Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Penerima Bedah Rumah di Bantul
Latest Program – Kamis (4/6/2026), Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan inspeksi langsung ke beberapa lokasi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memastikan kebijakan pemerintah terarah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mengevaluasi langsung dampak program dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal.
Rombongan didampingi Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto, Anggota Komisi V Danang Wicaksana Sulistya, Kepala BPS Amalya Adininggar Widyasanti, serta pejabat lainnya. Mereka memeriksa kondisi rumah warga penerima bantuan yang tergolong tidak layak huni. Rumah tersebut menggunakan dinding anyaman bambu yang sudah usang dan lantai berupa tanah. Struktur bangunan hanya didukung oleh fondasi batu tanpa semen, sehingga terlihat kurang stabil.
Dalam dialog dengan penghuni, Mendagri menyebut rumah itu telah ditempati sejak 1984 dan belum pernah mendapat bantuan sebelumnya. “Alhamdulillah,” ujar Mendagri saat mengunjungi Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan. Ia menekankan bahwa program BSPS akan segera memperbaiki kondisi hunian tersebut.
Kebijakan untuk Daerah Perbatasan
Mendagri juga menegaskan bahwa BSPS tidak hanya menjangkau masyarakat perdesaan atau perkotaan, tetapi juga mencakup wilayah perbatasan. Menurutnya, inisiatif ini bertujuan memperkuat pertahanan negara melalui peningkatan kecintaan terhadap Tanah Air. “Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 bantuan untuk daerah perbatasan. Ada lebih dari 40 kabupaten yang selama ini kurang mendapat perhatian,” tambahnya.
Dalam kunjungan, Mendagri dan Menteri PKP mengunjungi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang baru saja dilanda banjir bandang. Bencana tersebut menghancurkan ratusan rumah, dan program BSPS akan membangun hampir 600 unit di sana. “Kita sudah datang ke sana untuk memastikan program berjalan optimal,” ujarnya.
Selain inspeksi di Bantul, rombongan juga berkomunikasi secara virtual dengan penerima bantuan di Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan komitmennya dalam menyediakan rumah layak huni, dengan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman.
Presiden Prabowo dalam amanatnya menekankan bahwa Pancasila menjadi fondasi utama yang mengikat bangsa Indonesia. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Mendagri juga meninjau Sekolah Rakyat Kendari, memastikan program nasional mendapat dukungan penuh. Pemda diminta melakukan analisis investasi yang sejalan dengan rencana bisnis daerah.
Program BSPS dan Pemantauan Langsung
Mendagri bersama Menteri PKP menyatakan bahwa pembangunan rumah tidak layak huni di daerah perbatasan bukan hanya untuk pemerataan, tetapi juga untuk memperkuat keberadaan negara. Dalam peninjauan di Balikpapan dan Minahasa, Sulawesi Utara, mereka menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan program BSPS berjalan efektif.
Program ini mencakup wilayah yang mungkin sebelumnya kurang mendapat perhatian, seperti daerah terpencil. Dengan meninjau langsung, pemerintah berupaya memastikan bantuan tepat sasaran dan mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk mengakselerasi peningkatan kualitas hunian.
