New Policy: BPOM dan Kemendukbangga/BKKBN Bersinergi di Kepri untuk Pencegahan Penyalahgunaan OOT
New Policy – Dalam upaya menghadapi tantangan penyalahgunaan obat-obatan tertentu (OOT), pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) meluncurkan New Policy yang menjadi langkah strategis. Kegiatan aksi nasional terkait policy ini diadakan di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), sebagai respons terhadap kenaikan penggunaan OOT yang semakin cepat. Fokus utama dari New Policy adalah memberikan edukasi dan pengawasan lebih ketat terhadap masyarakat, terutama generasi muda, agar menghindari dampak negatif dari obat-obatan tersebut.
Kerawanan OOT di Daerah Pesisir
Kepri dipilih sebagai lokasi utama karena menjadi daerah strategis sebagai jalur laut. BPOM mengungkap bahwa daerah ini menjadi salah satu provinsi dengan risiko tinggi penyebaran OOT, khususnya di lingkungan hiburan dan komunitas remaja. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 7 remaja usia 14–19 tahun terindikasi mengonsumsi OOT, sehingga perlu ada kebijakan lebih tajam untuk mengatasi masalah ini. New Policy mencakup langkah-langkah seperti pengawasan distribusi, pendidikan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan program.
Kementerian Kemendukbangga/BKKBN mengapresiasi peran BPOM dalam menegakkan New Policy. Dalam keterangan resmi, Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa program BKKBN seperti bina remaja dan forum Duta Genre akan menjadi bagian dari strategi pencegahan. Selain itu, perluasan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal diharapkan mampu mengintegrasikan kesadaran masyarakat terhadap bahaya OOT. New Policy juga menargetkan penguatan kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan program ini di masa depan.
Implementasi Policy di Sektor Pendidikan
Peluncuran New Policy di Kepri mengintegrasikan pendekatan kebijakan dengan pendekatan sosial. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melibatkan BPOM Batam dan berbagai mitra strategis dalam sosialisasi risiko OOT ke lingkungan sekolah. Program Kemas (Kesbangpol Masuk Sekolah) dijadikan sarana efektif untuk memperkuat pencegahan di tingkat dasar. Selain itu, BPOM akan memperketat pengawasan terhadap 12 jenis OOT, termasuk Tramadol dan ketamin, yang sering digunakan secara ilegal.
Salah satu keunggulan New Policy adalah keberlanjutan program melalui pendekatan multisektor. BPOM menggandeng Kemendukbangga/BKKBN untuk menciptakan strategi yang lebih holistik, yang mencakup edukasi di lingkungan keluarga, penguatan kelembagaan di daerah, serta penggunaan media massa untuk memperluas cakupan sosialisasi. Pemprov Kepri juga berkomitmen mengalokasikan sumber daya lebih besar guna mendukung kebijakan ini, termasuk pembentukan tim khusus untuk memantau perkembangan penggunaan OOT di berbagai wilayah.
Dalam wawancara terpisah, Profesor Taruna Ikrar, Kepala BPOM RI, menjelaskan bahwa OOT memiliki efek serupa narkotika, meskipun secara hukum berbeda. Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih ketat dan transparan dalam mengatur penggunaan obat-obatan tersebut. New Policy diharapkan menjadi titik awal dalam memperbaiki sistem distribusi dan penggunaan OOT, serta mencegah dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan generasi muda. BPOM juga menyebut bahwa perluasan pengawasan akan dilakukan dengan melibatkan lembaga terkait lainnya, seperti instansi pendidikan dan lembaga kesehatan.
Kolaborasi antara BPOM dan Kemendukbangga/BKKBN di Kepri menjadi contoh baik bagaimana kebijakan baru bisa diimplementasikan secara terpadu. Pemimpin program ini menjelaskan bahwa sinergi antara dua instansi akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menangani masalah OOT. Sebagai bagian dari New Policy, kegiatan ini juga diharapkan menjadi referensi bagi daerah lain dalam menyusun strategi pencegahan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, New Policy di Kepri berpotensi menjadi pusat pengawasan dan edukasi yang lebih efektif.
Dari perspektif sosial, New Policy menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk sikap masyarakat terhadap OOT. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menambahkan bahwa program BKKBN akan menyasar remaja dengan pendekatan berbasis komunitas. Dengan 440 ribu remaja yang menjadi Duta Genre, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari penggunaan OOT. Selain itu, BPOM juga menyoroti kebutuhan perbaikan regulasi untuk menutup celah penggunaan OOT secara tidak resmi, terutama di kalangan remaja yang rentan terhadap pengaruh eksternal.
