Latest Program: Pengusaha Peringatkan Potensi PHK Massal di Industri Rokok
Latest Program yang baru diterapkan di Indonesia memicu kekhawatiran para pengusaha dalam sektor industri tembakau. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengungkapkan bahwa rencana penggunaan kemasan rokok seragam berpotensi menyebabkan PHK massal dan mengancam kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) legal. Selain itu, kebijakan ini dianggap membuka celah bagi rokok ilegal yang bisa menambah persaingan di pasar. Dalam konteks ini, Latest Program tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga menjadi pengatur industri yang berdampak signifikan pada kehidupan pekerja dan produsen lokal.
Peluang Peredaran Rokok Ilegal
Sejumlah pengusaha menyebutkan bahwa kemasan seragam berpotensi membingungkan konsumen, sehingga memudahkan rokok ilegal untuk beroperasi. Karena desain kemasan menjadi satu-satunya alat pengenalan merek, pengusaha khawatir konsumen akan beralih ke produk yang lebih murah, meski tidak memiliki standar kualitas yang jelas. Kebiasaan belanja rokok secara impulsif bisa semakin berkembang, terutama jika harga produk legal meningkat karena biaya produksi yang tertekan oleh aturan kemasan seragam.
“Latest Program ini justru membuat konsumen sulit membedakan antara rokok legal dan ilegal, yang bisa memperparah masalah penyalahgunaan produk berbahaya,” kata Henry Najoan, seperti dilaporkan Antara pada hari Sabtu (6/6/2026).
Konsumen yang awam terhadap detail kemasan, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, akan lebih mudah terjebak dalam pilihan produk yang lebih murah. Hal ini memperkuat kekhawatiran GAPPRI bahwa dengan menerapkan kemasan seragam, industri rokok mungkin akan kehilangan keunikan dan kredibilitas merek, yang bisa berujung pada penurunan penjualan produk legal.
Ketergantungan pada Bahan Baku Lokal
Industri rokok sangat bergantung pada bahan baku lokal seperti tembakau, daun kering, dan bahan-bahan tambahan. Dalam Latest Program, pemerintah mendorong penyesuaian standar kadar tar dan nikotin, tetapi pengusaha menyebutkan bahwa kebijakan ini perlu disinkronkan dengan ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Jika standar terlalu ketat, produsen mungkin dipaksa mengimpor bahan baku atau beralih ke teknologi yang lebih mahal, sehingga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja.
“Dengan Latest Program ini, justru kita bisa kehilangan peluang menyerap tenaga kerja di sektor IHT, karena peralihan ke teknologi baru akan membutuhkan investasi besar,” jelas Nurhadi, anggota Komisi IX DPR RI, pada hari Senin (2/3/2026).
Nurhadi menekankan bahwa standar kadar zat aktif dalam rokok dan rokok elektrik harus diperhitungkan secara matang. Jika standar tidak realistis, hasil panen petani tembakau lokal akan sulit dicerna oleh industri, yang bisa memicu krisis ekonomi di sektor pertanian dan perekonomian daerah. Ini menjadi tantangan serius karena industri rokok selama ini juga menjadi pendorong pengembangan desa dan kota kecil.
Pengaruh Ekonomi terhadap PHK Massal
Krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia diperparah oleh kebijakan Latest Program. Pengusaha menyebutkan bahwa PHK massal dalam industri rokok bisa menimbulkan dampak domino terhadap sektor lain, terutama di daerah-daerah yang ketergantungan pada lapangan kerja sektor IHT. Jumlah pengangguran yang meningkat akan berdampak pada tingkat kemiskinan dan konsumsi bahan pokok di masyarakat.
“Latest Program ini memberi tekanan besar pada industri, karena selain menekan penjualan, juga mengurangi keuntungan yang bisa dialokasikan untuk investasi dan penyerapan tenaga kerja,” tambah Henry Najoan.
Henry menyoroti bahwa kebijakan kemasan seragam harus diimbangi dengan kebijakan perlindungan tenaga kerja. Ia menyarankan pemerintah memberikan bantuan finansial atau pelatihan keterampilan untuk membantu pengusaha mengatasi perubahan ini. Tanpa dukungan tersebut, industri rokok bisa mengalami penurunan drastis dan merugikan banyak pihak.
Langkah Kebijakan untuk Mendukung Industri Tembakau
Dalam menghadapi tantangan dari Latest Program, GAPPRI mengusulkan beberapa langkah kebijakan. Pertama, pemerintah perlu memastikan kepastian hukum bagi industri legal, agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang membingungkan. Kedua, ada kebutuhan untuk menyesuaikan standar kadar tar dan nikotin dengan kemampuan produksi lokal. Ketiga, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan dampak sosial sebelum menerapkan kebijakan yang bersifat memaksa.
“Latest Program harus menjadi peluang untuk memperkuat industri tembakau, bukan ancaman yang merusak kestabilan ekonomi daerah,” kata Nurhadi.
Menurut Nurhadi, harmonisasi regulasi menjadi kunci dalam memastikan kebijakan baru tidak menimbulkan ketidakpastian. Ia menekankan bahwa standar nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan BSN sudah cukup untuk mengatur kadar tar dan nikotin, sehingga tidak perlu diubah secara mendadak. Pengusaha menilai bahwa kebijakan yang fleksibel akan lebih baik dalam mempertahankan keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kesejahteraan pekerja.
Permintaan GAPPRI: Kebutuhan Kebijakan Terpadu
GAPPRI meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan terkait Latest Program. Mereka mengusulkan adanya kerja sama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan pihak-pihak terkait lainnya agar kebijakan tidak bersifat konflik. Pemerintah juga diminta untuk mengevaluasi dampak ekonomi sebelum mengambil keputusan akhir.
“Latest Program harus diintegrasikan dengan kebijakan pengembangan ekonomi lokal, bukan dijalankan secara terpisah,” jelas Henry.
Henry menambahkan bahwa keberhasilan implementasi Latest Program tergantung pada kesiapan pihak-pihak terkait. Jika ada kebijakan yang tidak sejalan, seperti tarif impor yang terlalu rendah atau bantuan subsidi yang tidak memadai, industri lokal akan kesulitan bertahan. Oleh karena itu, GAPPRI menekankan perlunya penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.
Harmonisasi Regulasi dan Upaya Penyesuaian
Menurut data yang diterbitkan Badan Standardisasi Nasional (BSN), standar kadar tar dan nikotin dalam rokok sudah cukup jelas. Namun, pengusaha menyebutkan bahwa kebijakan terkait Latest Program mengharuskan perubahan yang lebih besar, termasuk penyesuaian kebijakan tarif dan subsidi. Upaya ini perlu didukung oleh pemerintah agar industri tidak hanya survive, tetapi juga berkembang dalam skala yang sehat.
“Latest Program bisa menjadi penyeimbang antara kesehatan dan perekonomian, asalkan dijalankan dengan tepat dan memperhatikan dampak jangka panjang,” pungkas Nurhadi.
