Special Plan: NEXT Indonesia Soroti Tantangan Fiskal, Daya Ungkit APBN Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi
Special Plan yang dianalisis oleh NEXT Indonesia Center menekankan pentingnya Daya Ungkit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meskipun defisit anggaran menjadi fokus utama, kemampuan APBN untuk membangkitkan daya ungkit ekonomi tetap menjadi kunci utama. Dengan peningkatan investasi pada sektor produktif, pemerintah dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.
Pola Pengeluaran Pemerintah dan Dampak pada Daya Ungkit
Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, mengingatkan bahwa belanja modal menjadi instrumen kritis dalam peningkatan daya ungkit APBN. Dalam Special Plan, ia menekankan bahwa alokasi anggaran untuk investasi produktif perlu ditingkatkan, karena penurunan porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan ekonomi. Dari data tahun 2017 hingga 2026, belanja modal menyusut dari 16,49 persen menjadi hanya 8,70 persen, sementara belanja pemerintah secara keseluruhan tetap meningkat.
Dalam konteks Special Plan, penurunan belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah semakin fokus pada pembayaran bunga utang. Tren ini memperlihatkan pergeseran prioritas fiskal, di mana ruang belanja produktif yang semakin sempit mengurangi kemampuan APBN untuk memacu ekonomi. Ade Holis menjelaskan bahwa kenaikan pembayaran bunga utang dari 17,12 persen pada 2017 menjadi 21,24 persen pada 2025 berpotensi membatasi fleksibilitas anggaran di masa mendatang.
Keseimbangan Primer dan Evaluasi Kesinambungan Fiskal
NEXT Indonesia Center menggunakan metode Craig Burnside untuk mengevaluasi keseimbangan primer Indonesia selama periode 2017-2026. Dalam Special Plan, metode ini membantu mengukur stabilitas fiskal dengan membandingkan keseimbangan primer aktual dengan ambang batas keberlanjutan. Hasil menunjukkan bahwa Indonesia mencapai keseimbangan primer surplus sebesar 0,49 persen PDB pada 2023, meski proyeksi tahun 2025-2026 menunjukkan angka negatif (-0,35 persen PDB) yang masih dalam batas aman.
Pada periode 2017-2019, Indonesia berhasil menjaga keseimbangan primer di kategori positif, menandai masa stabil sebelum krisis pandemi. Namun, penurunan ekonomi tahun 2020 dan 2021 memicu defisit yang lebih besar serta kenaikan utang pemerintah. Dalam Special Plan, Ade Holis memprediksi bahwa kemajuan keseimbangan primer yang terjadi sejak 2022 akan berlanjut hingga 2026, meski ada tekanan dari kebijakan fiskal yang lebih defisit.
“Special Plan ini membuktikan bahwa meskipun pandemi menciptakan tekanan luar biasa, daya ungkit APBN tetap berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Ade Holis.
Ruang Fiskal dan Tantangan di Masa Depan
Analisis dalam Special Plan menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia belum sepenuhnya solid. Meski keseimbangan primer positif pada 2023, ada risiko menghadapi defisit yang lebih besar pada 2025-2026. Ade Holis menegaskan bahwa keberlanjutan fiskal akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatur penggunaan anggaran secara efisien. Pada 2026, keseimbangan primer diperkirakan mencapai -0,35 persen PDB, yang masih lebih baik dibandingkan ambang negatif -1,74 persen PDB.
Dalam Special Plan, beberapa kebijakan fiskal perlu dievaluasi ulang untuk memastikan daya ungkit APBN tetap optimal. Kenaikan utang pemerintah, terutama akibat pembayaran bunga yang meningkat, memerlukan pengawasan ketat agar tidak mengganggu keseimbangan jangka panjang. Ade Holis juga menyoroti bahwa perubahan ekonomi global, seperti kenaikan suku bunga, bisa memperparah tantangan fiskal jika tidak dikelola dengan baik.
Strategi untuk Mempertahankan Daya Ungkit APBN
Dalam rangka meningkatkan daya ungkit APBN, NEXT Indonesia Center merekomendasikan peningkatan investasi dalam sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan peningkatan produktivitas, pendapatan negara akan lebih stabil, memungkinkan pemerintah mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar. Ade Holis menjelaskan bahwa Special Plan memberikan panduan untuk membangun kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kemampuan APBN dalam menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan akan menjadi penentu utama keberhasilan program pembangunan nasional. Dengan memperkuat daya ungkit, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi investor dan masyarakat. Penekanan pada Special Plan juga menyoroti perlunya konsistensi dalam pengelolaan anggaran untuk menghindari risiko krisekonomi yang tidak terduga.
