuty. Langkah ini diambil setelah berbagai komunikasi dan negosiasi gagal mempercepat pelunasan kewajiban pajak.
Menurut Heri Maryanto, Juru Sita Pajak Negara, penyitaan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk berdiskusi tentang cara mengoptimalkan pelunasan. “Setelah penyitaan, wajib pajak bersedia mengupayakan penyelesaian lebih lanjut,” tambahnya. Harapan KPP adalah tindakan ini mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.
Kebijakan Penagihan Pajak di Berbagai Wilayah
Di luar Bantul, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang juga menerapkan sanksi administratif berupa pemasangan stiker pada restoran yang menunggak pajak. Serupa dengan KPP Bantul, Kantor Wilayah DJP Kalselteng melakukan pemblokiran rekening untuk 150 penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp47,8 miliar.
Tim Penyidikan DJP Aceh telah menyerahkan tersangka berinisial HB ke Kejari Langsa setelah diduga merugikan negara Rp454 juta dari PPN yang tidak disetorkan. Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara menunda pembayaran TPP bagi ASN yang menunggak PBB sebagai upaya mendisiplinkan pegawai negeri sipil dan menjadi contoh bagi masyarakat.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmen untuk menagih ribuan wajib pajak di seluruh Indonesia, tidak hanya 200 penunggak besar yang disorot. Target ini mencakup berbagai pihak, termasuk penunggak pajak yang mulai memenuhi kewajibannya setelah menerima peringatan dari otoritas pajak.
Dampak dari tindakan tegas ini diharapkan bisa memperkuat penerimaan negara, yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Proses penyitaan aset perusahaan PT H, serta tindakan serupa di daerah lain, menunjukkan komitmen otoritas pajak dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara ketat.
