Sahroni Minta Polisi Evaluasi Acara Sound Horeg Usai 3 Warga Jatim Tewas

Tiga Nyawa Melayang di Jalur Karnaval Sound Horeg, Sahroni Desak Polri Turun Tangan

Beritanew.com – Delapan hari setelah tiga warga Jawa Timur kehilangan nyawa dalam insiden yang berkaitan dengan parade sound horeg, tekanan politik terhadap aparat penegak hukum mulai menguat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni secara terbuka meminta Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan sound horeg di seluruh wilayah. Permintaan itu dilontarkan pada Rabu (2/9/2026), tepat satu bulan setelah rangkaian peristiwa maut yang mengguncang tiga kabupaten di Jawa Timur sepanjang Agustus 2026.

Sahroni menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar pilihan administratif, melainkan kewajiban hukum dan moral. Tanpa langkah korektif yang cepat, ia memperingatkan bahwa jumlah korban akan terus bertambah setiap kali musim karnaval kembali bergulir.

“Pihak Polri harus dan wajib evaluasi acara sound horeg tersebut karena sudah memakan korban. Kalau tidak dievaluasi, semakin banyak korban ke depan.”

Budaya yang Dihormati, Keselamatan yang Tidak Bisa Ditawar

Sahroni tidak menafikan akar budaya dari tradisi sound horeg. Karnaval pengiring musik dengan perangkat audio berdaya besar telah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat Jawa Timur selama puluhan tahun. Acara semacam itu kerap menyertai hajatan, peringatan desa, hingga perayaan keagamaan. Namun, ia menekankan bahwa penghormatan terhadap tradisi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan standar keselamatan peserta maupun penonton.

“Kita hormati budaya, tapi jangan sampai memakan korban kembali ke depannya.”

Ia juga menyerukan agar kepolisian tidak hanya berfokus pada evaluasi teknis, tetapi juga menyelidiki kemungkinan adanya kelalaian dari pihak penyelenggara. Jika ditemukan unsur kelalaian, Sahroni menuntut langkah tegas tanpa kompromi.

“Polisi wajib selidiki bilamana ada dugaan lalai dalam pelaksanaan event tersebut. Polisi harus bersikap tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali.”

Lebih jauh, Sahroni mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kematian sebagai harga yang “wajar” dibayar demi kelangsungan tradisi. Ia menyebut normalisasi terhadap tragedi semacam itu sebagai hal yang sangat menyedihkan.

“Jangan menormalisasi budaya mengakibatkan meninggalnya seseorang. Itu sangat menyedihkan.”

Tiga Insiden, Tiga Nasib yang Terputus

Sejumlah catatan lapangan menunjukkan bahwa tiga korban meninggal tersebar di tiga lokasi berbeda dalam rentang waktu kurang dari empat minggu. Pola kematiannya pun beragam: kecelakaan mekanis, kondisi medis mendadak, dan runtuhnya struktur bangunan.

Korban Pertama: Kru di Atas Truk

SN, pria berusia 29 tahun yang bekerja sebagai kru sound horeg di Jember, menjadi korban pertama. Insiden terjadi pada Minggu (2/8/2026) ketika rombongan baru saja menyelesaikan karnaval di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Jember. Dalam perjalanan pulang, SN berada di atas truk yang mengangkut perangkat sound system. Kepalanya terbentur gapura di sepanjang rute, dan ia tidak tertolong.

Korban Kedua: Jantung yang Gagal di Tengah Karnaval

Bonari, warga Banyuwangi berusia 44 tahun, meninggal pada Minggu (23/8/2026) saat mengikuti karnaval sound horeg di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran. Sebelum insiden, Bonari diketahui mengonsumsi arak, minuman keras tradisional berbasis beras. Ia sempat berjalan sekitar satu kilometer mengikuti iringan sebelum tiba-tiba terjatuh. Diduga mengalami serangan jantung, Bonari dibawa ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

Korban Ketiga: Kanopi yang Runtuh

Slamet Timbang, 57 tahun, warga Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Jember, menjadi korban ketiga pada Sabtu (29/8/2026). Ia sedang mengantar istrinya membeli obat di sebuah apotek ketika kanopi dan tembok bangunan tersebut roboh menimpanya. Peristiwa terjadi di tengah karnaval dan parade sound horeg yang berlangsung di sekitar lokasi. Warga setempat menduga getaran keras dari kegiatan cek sound yang dilakukan sehari sebelumnya memperburuk kondisi bangunan yang memang sudah tua dan lapuk.

Implikasi Regulasi dan Tanggung Jawab Penyelenggara

Tiga kasus ini menyingkap celah regulasi yang selama ini jarang mendapat perhatian. Sound horeg di Jawa Timur umumnya diorganisasi oleh kelompok masyarakat atau panitia desa tanpa izin resmi dari dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, maupun kepolisian. Tidak ada standar baku mengenai jarak aman antara truk pengangkut perangkat audio dan pejalan kaki, tidak ada pemeriksaan struktur bangunan di sepanjang rute parade, dan tidak ada protokol medis darurat yang wajib tersedia di setiap titik karnaval.

Evaluasi yang diminta Sahroni, jika benar-benar dijalankan, berpotensi menghasilkan pedoman keselamatan baru: pembatasan tinggi muatan di atas truk, kewajiban pemeriksaan struktur bangunan di jalur parade, penyediaan tim medis di setiap titik kumpul, serta larangan konsumsi minuman keras bagi peserta yang akan berjalan mengikuti iringan. Tanpa pedoman semacam itu, setiap musim karnaval akan tetap menjadi zona risiko yang tidak terukur.

Bagi masyarakat Jawa Timur, sound horeg bukan sekadar hiburan. Ia adalah ritme sosial yang mengikat komunitas, menandai pergantian musim, dan menjadi ruang ekspresi kolektif. Namun, sebagaimana diingatkan Sahroni, tradisi yang mengorbankan nyawa bukan lagi tradisi yang layak dipertahankan dalam bentuk aslinya. Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi apakah sound horeg boleh berlangsung, melainkan bagaimana ia dapat berlangsung tanpa mengulangi tiga duka yang telah menghantui tiga keluarga di Jember, Banyuwangi, dan sekitarnya.