Diskusi Budiman, Nusron, dan Sudaryono Ricuh, Mahasiswa UGM Beri Penjelasan
Latar Belakang Diskusi Ricuh
Key Discussion menjadi peristiwa yang mendapat perhatian luas setelah terjadi kericuhan di acara diskusi publik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026). Diskusi yang seharusnya menjadi ruang dialog terbuka justru memicu protes besar-besaran dari sejumlah mahasiswa. Mereka menolak kehadiran Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala BP Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, karena menganggap para pejabat tersebut tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Kekacauan terjadi saat massa aksi mempercepat langkah untuk menyampaikan tuntutan mereka, hingga panitia akhirnya memutuskan menghentikan kegiatan.
Mahasiswa UGM menyebut Key Discussion ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang transparan. Mereka menekankan bahwa ruang diskusi publik harus bebas dari pengaruh kekuasaan, agar masyarakat bisa memberikan masukan secara adil. “Kami percaya diskusi seharusnya berlangsung di lingkungan yang netral, bukan di tengah lingkaran kekuasaan,” ujar Mesa, perwakilan mahasiswa yang memberikan penjelasan. Protes ini juga dianggap sebagai respons atas kebijakan yang dianggap tidak merakyat, terutama dalam pengelolaan lahan dan peran pemerintah dalam isu sosial.
“Maka dari itu, kami memutuskan untuk membawa mereka ke jalan, ke ruang yang lebih terbuka, lalu menanyakan keberpihakan mereka,” kata Mesa, menambahkan bahwa tuntutan utama mereka mencakup pembebasan tahanan politik dan amnesti bagi aktivis yang dikriminalisasi.
Perkembangan dan Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi yang diadakan di Balairung UGM, mahasiswa mengemukakan beberapa tuntutan penting. Salah satunya adalah kebebasan berdemo yang terbatas oleh pemerintah, seperti kejadian di mahasiswa UI di Bundaran HI. Mereka juga menginginkan militer ditarik dari ruang sipil dan UU TNI serta UU POLRI dicabut. Tuntutan tersebut bertujuan untuk menekankan bahwa Key Discussion harus mencakup kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan elit.
Selain itu, mahasiswa menyoroti masalah hilirisasi susu dan peran peternak sapi perah dalam pemasaran. Dosen UGM, Satyaguna Rakhmatulloh, menyatakan bahwa partisipasi peternak dalam produksi susu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, kebijakan ini dinilai belum merata karena banyak pihak yang mengabaikan kepentingan masyarakat pedesaan. Sebagai contoh, kebijakan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) dan rehabilitasi lahan terkadang dianggap sebagai alasan untuk memperluas keterlibatan pemerintah dalam perekonomian, meski tidak selalu memperhatikan kebutuhan sehari-hari rakyat.
Kondisi terkini menunjukkan bahwa Key Discussion ini tidak hanya memengaruhi lingkungan kampus UGM, tetapi juga menggema ke berbagai universitas lain. Contohnya, demo mahasiswa Universitas Pancasila pada Selasa (27/2/2026) yang memblokade Jalan Raya Srengseng Sawah memicu kemacetan. Aksi tersebut disampaikan oleh massa yang mengatasnamakan kader Golkar, dan kericuhan terjadi di acara diskusi Generasi Muda Partai Golkar di restoran Pulau Dua Senayan. Qodari mengkritik kebijakan yang dianggap mengutamakan otoritas kampus daripada kepentingan akademik.
Dalam rangkaian Key Discussion, beberapa tuntutan mahasiswa seperti pembebasan tahanan politik dan penegakan amnesti semakin mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Dosen UGM Gumilang Aryo Sahadewo menekankan bahwa investasi dalam pendidikan anak-anak sejak dini bisa membentuk SDM berkualitas, meski partisipasi masyarakat dalam sistem pendidikan masih rendah. Ia menilai, Key Discussion ini perlu menjadi ajang untuk meninjau ulang kebijakan yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan rakyat.
Respons pihak terkait terhadap Key Discussion yang ricuh juga beragam. Wamentan Sudaryono mengakui bahwa kehadiran diacara tersebut untuk berdialog dan menerima kritik. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan yang diusulkan tetap harus memberi manfaat bagi masyarakat. Meski demikian, mahasiswa tetap mempertanyakan tindakan pihak keamanan yang dituduh membatasi akses ke ruang diskusi. Dalam beberapa kesempatan, massa aksi terjebak di barisan karena adanya pagar milik Polres Metro Jakarta Pusat.
