New Policy: Kemenko Infrastruktur Pujian Proyek Sekolah Rakyat Kalbar
New Policy – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrastruktur) menyambut gembira percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat (Kalbar). Proyek ini menjadi bagian dari new policy yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan. Kunjungan tim Kemenko Infrastruktur ke Kota Singkawang, pada hari Jumat, 5 Juni 2026, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong penyelesaian proyek secara cepat dan efisien. Dalam kunjungan tersebut, tim juga melakukan peninjauan terhadap usulan Sekolah Rakyat di Desa Penakalan, Kabupaten Sambas, yang sedang dalam proses evaluasi.
Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang Capai 58 Persen
Dalam peninjauan di Kota Singkawang, Kemenko Infrastruktur melihat bahwa progres pembangunan Sekolah Rakyat telah mencapai 58 persen. Capaian ini menjadi bukti keberhasilan new policy dalam mempercepat penyelesaian infrastruktur pendidikan. Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Menteri Koordinator, mengapresiasi upaya yang telah dilakukan, menyatakan bahwa proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas untuk anak-anak daerah terpencil. “Sekolah Rakyat adalah bagian dari new policy yang bertujuan membangun fondasi pendidikan yang lebih merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.
“New Policy ini bukan hanya sekadar menyediakan bangunan, tapi juga memastikan bahwa layanan pendidikan bisa diakses oleh anak-anak yang kurang beruntung. Kita harus tetap fokus pada keberlanjutan dan kualitas konstruksi agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang,” tambah Herzaky.
Kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Yoza Habibie, Kepala Balai Penataan Bangunan dan Ketua Satgas Sekolah Rakyat Kalbar, menjelaskan bahwa pengawasan dari Kemenko Infrastruktur membantu menyelesaikan hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi new policy. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pusat, daerah, dan stakeholder lokal adalah kunci utama keberhasilan proyek. “Dengan new policy, kita bisa mempercepat proses dan memastikan bahwa bangunan siap digunakan tepat waktu,” kata Yoza.
Lokasi Sekolah Rakyat Sambas Dinilai Layak
Di sisi lain, lokasi usulan Sekolah Rakyat di Desa Penakalan, Kabupaten Sambas, telah memenuhi syarat sebagai bangunan pendidikan yang layak. Lahan seluas lebih dari tujuh hektare telah dilengkapi akses jalan, listrik, dan air bersih, serta didukung oleh infrastruktur sekunder yang memadai. Syarif Hidayat, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalbar, mengatakan bahwa kesiapan lahan dan fasilitas dasar menjadi bagian dari new policy yang mendorong percepatan pembangunan. “Kita sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang akan mempercepat lahirnya Sekolah Rakyat di wilayah ini,” jelas Syarif.
Sebagai bagian dari new policy, proyek Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain. Romi Firman, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, menegaskan bahwa Kemenko Infrastruktur terus memantau progres di Kalbar. “Kami memperhatikan keenam proyek Sekolah Rakyat di Kalbar dan memastikan bahwa new policy ini memberikan dampak nyata kepada masyarakat,” katanya.
Dengan new policy yang diterapkan, proyek Sekolah Rakyat di Kalbar tidak hanya mempercepat penyelesaian, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Proses pembangunan yang diawasi secara ketat diharapkan bisa menjadi model untuk proyek serupa di provinsi lain. Selain itu, program ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih merata, sejalan dengan visi pembangunan nasional.
