Akui Terima Dana, Ketua BEM FH UBK Sampaikan Permohonan Maaf
Meeting Results – Hasil rapat yang memicu perdebatan publik terkait skandal penerimaan dana oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, telah memperlihatkan kejelasan. Dalam pernyataan resmi, Abdi mengakui menerima dana sebagai bagian dari dinamika internal organisasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada berbagai pihak yang terkena dampak dari isu tersebut. Hasil rapat ini menjadi fokus utama dalam upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat menjadi sorotan.
Klarifikasi dan Perbedaan Pandangan
Abdi menjelaskan bahwa penerimaan dana tersebut tidak berarti adanya kesengajaan untuk menyalahgunakan anggaran. Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan operasional organisasi dan hasil rapat dengan Ketua BEM FH serta mahasiswa UBK. Meski demikian, ia menyadari adanya narasi yang memecah belah gerakan mahasiswa, dan mengapresiasi semangat mereka dalam menuntut transparansi.
“Saya berharap seluruh pihak tetap fokus pada persatuan dan kejujuran, terutama dalam menyampaikan tuntutan yang berlandaskan kepentingan rakyat,” ujarnya, Rabu (24/6). Pernyataan ini menjadi bagian dari upaya mengklarifikasi hasil rapat yang sempat memicu kontroversi. Abdi juga menegaskan bahwa klarifikasi terkait penggunaan dana telah disampaikan secara terbuka, untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan mahasiswa.
Hasil rapat ini menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa memiliki mekanisme internal untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. Abdi menegaskan bahwa dirinya bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut jika diperlukan, termasuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Ia juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan yang diberikan oleh rektorat UBK selama proses klarifikasi berlangsung.
Langkah Selanjutnya dan Tujuan Gerakan
Dalam hasil rapat, Abdi menekankan bahwa isu dana tidak mengubah tujuan gerakan mahasiswa UBK, yaitu menuntut transparansi dalam pengelolaan program MBG. “Kami tetap berkomitmen pada penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan rakyat,” tulisnya. Ia menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, termasuk mitra dapur SPPG, untuk memastikan program ini berjalan efektif.
Abdi juga mengungkapkan bahwa hasil rapat tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Ia menekankan pentingnya dialog antar-tokoh kampus dan masyarakat, agar kepercayaan terhadap organisasi mahasiswa bisa terbangun kembali. “Hasil rapat ini akan menjadi dasar untuk evaluasi lebih lanjut terkait tata kelola MBG,” tambahnya.
Meski telah memberikan klarifikasi, Abdi tetap menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab organisasi. Ia mengakui bahwa kejadian ini bisa memberikan pelajaran bagi dirinya dan anggota BEM FH UBK. “Kami berharap masyarakat bisa lebih memahami dinamika internal organisasi, terutama dalam konteks hasil rapat dan peran penerimaan dana tersebut,” jelasnya.
Hasil rapat ini juga menarik perhatian sejumlah pihak. Koordinator aksi menegaskan bahwa dialog dengan pihak rektorat UI telah diadakan, membahas isu kemahasiswaan dan solusi terkait UKT. Dukungan terhadap kelanjutan MBG terus mengalir di berbagai daerah, dan hasil rapat diharapkan bisa memperkuat konsensus antar-mahasiswa dan lembaga pendidikan. Pernyataan Abdi menjadi bukti bahwa hasil rapat bisa menjadi alat untuk memperbaiki kinerja organisasi.
