New Policy: Batang Bangun Sekolah Rakyat untuk Tekan Angka Putus Sekolah
New Policy – Sebagai bagian dari New Policy dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Batang meluncurkan proyek pembangunan Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah. Proyek ini akan berlangsung di Kecamatan Subah, menggunakan lahan seluas 8,3 hektare. Tujuan utamanya adalah menjangkau anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal, serta memberikan peluang belajar yang lebih inklusif dan terjangkau bagi masyarakat setempat.
Pemilihan Lokasi Berdasarkan Fasilitas dan Keterlibatan Komunitas
Pemkab Batang melakukan evaluasi mendalam sebelum menentukan lokasi Sekolah Rakyat. Faktor kesiapan infrastruktur, seperti jaringan listrik dan PDAM yang sudah memadai, serta aksesibilitas ke permukiman perkotaan, menjadi kriteria utama. Desa Clapar dipilih karena dinilai mampu mendukung keberlanjutan program. Meski awalnya direncanakan di Kecamatan Bandar, rencana tersebut beralih ke Clapar setelah dinilai kurang siap secara teknis.
“Lahan di Bandar masih berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga kurang cocok untuk pendidikan massal,” kata Willopo, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang. Ia menekankan bahwa komitmen masyarakat desa menjadi alasan utama pemindahan lokasi ke Clapar, karena antusiasme tinggi terhadap program ini.
Sekolah Rakyat diharapkan mampu menampung sekitar 2.000 siswa, termasuk anak-anak yang terlantar dan tidak memiliki akses pendidikan yang memadai. Willopo juga menyebutkan bahwa keberhasilan proyek ini akan menjadi contoh terbaik dalam penerapan New Policy untuk memperkuat sistem pendidikan di daerah-daerah lain yang menghadapi masalah serupa.
Angka Putus Sekolah Masih Meningkat, Pemkab Batang Perketat Strategi
Menurut data pendidikan per akhir April 2026, terdapat 551 siswa SD, 1.400 siswa SMP, dan 1.145 siswa SMA/SMK yang putus sekolah. Total jumlah anak yang meninggalkan pendidikan formal mencapai lebih dari tiga ribu. Willopo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi bagian dari New Policy yang bertujuan memulihkan akses pendidikan bagi kelompok ini.
Kebijakan ini juga dirancang untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di daerah yang kurang memiliki fasilitas sekolah. Dalam New Policy, Pemkab Batang memprioritaskan peningkatan keterlibatan masyarakat, sehingga program tidak hanya berjalan efektif secara teknis, tetapi juga didukung oleh partisipasi aktif warga. Willopo menegaskan bahwa keberhasilan akan diukur dari penurunan jumlah anak yang putus sekolah seiring berjalannya waktu.
Program Serupa di Daerah Lain: Inspirasi dan Kolaborasi
Sekolah Rakyat di Batang bukanlah proyek yang pertama di Indonesia. Beberapa daerah seperti Bangkalan, Kutai Kartanegara, Kota Semarang, Sigi, dan Solok juga menerapkan New Policy serupa untuk menekan angka putus sekolah. Misalnya, Pemkab Bangkalan mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Katol Barat, Geger, karena mendapat dukungan masyarakat dan kesiapan lahan yang memadai.
Koordinasi antar daerah juga menjadi bagian dari New Policy. Pemkab Batang bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memastikan keberlanjutan program, termasuk mengembangkan fase ketiga Sekolah Rakyat Sukamara yang akan dimulai Oktober 2026. Dengan saling berbagi pengalaman, Pemkab Batang berharap program ini bisa menjadi model nasional yang lebih efektif.
Dukungan Fisik dan Masyarakat: Kunci Keberhasilan Proyek
Penyediaan lahan seluas 8,3 hektare di Kecamatan Subah menjadi fondasi awal keberhasilan proyek ini. Lahan tersebut dianggap cukup untuk membangun fasilitas pendidikan yang komprehensif, termasuk ruang kelas, ruang belajar, dan area permainan. Willopo menambahkan bahwa Pemkab Batang juga terus berupaya meningkatkan fasilitas pendidikan tingkat atas, seperti menyediakan satu SMA di Kecamatan Subah, untuk mengurangi tekanan anak-anak yang putus sekolah.
Camat Subah, Moh Yasin, menyambut baik inisiatif ini sebagai solusi untuk masalah keterbatasan pendidikan di wilayahnya. Ia mengungkapkan bahwa proyek Sekolah Rakyat diharapkan bisa memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di daerah pedesaan yang sering kali kesulitan mengakses pendidikan yang lengkap.
Manfaat dan Tantangan dalam Implementasi New Policy
Dalam New Policy, Pemkab Batang juga fokus pada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Dinas Sosial menyatakan bahwa proyek ini akan diawasi secara ketat, termasuk melibatkan lembaga-lembaga lokal untuk memastikan efektivitas. Selain itu, anggaran senilai Rp11 miliar yang telah dialokasikan akan digunakan untuk mempercepat konstruksi, meski sebagian dana masih bergantung pada BPBD dan dinas terkait.
Willopo berharap Sekolah Rakyat bisa menjadi pelengkap pendidikan yang terintegrasi, terutama bagi anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah formal. Ia menilai bahwa keberhasilan New Policy tidak hanya tergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak terkait. Proyek ini juga diharapkan menjadi salah satu rekor MURI dalam perayaan HUT ke-60 Kabupaten Batang, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendidikan melalui inovasi.