Korban Hanania Group Minta Refund agar Bisa Damai
Solving Problems menjadi prioritas utama bagi ratusan peserta umrah yang terkena dugaan penelantaran oleh Hanania Group. Mereka mempertanyakan kejelasan keberangkatan meski biaya sudah dibayarkan, dengan menuntut pengembalian dana sebagai syarat penyelesaian masalah. Laporan yang diusulkan ke Polda Metro Jaya menyoroti ketidakpastian dari pihak manajemen, yang disebut tidak memenuhi janji pengembalian uang jemaah.
Kasus Berasal dari Upaya Mediasi yang Gagal
Kasus ini terdaftar dengan nomor LP/B/3825/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, setelah upaya mediasi antara korban dan Hanania Group tidak memberikan hasil yang memuaskan. Salah satu perwakilan peserta, Joko, menjelaskan bahwa para jemaah sudah berusaha menyelesaikan konflik secara musyawarah sebelum melibatkan pihak berwajib.
“Teman-teman rata-rata sudah lunas, tapi proses keberangkatan masih tidak jelas. Mereka ingin penyelesaian masalah secara damai, tapi harus ada kejelasan tentang dana yang dikembalikan,” tutur Joko di Polda Metro Jaya, Kamis (28/5/2026).
Korban mengungkapkan bahwa kepastian keberangkatan terlambat dicapai, sehingga terpaksa mengambil langkah hukum. Masa tunggu di Jakarta mencapai lebih dari dua minggu, dengan tidak ada informasi resmi tentang jadwal keberangkatan. “Kami ingin solving problems dengan pihak Hanania Group, tetapi uang jemaah belum kembali,” tambahnya.
Kondisi Keuangan dan Manajemen Perusahaan
Ahmad Syah Farhan Rachman, Direktur Utama Hanania Group, mengakui adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan manajemen perusahaan. Ia menyebut rencana pengembangan umrah 2026 bertujuan menutup defisit keuangan tahun 2025, tetapi masih belum mencapai target. Masalah tersebut terungkap setelah jemaah terjebak dalam situasi tidak pasti selama beberapa bulan.
Korban yang memperoleh dana dari Hanania Group mengeluhkan bahwa jaminan keberangkatan tidak diberikan secara jelas. Mereka berharap pihak perusahaan bisa mengatasi masalah dengan mengembalikan uang yang telah dibayarkan, sebagai tanda kepercayaan dan penyelesaian masalah yang adil. “Jemaah hanya ingin solving problems, bukan konflik berlarut,” ungkap Joko.
Penipuan Umrah Lainnya dan Penanganan Polisi
Kasus serupa juga terjadi pada Hanania Travel, dengan korban melapor ke Polda Metro Jaya setelah gagal berangkat meski sudah menyetor Rp78 juta. Sementara itu, Satgas gabungan mulai beroperasi sejak pengumuman Sprint Kapolri pada 14 April, untuk menyasar praktik ilegal sebelum musim umrah. Polisi sedang memeriksa dugaan penipuan dari Al Amanah di Semarang, dengan melibatkan lima saksi dan Kementerian Agama.
Di sisi lain, keluarga peserta umrah Furoda juga mengalami penelantaran, dengan jemaah terjebak di Malaysia selama dua hari tiga malam. Mereka harus menginap di hotel sederhana dan mengonsumsi nasi kotak yang tidak memadai. Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel meningkatkan sosialisasi Bea Cukai Haji, termasuk aturan barang bawaan dan registrasi IMEI, untuk memastikan proses ibadah berjalan lancar.
Korban lain juga menyebutkan bahwa aturan haid menjadi perhatian dalam pelaksanaan umrah. Mereka memastikan keabsahan ibadah dengan memahami hukum tersebut. Selain itu, petugas PPIH Arab Saudi mengingatkan pentingnya kursi roda resmi untuk menghindari risiko penelantaran selama di Masjidilharam.
Hasil Mediasi dan Proses Pemeriksaan
Proses mediasi terhadap Hanania Group belum menghasilkan penyelesaian masalah yang memuaskan, meski pihak perusahaan mengakui kesalahan. Beberapa jemaah mengungkapkan bahwa mereka terlantar di Jakarta tanpa informasi jelas, sehingga memutuskan mengajukan laporan ke polisi. Pihak penyelidik sedang mengumpulkan bukti, termasuk pelunasan biaya dan dokumentasi keberangkatan, untuk menyelesaikan masalah secara formal.
Solving Problems dalam kasus ini ditandai dengan upaya pengembalian dana dan penjelasan dari Hanania Group. Mereka menyebutkan bahwa keberangkatan dipercepat jika bisa memperoleh dana jemaah yang telah terkumpul. Namun, para korban masih menunggu kejelasan dan komitmen nyata dari perusahaan, agar bisa menyelesaikan masalah secara transparan.
Kesimpulan dan Harapan Korban
Kasus Hanania Group menunjukkan kebutuhan solving problems yang lebih intensif dalam industri perjalanan umrah. Ratusan jemaah yang terkena dampak mengharapkan penyelesaian masalah segera tercapai, terutama dengan pengembalian dana yang menjadi syarat utama. Meski pihak perusahaan berupaya memperbaiki kondisi, para korban tetap mempertahankan tuntutan mereka hingga ada kejelasan resmi.
Korban menilai bahwa proses penyelesaian masalah harus lebih cepat dan transparan, agar tidak menimbulkan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Mereka berharap Hanania Group dapat memberikan solusi yang memuaskan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan umrah di masa depan.
