Key Discussion: Evaluasi Penerima MBG, Anggaran Program 2027 Berpotensi Berkurang
Key Discussion – Dalam Key Discussion terkini, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Wakil Kepala Agustina Arumsari mengungkapkan rencana evaluasi terhadap jumlah penerima Manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027. Evaluasi ini diperkirakan akan mengurangi anggaran program dari Rp270,2 triliun menjadi lebih rendah, guna menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat yang lebih tepat sasaran. Dengan menekankan keberhasilan penyesuaian kebijakan, BGN berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan dana guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan, terutama usia kehamilan hingga masa pertumbuhan anak-anak.
Pemangkasan Anggaran dan Evaluasi Sementara
Evaluasi terhadap penerima MBG dilakukan setelah rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam wawancara dengan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, Agustina menjelaskan bahwa BGN telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga lain untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif. “Salah satu tindakan pengoptimalan adalah fokus ulang pada kelompok penerima,” tambah Agustina.
“Misalnya, untuk SMA mungkin tidak perlu diberikan MBG lagi. Apalagi jika siswa memiliki uang saku sebesar Rp100.000 hingga Rp200.000 per bulan, kelompok high class ini bisa dianggap tidak perlu lagi,” ujar Agustina.
Dalam simulasi awal, evaluasi menunjukkan potensi pengurangan sekitar 8 juta penerima manfaat. Dampaknya, kebutuhan anggaran program juga akan menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya. “Kemungkinan besar anggaran akan berkurang,” lanjut Agustina, menekankan pentingnya Key Discussion dalam menyusun anggaran yang lebih tepat.
Pembenahan Internal dan Skema Insentif Baru
Langkah penyesuaian ini tidak hanya fokus pada jumlah penerima, tetapi juga pada pemerataan dan kualitas distribusi MBG. BGN akan menghentikan sementara distribusi MBG selama libur sekolah untuk memperbaiki sistem internal sebelum tahun ajaran baru dimulai. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diaudit untuk memastikan layanan berjalan optimal.
“Kami akan stop distribusi sementara, audit semua dapur, sehingga saat anak-anak masuk sekolah, kondisi di lapangan lebih rapi,” kata Agustina.
Sebagai bagian dari reformasi internal, skema insentif pengelola SPPG akan disesuaikan berdasarkan jumlah penerima dan performa masing-masing dapur. Sebelumnya, insentif diberikan secara merata sebesar Rp6 juta, namun ke depan akan ada variasi berdasarkan penilaian lebih komprehensif. “Tidak dipukul rata semua Rp6 juta, jadi tidak sama lagi bentuknya,” terang Agustina, dalam Key Discussion yang mencakup refocusing kebijakan.
Dalam Key Discussion tambahan, BGN juga menyoroti kebutuhan akan transparansi dalam penyaluran MBG. Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan pada kinerja program, khususnya dalam meminimalkan pemborosan dan memperkuat akuntabilitas anggaran.
Defisit APBN dan Tantangan Pembiayaan
Penyesuaian anggaran MBG dilakukan dalam konteks defisit APBN yang terus meningkat. Menurut Prasetyo, Kemenkeu memberikan sinyal akan ada penghematan lanjutan, meski detailnya belum diungkap. Anggaran MBG untuk APBN 2026 tetap dijaga di level Rp335 triliun, meskipun ada ruang efisiensi yang dianalisis.
“Selama ini MBG memakan hampir 10 persen dari total anggaran pendidikan nasional, sebesar Rp71 triliun. Namun dengan Key Discussion evaluasi ini, kami percaya penghematan akan lebih optimal,” kata Prasetyo.
Program MBG yang awalnya direncanakan minimal Rp100 triliun kini menjadi fokus Key Discussion dalam upaya memastikan alokasi dana tidak terbuang percuma. Langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan anggaran yang terbatas.
Kasus Korupsi dan Penyelidikan Kejagung
Di samping evaluasi penerima, penyidik Kejagung bekerja sama dengan BPKP sedang menelusuri pengadaan dalam Program MBG di BGN. Mereka mendalami dugaan kenaikan harga (mark up) beberapa bahan bantu, serta memeriksa peran Sony Sonjaya dalam skandal korupsi. Permohonan justice collaborator juga sedang dipertimbangkan.
“Kami menemukan indikasi monopoli dari pemasok, sehingga beberapa SPPG di Tulungagung dihentikan operasionalnya sementara,” jelas Agustina, dalam Key Discussion terkait transparansi dan pengawasan pengadaan.
Penyelidikan ini menjadi bagian dari upaya BGN dalam memastikan keberlanjutan program. Evaluasi anggaran dan penerima menjadi dua aspek utama dalam Key Discussion untuk menjamin kinerja program MBG tetap efektif dan sesuai target kebijakan pemerintah.
