Penahanan Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung Diperpanjang 40 Hari dalam Special Plan
Special Plan – Dalam rangka mendalami kasus dugaan korupsi terkait program Special Plan Makan Bergizi Gratis (MBG), Kejaksaan Agung telah memperpanjang masa penahanan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta dua rekan satu timnya, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, hingga 40 hari. Perpanjangan ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelidikan, khususnya terkait pengumpulan barang bukti yang menjadi fokus utama Special Plan dalam investigasi yang sedang berlangsung.
Detail Perpanjangan Penahanan dan Alasan Penyidik
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa penahanan ketiga tersangka diperpanjang karena penyidik membutuhkan waktu tambahan untuk memperkuat bukti-bukti terkait Special Plan. “Perpanjangan ini dilakukan sesuai aturan Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP, untuk memastikan proses hukum berjalan efektif,” jelasnya. Sebelumnya, ketiga nama tersebut telah ditahan selama 20 hari, sejak 3 Juni 2026 hingga 23 Juni 2026.
Kasus Special Plan yang melibatkan MBG sendiri menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan dana negara. Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan bahwa program ini seharusnya dijalankan oleh lembaga yang memiliki koneksi langsung dengan lembaga pendidikan. Namun, dalam praktiknya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga dipilih karena memiliki hubungan dengan petinggi BGN.
Barang Bukti dalam Kasus Special Plan Korupsi
Dalam penyelidikan terhadap Special Plan, penyidik menemukan beberapa barang bukti penting. Perkara ini mencakup pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci. Seluruh pengadaan tersebut dituduh melakukan penggelembungan harga, yang menjadi fokus utama dalam Special Plan korupsi.
Syarief Sulaeman Nahdi menegaskan bahwa lembaga-lembaga yang ditunjuk dalam Special Plan dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai mitra yang layak. Meski begitu, mereka tetap diberi kesempatan mengelola program yang menggunakan dana negara. “Penyidik sedang mengumpulkan semua bukti untuk menegaskan bahwa ada indikasi penyalahgunaan dana dalam Special Plan,” kata dia.
Kasus Suap dan Perkembangan Lain dalam Penyelidikan
Penyelidikan Special Plan tidak hanya menjangkau korupsi, tetapi juga menyentuh kasus suap. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Dalam sepekan terakhir, kejaksaan menahan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, sementara kasus Wakil Walikota Bandung dihentikan sebagai bagian dari rencana penyelidikan Special Plan.
Bukan hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sedang menyelidiki dugaan korupsi notifikasi perbankan yang menjadi perhatian publik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Special Plan bukan hanya memengaruhi program MBG, tetapi juga membuka berbagai investigasi terkait penggunaan dana negara dalam berbagai sektor.
Implikasi Special Plan terhadap Program MBG
Program Special Plan Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk meningkatkan akses makanan bergizi bagi masyarakat. Namun, kasus korupsi yang menimpa BGN mengakibatkan program ini diselidiki lebih lanjut. Jumlah total tersangka dalam kasus ini mencapai lima orang, termasuk empat nama dari BGN: Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, Lodewyk Pusung, dan Asep Yusuf Somantri (AYS), yang dianggap sebagai orang kepercayaan Sony.
Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), menegaskan bahwa penyidik telah meninjau seluruh permohonan dan keterangan tersangka. “Dalam Special Plan, penyidik menduga bahwa proses pengadaan barang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Special Plan menjadi pusat perhatian dalam mengungkap penyimpangan pemerintahan.
Dengan perpanjangan penahanan hingga 40 hari, Kejaksaan Agung berharap dapat menyelesaikan penyelidikan Special Plan secara menyeluruh. Penyidikan ini dianggap sangat penting karena menyangkut penggunaan dana negara yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Selain itu, Special Plan juga menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dalam proyek-proyek pemerintah.
