Waka Komisi III DPR Apresiasi Kapolri Gagalkan Penyelundupan 1 Ton Lebih Narkoba

Komisi III DPR Soroti Keberhasilan Penggagalan 1,16 Ton Ketamin di Perairan Asahan

Beritanew.com – Penggagalan penyelundupan ketamin HCL seberat 1,16 ton di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro. Operasi gabungan itu menyita puluhan karung narkotika dari kapal MT Global 168 serta mengamankan delapan awak kapal.

Dede menilai keberhasilan tersebut memperlihatkan komitmen Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menangani peredaran narkotika. Penilaian itu disampaikannya pada Sabtu, 24 Oktober 2026, dengan merujuk pada komitmen yang pernah dipaparkan Kapolri saat menjalani uji kelayakan di DPR.

“Tentu kami di Komisi III DPR RI melihat pengungkapan narkotika dalam jumlah besar itu sebagai bukti bahwa Kapolri benar-benar serius memerangi narkoba seperti yang dipaparkannya dalam uji kelayakan bersama kami,” kata Dede.

Kasus ini menempatkan jalur laut sebagai salah satu titik penting dalam pengawasan peredaran narkotika. Barang bukti dalam volume besar dapat bergerak lintas wilayah dengan memanfaatkan kapal dan perairan, sehingga penanganannya membutuhkan kemampuan pengawasan, pertukaran informasi, serta tindakan cepat dari sejumlah lembaga.

Operasi Lintas Instansi

Pengungkapan penyelundupan itu dilakukan oleh tim yang melibatkan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ditpolair Baharkam Polri, serta Polda Sumatera Utara. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dari operasi di perairan Tanjung Balai Asahan.

Bagi Dede, penindakan terhadap jaringan narkotika tidak cukup dikerjakan satu institusi. Setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari penyelidikan tindak pidana, pengawasan jalur masuk barang, pengamanan wilayah perairan, hingga pengembangan perkara untuk memburu jaringan yang lebih luas.

“Penindakan terhadap narkoba dengan jumlah besar tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja, perlu kerja sama, koordinasi, dan sinergi lintas instansi. Kapolri Suyudi menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik antara penegak hukum maka peredaran narkoba dalam jumlah kecil hingga gembong internasional bisa digagalkan,” katanya.

Sinergi antarlembaga menjadi relevan karena penanganan narkotika bukan hanya soal menemukan barang bukti. Aparat juga perlu menelusuri asal muatan, pola pengiriman, pihak yang membiayai operasi, jaringan penerima, hingga pihak yang mengendalikan distribusi. Rangkaian itu menentukan apakah penegakan hukum mampu menghentikan peredaran secara lebih menyeluruh atau hanya memutus satu bagian dari jalur yang ada.

Delapan Awak Kapal Diamankan

Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa petugas mengamankan delapan orang dalam operasi tersebut. Tujuh di antaranya merupakan warga negara Indonesia, sementara satu orang lainnya berkewarganegaraan Taiwan.

“Hasil penggeledahan, petugas mengamankan 58 karung dengan total berat bruto 1,16 ton ketamin, alat komunikasi, dan kapal MT Global 168,” kata Jenderal Suyudi.

Selain 58 karung ketamin, aparat turut mengamankan alat komunikasi dan kapal MT Global 168. Barang-barang tersebut dapat menjadi bagian penting dalam proses penyidikan untuk mengurai aktivitas kapal serta hubungan para pihak yang diduga terlibat dalam pengiriman narkotika itu.

Jumlah ketamin yang disita diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 5,8 juta jiwa dari risiko penyalahgunaan zat tersebut. Perhitungan tersebut terkait dengan total barang bukti yang berhasil diamankan petugas. Angka itu juga menggambarkan besarnya dampak yang dapat timbul apabila muatan tersebut berhasil masuk dan diedarkan.

Dorongan Mengusut Pengendali Jaringan

Dede menekankan bahwa keberhasilan menggagalkan penyelundupan harus diikuti penyidikan sampai ke seluruh mata rantai perkara. Fokus penanganan tidak hanya berada pada orang-orang yang ditemukan di kapal, melainkan juga pada pihak yang mengatur, membiayai, atau mengendalikan distribusi narkotika.

Ia memandang pemberantasan narkoba perlu diarahkan untuk menghentikan kemampuan jaringan menjalankan kegiatannya. Upaya itu mencakup pemutusan jalur distribusi, pelumpuhan pembiayaan, serta pencegahan agar kelompok yang sama tidak dapat kembali beroperasi dengan pola baru.

“Pemberantasan narkoba juga disebut berhasil jika mampu melumpuhkan pembiayaan, memutus jalur distribusi, dan mencegah jaringan kembali beroperasi,” kata Dede.

Politikus PDIP tersebut juga menyoroti pentingnya kehadiran aparat melalui tindakan nyata untuk mencegah penyebaran zat berbahaya. Perlindungan terhadap anak-anak menjadi salah satu alasan utama mengapa pengawasan dan penindakan narkotika harus terus diperkuat.

Peredaran narkotika dapat berubah melalui cara pengiriman, penggunaan sarana transportasi, dan pola komunikasi yang berbeda. Karena itu, pengungkapan kasus berskala besar seperti di perairan Tanjung Balai Asahan perlu dilanjutkan dengan pengembangan perkara agar aparat mampu mengikuti perubahan modus yang digunakan sindikat.

“Kami di Komisi III DPR mendukung Kapolri untuk terus membongkar peredaran narkoba di Tanah Air. Aparat harus mampu mengikuti perubahan modus sindikat dan menangkap pengendali peredaran narkotika,” tegasnya.

Penanganan perkara ini selanjutnya menjadi ujian bagi penegak hukum untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengungkapan muatan 1,16 ton ketamin di Sumatera Utara sekaligus memperlihatkan pentingnya kerja terpadu dalam menjaga jalur perairan dari pemanfaatan oleh jaringan penyelundupan narkotika.