New Policy: BGN Refocusing MBG untuk Bantuan Lebih Tepat Sasaran
Penyesuaian Target dan Penyaluran Bantuan yang Lebih Efektif
New Policy – Sebagai bagian dari New Policy, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempersiapkan refocusing program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan keakuratan distribusi bantuan. Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan bahwa langkah ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran serta memastikan bantuan dialokasikan ke kelompok yang paling membutuhkan, seperti anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam New Policy ini, BGN akan melakukan penyesuaian jumlah penerima manfaat dengan memprioritaskan sekolah dan rumah tangga yang kebutuhan gizinya belum terpenuhi secara maksimal. “Dengan New Policy, kami berharap dapat mengurangi ketimpangan distribusi dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang benar-benar memerlukan intervensi gizi,” tutur Nanik usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Senin (8/6/2026).
“Kami sedang menyusun kebijakan New Policy agar MBG dapat disalurkan lebih efisien. Sekolah-sekolah yang memiliki akses makanan bergizi memadai akan dianalisis dan diberi prioritas lebih rendah karena kebutuhan gizinya sudah terpenuhi di lingkungan rumah,” jelas Nanik. Langkah refocusing ini juga melibatkan evaluasi ulang data kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk mencermati kemungkinan pengurangan jumlah penerima manfaat dari 63 juta menjadi lebih sesuai dengan kondisi terkini.
Pengoptimalan Anggaran dan Efisiensi Operasional
Dalam New Policy, BGN berencana melakukan efisiensi anggaran MBG agar penggunaannya lebih maksimal. Salah satu tindakan teknis adalah menghentikan sementara pembangunan dapur MBG baru dan meninjau operasional 27.877 dapur yang sudah ada. “Dengan mengevaluasi dapur-dapur tersebut, kami bisa menentukan mana yang paling efektif dalam menyediakan bantuan,” tambah Nanik. Refocusing ini diharapkan mampu mengurangi beban keuangan negara dan memastikan dana dialokasikan ke wilayah yang paling rentan terhadap kelaparan dan stunting.
Untuk memaksimalkan New Policy, BGN akan menggandeng lembaga pemantau untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Dengan memperkuat pengawasan, pihaknya ingin menghindari penyaluran yang tidak tepat sasaran, termasuk kemungkinan korupsi di tingkat daerah. Nanik juga menyebutkan bahwa pembentukan Dewan Pengarah BGN akan membantu mengawasi kebijakan ini, termasuk memeriksa proses penerimaan bantuan yang sebelumnya dikhawatirkan tidak optimal.
Strategi Distribusi di Pulau Jawa dan Daerah Lain
Pendekatan New Policy melibatkan analisis kebutuhan gizi di setiap provinsi, terutama di Pulau Jawa yang menjadi pusat distribusi MBG saat ini. “Kita akan mengatur jumlah dapur per provinsi berdasarkan data kebutuhan, sehingga distribusi lebih merata dan tidak terkonsentrasi di satu daerah saja,” ujar Nanik. Ia menegaskan bahwa refocusing ini tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga pada kualitas dan kuantitas bantuan yang disalurkan, termasuk meninjau ketersediaan bahan pangan serta sistem pengawasan di setiap dapur MBG.
BGN juga berkomitmen untuk memperluas cakupan bantuan ke daerah-daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, seperti Aceh dan Kalimantan. Dalam New Policy, pihaknya akan memastikan bahwa pendistribusian MBG tidak hanya berdasarkan jumlah populasi, tetapi juga berdasarkan tingkat kerentanan terhadap gizi buruk. Nanik menyoroti bahwa pembangunan dapur MBG baru akan dihentikan sementara, sementara dapur yang sudah ada akan dievaluasi untuk menyesuaikan kapasitas dan kebutuhan masyarakat.
Komitmen Terhadap Transparansi dan Kolaborasi
Nanik menekankan bahwa New Policy tidak hanya menyasar efisiensi anggaran, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG. Ia menyatakan bahwa proses evaluasi akan mencakup pengecekan teknis terhadap dana yang telah dicairkan, termasuk Rp5 triliun yang dialokasikan untuk operasional dapur di Aceh. “Kami ingin memastikan setiap rupiah dikelola dengan baik dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Dalam pelantikan tiga pimpinan baru BGN, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pihaknya akan memperkuat mekanisme pengawasan melalui New Policy ini. Ia juga menyinggung pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga swadaya untuk memastikan keberhasilan refocusing. “New Policy ini adalah langkah awal dalam menyelaraskan kebijakan gizi nasional dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya. Dengan adanya evaluasi terhadap sistem distribusi, BGN berharap bisa menekan adanya penyaluran bantuan yang tidak efisien, seperti yang sempat dikeluhkan oleh pihak-pihak yang menilai MBG tidak selalu sampai ke masyarakat yang benar-benar memerlukan.
Manfaat dan Harapan dari New Policy
Refocusing MBG dalam New Policy diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nanik menjelaskan bahwa perubahan target penerima manfaat akan memungkinkan BGN fokus pada kelompok rentan seperti anak-anak usia 0-5 tahun dan ibu hamil yang paling membutuhkan nutrisi. “Dengan New Policy, kami bisa menjangkau kelompok-kelompok ini lebih baik, karena mereka sering kali terabaikan dalam program bantuan,” katanya.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dan mengurangi kesenjangan gizi antar wilayah. Nanik menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan BGN akan menjadi dasar untuk penyesuaian kebijakan jangka panjang. “New Policy ini adalah reformasi kecil tetapi penting dalam memastikan MBG benar-benar menjadi bantuan yang bermanfaat dan berkelanjutan,” tutupnya. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, BGN yakin bahwa bantuan makanan bergizi akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
