Penilaian Hak Kekayaan Intelektual Dibuka untuk UMKM Melalui New Policy
New Policy resmi diluncurkan oleh Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dengan melantik 64 evaluator Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna memudahkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah meningkatkan peran aset tak berwujud seperti HKI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Dengan sistem penilaian HKI yang lebih terstruktur, UMKM diharapkan dapat memperoleh pembiayaan yang lebih mudah, karena HKI kini diakui sebagai jaminan kredit yang memiliki nilai ekonomi terukur.
Struktur dan Pendekatan New Policy untuk UMKM
Sebagai new policy yang digagas oleh Kementerian Ekraf, pelantikan evaluator HKI bertujuan mengatasi tantangan utama dalam sektor kreatif, yaitu kurangnya standar penilaian yang jelas. Sebelumnya, banyak pengusaha mengeluhkan bahwa HKI tidak selalu diterima sebagai alat pembiayaan karena belum memiliki metrik yang pasti. Kini, evaluator yang dilatih secara intensif oleh Kementerian Hukum dan didampingi pelatih dari World Intellectual Property Organization (WIPO) akan memberikan kredensial profesional yang memperkuat kepercayaan institusi keuangan terhadap HKI.
Kerja sama antara Kementerian Ekraf dan Kementerian Hukum menjadi elemen kunci dalam new policy ini. Selain pelatihan, evaluator HKI juga diberikan alat bantu penilaian berbasis digital untuk mempercepat proses pengajuan KUR. Hal ini memastikan setiap sertifikat HKI dapat dihitung secara objektif, sehingga UMKM tidak hanya terbantu dalam akses permodalan tetapi juga dalam perlindungan karya cipta, desain, dan merek. Menteri Ekraf menegaskan bahwa new policy ini merupakan transformasi struktural untuk mendukung ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Manfaat New Policy untuk Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
New policy ini diharapkan memberikan dampak signifikan pada sektor ekraf, khususnya bagi UMKM yang bergerak di bidang inovasi. Dengan HKI sebagai alat jaminan, bank dapat memberikan pinjaman yang lebih besar dan bunga lebih rendah kepada pengusaha yang memiliki hak intelektual terdaftar. Selain itu, pelaku usaha juga bisa mengembangkan produk dengan nilai tambah, seperti merek unik atau desain inovatif, yang menjadi daya tarik bagi pasar global.
Sebagai bagian dari new policy, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp295 triliun tahun ini, dengan Rp10 triliun dialokasikan khusus untuk UMKM yang berbasis HKI. Kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis keterampilan dan kreativitas. Sebanyak 1.000 UMKM di Bali telah memanfaatkan program ini, dengan hasil positif terlihat dari peningkatan produksi dan ekspor produk kreatif lokal.
Nilai ekonomi HKI juga menjadi penggerak utama dalam new policy ini. Dengan adanya evaluator yang memahami perhitungan nilai ekonomi karya, UMKM tidak lagi diragukan dalam menentukan kemampuan finansial mereka. Menteri Ekraf menyatakan bahwa HKI bukan hanya melindungi hak cipta, tetapi juga menjadi alat investasi yang bisa diperdagangkan dan digunakan untuk meningkatkan kualitas usaha. Ini memberi peluang bagi generasi muda dan milenial untuk mengembangkan bisnis dengan model yang lebih modern.
Kelengkapan sistem penilaian HKI juga akan meningkatkan transparansi dalam proses pemberian KUR. Seluruh evaluator dilatih untuk menggunakan metode penilaian yang konsisten, sehingga tidak ada diskriminasi dalam penentuan nilai kredit. New policy ini memastikan bahwa setiap karya kreatif diakui secara keseluruhan oleh institusi keuangan, baik dalam bentuk paten, merek, maupun desain. Dengan demikian, UMKM tidak hanya bisa berkembang secara finansial, tetapi juga secara inovatif dan berkelanjutan.
