Key Strategy: COO Danantara Bantah Label Calo dalam Ekspor
Key Strategy – Dalam upaya meningkatkan transparansi dalam sistem ekspor, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, membela peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai penyedia layanan, bukan sebagai calo yang mengambil margin. Dony menegaskan bahwa Key Strategy ini merupakan bagian dari tata kelola yang lebih baik, dengan DSI berperan sebagai pendukung proses ekspor, bukan sebagai pihak yang mengejar keuntungan semata.
“Seolah-olah kami jadi calo mengambil margin (ekspor), padahal itu bukan demikian,” ujar Dony setelah Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Ia menjelaskan bahwa biaya yang dikenakan oleh DSI lebih tepat disebut sebagai layanan yang memastikan pengusaha memiliki dasar hukum jelas dalam proses ekspor, daripada margin yang diambil secara bebas.
Menurut Dony, peran DSI dalam Key Strategy ini bertujuan untuk memberikan acuan harga yang objektif berdasarkan mekanisme internasional, sehingga menghindari kesan ekspor dilakukan secara tidak adil. Ia menekankan bahwa perusahaan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) akan diberikan kejelasan dalam menentukan harga jual, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Implementasi Sistem Pelaporan Baru dalam Key Strategy
Key Strategy yang diusung oleh DSI didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Regulasi ini memperbolehkan BUMN menentukan margin ekspor secara wajar, sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan. Dony menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko manipulasi harga.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Key Strategy ini memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor SDA, termasuk mengharuskan perusahaan melaporkan transaksi melalui platform CEISA 4.0, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelaporan akan dimulai pada 1 Juni 2026, dengan tiga komoditas utama: batu bara, ferro alloy, dan kelapa sawit.
Airlangga juga menegaskan bahwa implementasi Key Strategy ini akan melalui tahap transisi, dengan evaluasi tiga bulan awal penggunaan sistem baru. Setelah itu, program akan diterapkan secara penuh mulai 1 Januari 2027, memberi waktu enam bulan bagi pengusaha untuk beradaptasi. “Sistem ini dirancang agar keuntungan bisa didistribusikan secara adil dan transparan,” tambahnya.
Transparansi dan Kesiapan Tim Manajemen dalam Key Strategy
Sebagai bagian dari Key Strategy, Danantara Indonesia akan mengumumkan tim manajemen DSI pekan depan. Pernyataan ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas tata kelola dalam proses ekspor. “Transparansi menjadi prioritas agar program Key Strategy berjalan efektif dan memberi manfaat maksimal,” kata Dony.
Dony menambahkan bahwa DSI akan memastikan seluruh operasional ekspor diawasi secara ketat, termasuk pengambilan margin yang sesuai dengan kebijakan hukum. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya memberi kejelasan kepada pengusaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem ekspor nasional. Menurut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Key Strategy ini diharapkan mendorong partisipasi investor pasar modal.
Key Strategy juga memberikan ruang bagi pengusaha untuk menyesuaikan strategi ekspor mereka, terutama dalam menentukan harga jual. “Kami ingin menunjukkan bahwa ekspor komoditas strategis kini lebih terstruktur dan berkelanjutan,” ujar Dony. Ia menegaskan bahwa DSI tidak memperbesar margin secara sembarangan, tetapi berdasarkan data harga internasional yang relevan.
Pentingnya Kualitas Tata Kelola dalam Key Strategy
Para ahli ekonom menyoroti bahwa kualitas tata kelola DSI menjadi kunci keberhasilan Key Strategy. Ekonom Senior Dradjad Hari Wibowo mengingatkan bahwa jika sistem ini tidak diterapkan secara transparan, ada risiko kepercayaan publik terhadap DSI berkurang. “Key Strategy harus memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya sekadar mengatasi masalah sementara,” katanya.
Dony Oskaria memastikan bahwa Key Strategy akan diterapkan dengan kejelasan dan konsistensi. “Kami ingin membangun sistem ekspor yang lebih adil dan berkelanjutan, baik untuk pengusaha maupun negara secara keseluruhan,” tegasnya. Ia menekankan bahwa transparansi dalam pengambilan margin ekspor akan menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan ini.
