New Policy: Tifatul Sembiring Dorong Peningkatan Ekonomi Utara Indonesia
New Policy – Dalam upayanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, mengusulkan kebijakan baru yang fokus pada pemberdayaan potensi ekonomi utara Indonesia. Ia menyoroti bahwa sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa di daerah tersebut layak menjadi prioritas utama. Menurut Tifatul, pemerintah saat ini cenderung memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah selatan, sehingga kawasan utara masih belum optimal dalam mengembangkan sumber daya ekonominya.
Strategi Penguatan Ekonomi Utara
Potensi ekonomi utara Indonesia, menurut Tifatul Sembiring, bisa menjadi penggerak penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Papua memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam yang bisa dijadikan modal. Lokasi strategis di jalur perdagangan internasional, seperti Kepulauan Riau, berpotensi menjadi pusat perekonomian utama. Ia menekankan bahwa kebijakan baru ini harus menyasar pengembangan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kerja sama antar daerah untuk mempercepat pertumbuhan.
Sektor maritim menjadi salah satu bidang kunci dalam kebijakan baru ini. Kepulauan Riau, yang terletak di jalur utama perdagangan internasional, dianalisis sebagai salah satu pintu gerbang ekonomi utara. Dengan letaknya di Selat Malaka, daerah ini menjadi jalur sibuk yang melewati lebih dari 95 persen kapal dari Samudra Pasifik ke Atlantik. Tifatul menyoroti bahwa peningkatan kapasitas pelabuhan dan layanan logistik di wilayah ini bisa memperkuat daya saing Indonesia dalam pasar global.
“Arus peti kemas Singapura mencapai 41,12 juta TEU pada 2024, bahkan meningkat menjadi 65 juta TEU setelah penutupan Selat Hormuz. Ini membuktikan bahwa peluang ekonomi utara masih belum sepenuhnya dieksplorasi,” jelas Tifatul. Ia menambahkan bahwa Batam dan Karimun, yang berada di dekat jalur strategis, memiliki peran kritis dalam mendorong kebijakan baru ini. Karimun, khususnya, bisa menjadi lokasi utama untuk pengisian bahan bakar kapal yang melewati Selat Malaka.
Dalam rangka memperkuat kebijakan baru, Tifatul Sembiring juga menekankan pentingnya pemanfaatan kekayaan alam daerah utara. Pariwisata menjadi salah satu bidang yang paling potensial. Destinasi seperti Danau Toba, Sabang, dan pantai Aceh bisa menyaingi lokasi wisata populer di selatan, seperti Bali. Di sisi lain, daerah seperti Danau Singkarak, Bunaken, dan Raja Ampat juga layak dikembangkan untuk menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan pengembangan pariwisata, ekonomi daerah akan lebih stabil dan berkelanjutan.
Kebijakan baru ini tidak hanya fokus pada pariwisata, tetapi juga pada pengembangan perdagangan dan jasa. Tifatul menilai bahwa pemerintah perlu membangun ekosistem yang mendukung pengusaha lokal, serta mempercepat integrasi ekonomi antar daerah. Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebijakan harus diiringi kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dengan kombinasi ini, daerah utara bisa menjadi pilar perekonomian nasional.
Kolaborasi Daerah dan Pemerintah
Pengembangan ekonomi utara Indonesia memerlukan kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Tifatul Sembiring menekankan bahwa kebijakan baru ini harus diimplementasikan secara terpadu untuk meminimalkan kesenjangan antar wilayah. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Papua berperan penting dengan fokus pada ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai strategi pengurangan ketergantungan pada pertambangan. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana juga menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa di kuartal III 2025, dengan pariwisata menjadi salah satu pilar utamanya.
Kebijakan baru ini diharapkan menjadi acuan untuk pembangunan daerah utara yang lebih inklusif. Dengan menyoroti kawasan seperti Kalimantan Utara dan Sumatera Utara, pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur transportasi dan teknologi informasi terus ditingkatkan. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, menyarankan Pemprov Sulawesi Barat untuk memperluas peluang investasi, sehingga ekonomi utara bisa berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, Tifatul mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berimbang.
