Jelang Puncak Haji, Wakapolri Perkuat Perlindungan Jemaah dengan Arab Saudi
Main Agenda menjadi fokus utama dalam pertemuan strategis antara Wakapolri dan otoritas haji Arab Saudi yang berlangsung di Kota Riyadh, Jumat (22/5). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antar-negara untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah Indonesia selama ibadah haji 2026. Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo serta timnya menghadiri pertemuan bersama jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi, yang diwakili oleh Wakil Direktur Intelijen Mayjen Abdul Hamid. Pertemuan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan hajj 2026, dengan memprioritaskan peningkatan efektivitas perlindungan jemaah.
Penguatan Koordinasi Antarnegara
Pertemuan ini menggarisbawahi Main Agenda yang terkait dengan sinergi antara Polri dan Arab Saudi dalam menangani ancaman yang mungkin mengganggu proses ibadah haji. Dalam sesi diskusi, fokus ditempatkan pada pengurangan risiko seperti praktik haji non-prosedural, penipuan visa, serta penggunaan jasa pemandu ilegal. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama melalui penguatan sistem informasi dan pengawasan terpadu di Tanah Suci. Faktor keamanan selama puncak haji dianggap sebagai prioritas utama dalam Main Agenda yang diusung.
Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Main Agenda ini mencakup langkah-langkah pencegahan sejak awal persiapan hajj hingga momen puncak ibadah. Penggunaan teknologi digital dan pengiriman intelijen secara real-time dianggap sebagai alat penting dalam mengoptimalkan Main Agenda peningkatan perlindungan jemaah. Polda juga menegaskan pentingnya keterlibatan pihak keamanan luar negeri untuk mengantisipasi gangguan dari segi keamanan dan kriminalitas selama kunjungan jemaah ke Mekah.
Pelaksanaan Main Agenda di Lapangan
Langkah-langkah konkret dalam Main Agenda terus dijalankan untuk memastikan jemaah tidak terkena modus penipuan yang sering muncul sebelum dan selama puncak haji. Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Polri Tahun 2026 telah melaporkan penindasan terhadap 11 laporan polisi dan 21 laporan informasi, dengan 13 orang tersangka terlibat. Total kerugian mencapai Rp10.025.000.000, sementara korban jumlahnya sebanyak 320 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa Main Agenda pelaksanaan perlindungan jemaah telah menunjukkan hasil nyata.
Dalam konteks Main Agenda, pihak kepolisian juga berupaya mencegah 32 WNI calon jemaah dari keberangkatan ilegal. Ini dilakukan melalui pendekatan terpadu antara lembaga penyelenggara haji dalam negeri dan polisi yang bertugas di Arab Saudi. Penegakan hukum di luar negeri menjadi salah satu poin penting dalam Main Agenda guna menciptakan suasana aman bagi jemaah saat melakukan ibadah.
Kerja Sama Regional dan Lokal
Kerja sama yang dipertegas dalam Main Agenda tidak hanya terbatas pada tingkat pemerintah pusat. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenhaj Sulsel) juga mengajak Polda Sulsel untuk mengoptimalkan operasional hajj melalui perjanjian kerja sama lokal. Nasaruddin, sebagai tokoh terkait, akan menghadiri sejumlah undangan guna memastikan Main Agenda peningkatan keamanan di daerah khususnya untuk menjaga kualitas pelayanan jemaah.
Upaya memperkuat perlindungan jemaah melalui Main Agenda juga melibatkan pelatihan personel kepolisian di Arab Saudi. Materi pelatihan mencakup penanganan situasi krisis, pengawasan tempat ibadah, serta sistem pemberitahuan darurat. Langkah ini menjadi bagian dari Main Agenda yang memprioritaskan keberhasilan pelaksanaan hajj secara aman dan terstruktur. Selain itu, Polri terus menindaklanjuti laporan-laporan dari jemaah yang berada di Arab Saudi untuk memperbaiki proses keberangkatan dan penyelenggaraan ibadah.
