Viral Warga Blora Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak, Tantang Gubernur Jateng Tinjau Langsung Lokasi
New Policy – Kebijakan baru terkait perbaikan infrastruktur jalan rusak di Blora, Jawa Tengah, memicu respons publik yang viral di media sosial setelah warga setempat menanam pohon pisang di titik-titik jalan yang berlubang. Aksi ini menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan infrastruktur yang menjadi masalah utama. Video tindakan tersebut dibagikan ke akun Instagram @tentangblora.id dan segera menyebar luas, menarik perhatian warga dan pihak terkait.
Aksi Kreatif Masyarakat sebagai Tantangan Kebijakan Baru
Dalam video viral, warga menuliskan pesan kritik bertuliskan “Kartu Kuning Gub Jateng!!!” di lokasi jalan yang rusak, menunjukkan ketidakpuasan terhadap perbaikan yang dianggap tidak memadai. Mereka secara aktif mengumpulkan material seperti grosok dan batu kerikil untuk menutup lubang yang mengganggu aktivitas lalu lintas. Aksi ini tidak hanya sebagai bentuk protes, tetapi juga sebagai penantangan agar Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, segera melakukan tinjauan langsung ke lokasi. Sebanyak 10 truk material berhasil dikumpulkan melalui upaya swadaya.
“Bung Luthfi, kebijakan baru yang Anda buat harus diukur dari hasilnya. Baju yang Anda pakai, celana, sepatu, bahkan celana dalam yang Anda gunakan, semuanya berasal dari pajak yang dibayar rakyat. Jadi, kami mengingatkan bahwa Anda harus menjawab kebutuhan masyarakat dengan baik,” ujar salah satu warga yang terlibat dalam aksi.
Respons dari Pemprov Jawa Tengah terhadap kebijakan baru ini menunjukkan komitmen untuk segera meningkatkan kualitas perbaikan jalan. Gubernur Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa keluhan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi dalam kebijakan baru. Dengan dana sebesar Rp5,276 miliar yang dialokasikan untuk proyek ruas jalan di Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, pihak pemerintah berupaya mempercepat proses penanganan. Namun, aksi warga menjadi penyemangat untuk memastikan kebijakan baru ini benar-benar efektif.
Kebijakan Baru dan Prioritas Perbaikan Jalan
Kebijakan baru ini ditujukan pada perbaikan jalan rusak yang selama ini memprihatinkan warga Blora. Rusak parah seperti lubang besar, permukaan tidak rata, dan tambal sulam yang cepat hancur menjadi fokus utama. Gubernur Jawa Tengah mengakui bahwa kebijakan baru bertujuan meningkatkan responsifitas pemerintah terhadap kebutuhan rakyat. “Kebijakan baru ini adalah respons langsung atas keluhan masyarakat, dan kami berkomitmen untuk mewujudkannya dengan cepat,” jelas Henggar Budi Anggoro, Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah.
Dalam upaya kebijakan baru, pemerintah provinsi juga mengusulkan tiga ruas jalan lainnya untuk bantuan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Usulan tersebut telah diajukan ke Kementerian PUPR, dengan dana yang ditargetkan mencapai Rp46,6 miliar. Proyek sebelumnya pada 2025 telah menyelesaikan ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer dengan anggaran Rp19,92 miliar. Kebijakan baru ini diharapkan bisa mempercepat penanganan seluruh 101,5 kilometer jalan provinsi yang rusak di Blora.
Masyarakat Blora melihat kebijakan baru sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Aksi mereka, meskipun sederhana, menjadi peringatan bahwa kebijakan harus selaras dengan kebutuhan warga. “Ini bukan hanya tindakan spontan, tetapi juga bentuk perjuangan untuk mewujudkan kebijakan baru yang berdampak nyata,” tambah seorang warga yang turut berpartisipasi. Dengan adanya kebijakan baru, diharapkan masalah jalan rusak bisa menjadi prioritas nasional.
Dalam kebijakan baru, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas pekerjaan dalam setiap proyek. Tambahkanlah langkah-langkah seperti penggunaan material yang lebih tahan lama, pemantauan berkala, dan kolaborasi dengan masyarakat. Hal ini menjadi kunci keberhasilan kebijakan baru dalam meningkatkan kualitas infrastruktur. Dengan upaya kolaboratif, warga dan pemerintah bisa bersama-sama mengatasi masalah jalan rusak yang selama ini mengganggu aktivitas sehari-hari.
