**New Policy: DPR RI Prioritaskan Pembangunan SPPG 3T di Mentawai untuk Makan Bergizi Gratis**
New Policy – DPR RI tengah menerapkan **New Policy** terbaru dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam pembahasan anggaran nasional, anggota dewan Andre Rosiade menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi prioritas dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini berdasarkan pengamatan bahwa daerah 3T memerlukan pendekatan khusus untuk memastikan akses gizi yang merata, terutama mengingat tantangan geografis dan ekonomi yang dihadapi.
“**New Policy** ini diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” jelas Rosiade.
**Kebijakan Terpadu untuk Keterjangkauan Makan Bergizi**
DPR RI tidak hanya memfokuskan perencanaan, tetapi juga memastikan sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta dalam mewujudkan **New Policy**. Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemasangan fasilitas dapur SPPG di Mentawai. Dengan memanfaatkan kerja sama ini, distribusi bantuan makanan bergizi bisa lebih efisien dan tepat sasaran.
“Dukungan dari berbagai pihak akan memastikan **New Policy** ini berdampak signifikan,” tambah Rosiade.
Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan penggunaan anggaran multi-sumber seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) maupun Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN dan swasta. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu mencakup lebih banyak masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami kesenjangan pangan. Rosiade menekankan bahwa **New Policy** ini berfokus pada keberlanjutan, sehingga bisa terus berjalan meski dalam kondisi anggaran terbatas.
“Komitmen terhadap **New Policy** ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warga 3T,” ujarnya.
**Tantangan Geografis dan Solusi melalui SPPG 3T**
Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan kondisi geografis yang rumit, memerlukan solusi inovatif dalam menerapkan **New Policy**. Pembangunan dapur SPPG di daerah ini dianggap krusial untuk mengatasi kesulitan dalam pengiriman bahan pangan ke pedesaan. Dengan pusat distribusi yang lebih dekat, masyarakat dapat memperoleh makanan bergizi secara lebih mudah. Selain itu, fasilitas tersebut juga diharapkan menjadi pusat edukasi gizi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nutrisi yang diperlukan.
“Mentawai adalah contoh nyata bagaimana **New Policy** bisa mengubah realitas di wilayah terpencil,” terang Rosiade.
Pembangunan SPPG 3T di Mentawai tidak hanya mengandalkan dana pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari warga setempat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dapur SPPG dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program. Rosiade menjelaskan bahwa keterlibatan Polri dan BGN juga menjadi elemen penting dalam **New Policy** ini, karena mereka bertugas memastikan proses distribusi bantuan berjalan lancar.
“Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mengimplementasikan **New Policy** secara efektif,”
