Budiman Sudjatmiko: Penghentian Program MBG Jadi Pelanggaran Janji dan Undang-Undang
Latest Program – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap harus dijalankan. Ia menjelaskan, keberlanjutan MBG penting untuk memastikan masyarakat daerah tetap mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, terutama anak sekolah. Meski pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya, Dadan Hindayana, telah ditangkap KPK, program ini tidak akan dihentikan.
“Janji kampanye Presiden Prabowo Subianto harus dipenuhi. Jika MBG dihentikan, maka Presiden melanggar janji dan undang-undang,” ujar Budiman setelah menghadiri dialog bertema “Kritis Menuju Indonesia Emas atau Cemas? Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia” di Gedung Art Galeri Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip Tembalang, Semarang, Jumat (12/6).
Budiman menyoroti pentingnya MBG dalam era perubahan yang saat ini dihadapi Indonesia. Menurutnya, program ini tidak hanya mencegah stunting, tetapi juga membantu meningkatkan kepercayaan diri generasi muda. “Anak-anak desa sekarang bisa menikmati makanan yang mewah, sementara dulu di SD kita tak pernah mengalami hal itu,” katanya.
Pendapat dari Pihak Lain
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen menjaga MBG dari praktik korupsi. Ia menekankan bahwa program ini menjadi prioritas penting pemerintah, terlepas dari pergantian kepemimpinan di BGN.
Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menyatakan, lembaga legislatif akan mengawasi pelaksanaan MBG secara ketat. Tujuannya adalah memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan bermanfaat untuk pengembangan ekonomi lokal.
Presiden Prabowo Subianto sendiri memerintahkan BGN untuk menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar program MBG bisa berjalan efektif dan mengarah pada kelompok yang paling membutuhkan. “Anggaran lebih baik digunakan untuk makanan rakyat, bukan dikorupsi,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas, lebih dari 1.000 dapur SPPG dalam MBG sementara dihentikan. Langkah ini diambil untuk memperbaiki proses pelayanan dan keamanan pangan. Budiman menambahkan bahwa MBG juga menjadi instrumen keadilan sosial, karena menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil.
Perspektif Terhadap Kritik
Budiman menyebut kritik terhadap MBG sebaiknya difokuskan pada pengelolaan di tingkat daerah, bukan pada program itu sendiri. “Kritik lebih baik mengarah pada peningkatan tata kelola,” katanya.
Ia juga membela program Kopdes (Koperasi Desa), menyatakan bahwa kedua program tersebut memiliki tujuan yang sama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. “MBG dan Kopdes adalah bagian dari visi keadilan sosial yang diusung Presiden,” ujarnya.
