Wakil Ketua DPRD Soroti Kehadiran Pemimpin Daerah Saat Bencana
Main Agenda – Di tengah situasi kritis akibat gempa dan banjir yang mengguncang Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Main Agenda menjadi topik utama dalam pembicaraan para pemangku kebijakan. Wakil Ketua DPRD setempat, Sayutin Budianto, mengkritik kehadiran para pemimpin daerah yang tidak lengkap selama Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) ke-XVII di Gorontalo. Ia menilai ketidakhadiran kepala daerah dan wakilnya memperparah tantangan penanganan darurat, karena keselamatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama.
Peristiwa Bencana dan Kebutuhan Tanggap Darurat
Status tanggap darurat di Parigi Moutong telah diberlakukan hingga 23 Juni 2026, setelah gempa bumi berkekuatan 6,7 pada 17 Juni 2026 mengguncang wilayah tersebut. Banjir yang terjadi pada 20 Juni 2026 menimpa 25 kepala keluarga (KK) atau 110 warga, sementara data dari BPBD mencatat total 285 jiwa dan 91 KK terdampak. Situasi ini memaksa pemerintah daerah dan stakeholder terkait fokus pada penyelamatan, pengungsian, serta distribusi bantuan.
“Main Agenda kita saat ini adalah menjaga kestabilan pemerintahan dan memastikan respons bencana berjalan cepat,” jelas Sayutin Budianto.
Gempa yang terjadi Selasa (16/6) tidak hanya merusak 87 rumah, tetapi juga menimpa dua kantor pemerintahan serta fasilitas umum seperti masjid, gereja, sekolah, dan pura. Kerusakan infrastruktur ini menghambat akses logistik dan pelayanan publik, sehingga kehadiran pimpinan daerah menjadi krusial untuk mengarahkan perbaikan segera.
Koordinasi dan Pengambilan Keputusan
Menurut Sayutin, pengambilan keputusan dalam situasi darurat harus diambil di lapangan, bukan di lokasi pameran. Kehadiran kepala daerah di Parigi Moutong selama Penas KTNA dianggap sebagai bentuk kepastian bagi tim penanganan bencana. Tanpa keterlibatan langsung, pemerintah daerah dianggap terlambat dalam menangani kebutuhan masyarakat.
“Kehadiran fisik pemimpin daerah menunjukkan komitmen untuk mengatasi krisis, terutama dalam situasi seperti ini,” tegas Sayutin Budianto.
Kehadiran tersebut juga memastikan koordinasi antara dinas teknis seperti BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan berjalan optimal. Dalam bencana, waktu adalah faktor kritis, dan keputusan strategis harus diambil sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Sayutin menekankan bahwa Main Agenda harus selalu mengarah pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan hanya pada kegiatan ceremonial.
Peluang dan Tantangan dalam Penanganan Bencana
Bencana di Parigi Moutong memberikan pelajaran penting tentang kelemahan sistem respons darurat. Sayutin Budianto menilai bahwa Main Agenda perlu diintegrasikan lebih baik dalam rencana kerja pemerintah daerah, agar tidak ada konflik antara prioritas politik dan kebutuhan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan yang fleksibel, yang dapat menyesuaikan dengan situasi krisis.
Di sisi lain, keberadaan para pemimpin daerah di lokasi bencana dinilai sebagai simbol dukungan moral bagi warga yang terdampak. Dengan kehadiran mereka, rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah daerah meningkat, karena bisa melihat tindakan nyata dari para pemimpin. Sayutin mengimbau agar keputusan untuk menunda agenda non-esensial seperti Penas KTNA harus didasari pertimbangan kebutuhan masyarakat.
Proses Evakuasi dan Kondisi Lapangan
Banjir yang melanda Parigi Moutong memaksa proses evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sejumlah warga mengungsi ke daerah dataran tinggi, sementara pemerintah daerah berupaya mempercepat distribusi bantuan. Sayutin Budianto menilai bahwa Main Agenda dalam penanganan darurat harus selalu berorientasi pada efisiensi dan kecepatan, agar masyarakat tidak mengalami kerugian lebih besar.
Keberhasilan penanganan bencana juga bergantung pada komunikasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Meski Penas KTNA adalah ajang penting untuk membangun kolaborasi, tetapi keberadaan para pemimpin daerah di lapangan tetap menjadi aspek yang tidak bisa digantikan. Sayutin berharap Pemimpin Daerah Parigi Moutong dapat menyesuaikan prioritas mereka, agar Main Agenda tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Potensi Dampak Jangka Panjang
Kerusakan yang terjadi di Parigi Moutong tidak hanya memengaruhi sektor fisik, tetapi juga berdampak pada ketersediaan layanan publik. Pemulihan infrastruktur membutuhkan waktu dan anggaran yang signifikan, sehingga kehadiran kepala daerah diperlukan untuk memastikan alokasi sumber daya yang tepat. Sayutin Budianto menekankan bahwa Main Agenda harus mencakup rencana pemulihan yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam situasi darurat, keputusan yang diambil harus didasarkan pada data aktual dan kondisi terkini. Kehadiran pemimpin daerah di Parigi Moutong selama Penas KTNA dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pihak-pihak terkait. Sayutin berharap adanya Main Agenda yang lebih konsisten dalam menghadapi bencana, agar masyarakat tidak merasa diabaikan.
