Dugaan Pungli Satpol PP Sulsel Terkuak, DPRD Siap Kawal Aduan Korban
Key Discussion – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam seleksi calon anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Sulawesi Selatan (Sulsel) kini menjadi sorotan publik. DPRD Provinsi Sulsel langsung memberikan respons dan menyiapkan mekanisme untuk menerima serta menelusuri laporan dari korban. Makassar – Kasus ini terungkap setelah masyarakat memperhatikan adanya indikasi korupsi yang melibatkan oknum pejabat lembaga pemerintah. Mereka diduga menjanjikan kelulusan calon anggota Satpol PP dengan imbalan uang, namun tidak memasukkan mereka ke dalam daftar resmi. Key Discussion ini menjadi penting karena menyangkut integritas sistem perekrutan dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Kasus Pungli Terbongkar Setelah Aduan Masyarakat
Kasus dugaan pungli yang melibatkan Satpol PP Sulsel kini mulai terungkap setelah aduan masyarakat yang terus berdatangan. DPRD Sulsel, melalui Komisi A, telah menunjuk tim khusus untuk menyelidiki lebih lanjut. Legislator setempat, Mizar Roem, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengawal setiap tahapan investigasi hingga adanya kejelasan. “Key Discussion ini adalah bagian dari upaya kita menjaga transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen,” jelasnya. Mizar menekankan bahwa dugaan pungli tidak boleh dianggap remeh, karena bisa merusak reputasi lembaga dan mengganggu kepercayaan masyarakat.
“Key Discussion ini menjadi momentum untuk memastikan tidak ada praktik pungli yang terlepas dari pengawasan,” kata Mizar Roem.
Korban Pungli: Dua Orang Bayar Rp30 Juta per Kepala
Dua warga yang terkena dugaan pungli, Audi dan Ansar, dilaporkan telah membayar total uang sebesar Rp60 juta, masing-masing Rp30 juta, sejak tahun 2023. Uang tersebut diserahkan kepada oknum pejabat Satpol PP sebagai jaminan kelulusan. Namun, keduanya tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Hal ini menimbulkan kekecewaan terhadap proses rekrutmen yang diduga tidak adil. “Key Discussion ini menunjukkan bahwa sistem perekrutan perlu diperiksa ulang,” kata salah satu warga yang menjadi korban.
Menurut Kepala Dinas Satpol PP, Andi Arwin Azis, pungli dalam proses seleksi tersebut tidak terjadi selama masa jabatannya. Ia menjelaskan bahwa rekrutmen dilakukan secara profesional, tetapi menyangkut pelaksanaan yang mungkin tidak sepenuhnya transparan. “Key Discussion ini menjadi catatan untuk memastikan tidak ada kelemahan dalam sistem birokrasi,” ujar Andi Arwin Azis.
Proses Rekrutmen Dipertanyakan, Keterlibatan Oknum Dianalisis
Pallauddin, ayah Audi, menyatakan bahwa anaknya telah bekerja selama dua tahun sebagai anggota Satpol PP tanpa mendapat gaji. Meski demikian, Audi tetap mengikuti pelatihan dan tugas sesuai dengan anggota resmi. “Key Discussion ini memicu pertanyaan besar terhadap proses rekrutmen,” katanya. DPRD Sulsel mengingatkan agar semua tahapan seleksi calon anggota Satpol PP dijelaskan secara jelas. Mereka menyarankan adanya pemeriksaan terhadap keterlibatan oknum yang dianggap berperan dalam praktik pungli.
Langkah-langkah transparansi ini diperlukan untuk meminimalkan risiko korupsi di masa depan. DPRD Sulsel menegaskan bahwa pihaknya siap memanggil Kepala Dinas Satpol PP dan jajaran lainnya untuk memberikan penjelasan. “Key Discussion ini menjadi bentuk tanggung jawab kita sebagai mitra pengawas pemerintah daerah,” tambah Mizar Roem.
Komitmen DPRD dan Kolaborasi dengan Institusi Lain
Sebagai lembaga pengawas, DPRD Sulsel berkomitmen untuk memastikan transparansi dalam semua proses rekrutmen. Mereka menekankan pentingnya penggunaan sistem elektronik dalam pengumuman dan penerimaan aplikasi calon anggota. “Key Discussion ini harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses seleksi,” jelas Mizar. Selain itu, DPRD juga berharap Polri dan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) turut berperan dalam investigasi.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Banten memberikan contoh baik dengan membentuk Desk Ketenagakerjaan untuk mengawasi rekrutmen. Ini menjadi peringatan bahwa pungli dalam seleksi pemerintahan perlu diatasi secara kolektif. Key Discussion ini menunjukkan bahwa masyarakat dan lembaga legislatif kini lebih waspada terhadap praktik korupsi yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Peluang Efek Jera dan Penegakan Hukum
Jika terbukti ada pelanggaran, kasus dugaan pungli ini bisa dituntut secara pidana. Langkah ini diharapkan memberi efek jera dan mencegah praktik serupa terjadi lagi. DPRD Sulsel menekankan bahwa pihaknya siap mengawal proses hukum hingga tuntas. “Key Discussion ini adalah langkah awal untuk menegakkan keadilan dan memulihkan reputasi institusi,” kata Mizar Roem. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memperketat pengawasan atas perekrutan calon anggota Satpol PP.
Kasus ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam seleksi pejabat. Key Discussion yang terjadi di Sulsel menjadi pembelajaran bagi daerah lain yang mungkin masih memiliki celah serupa. Masyarakat kini lebih aktif memberikan laporan aduan, dan lembaga legislatif terus mendorong penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian, pungli dalam sistem pemerintahan bisa diminimalkan dan kredibilitas birokrasi tetap terjaga.
