Prabowo Tekankan Kekayaan Indonesia Banyak Mengalir ke Luar Negeri dalam Rangka Special Plan
Special Plan – Dalam wawancara terbaru, Prabowo Subianto menyoroti pelemahan rupiah terhadap dolar AS, yang ia anggap berkaitan langsung dengan aliran besar kekayaan Indonesia ke luar negeri. Pernyataan ini disampaikan saat ia hadir dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026). Prabowo menekankan bahwa Special Plan menjadi kerangka penting untuk menangani isu kekayaan yang terus mengalir keluar dari negeri.
Kebocoran Dana dan Praktik Under Invoicing
Prabowo menyebut bahwa dalam 22 tahun terakhir, Indonesia berhasil menarik keuntungan sekitar USD 436 miliar. Namun, sebagian besar dari jumlah tersebut, yaitu USD 343 miliar, justru bocor ke luar negeri. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara inflow dan outflow kekayaan negara, yang menjadi salah satu fokus utama dalam Special Plan. “Jika saat ini ada pihak yang menyebut rupiah kita melemah karena faktor ini dan itu, itu disebabkan oleh aliran kekayaan ke luar negeri,” ujar Prabowo.
Menurutnya, praktik under invoicing adalah penyebab utama kebocoran dana tersebut. Kebijakan ini melibatkan pelaporan volume ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, sehingga pemasukan negara tidak tercatat secara lengkap. “Kesimpulannya, dari PBB, terjadi under-invoicing atau laporan palsu,” tambah Prabowo. Ia menekankan bahwa Special Plan bertujuan untuk memperkuat pengawasan atas praktik ini dan menjamin keakuratan data ekspor.
Dalam contoh yang diberikan, Prabowo mengungkapkan bahwa beberapa pelaku usaha mengalirkan dana ke luar negeri dengan memperkecil nilai ekspor. Dengan data dari PBB, ia menyebutkan bahwa Indonesia telah mengalami kerugian hingga 908 miliar dolar selama 34 tahun. Kebocoran dana ini, kata Prabowo, memperparah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, yang perlu diperbaiki melalui kebijakan yang lebih ketat dalam Special Plan.
Langkah Pemerintah dan Kebijakan Ekspor
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah sedang menerapkan mekanisme ekspor satu pintu pada komoditas sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi Special Plan, yang bertujuan memperkuat pengawasan dan mengurangi praktik manipulasi nilai ekspor. Prabowo juga mengungkapkan bahwa kebocoran penerimaan negara mencapai sekitar USD 150 miliar atau setara Rp2.500 triliun setiap tahun.
Pemerintah, kata Prabowo, telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini dianggap rugi. “Ini sedang saya perbaiki semua,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan ekspor satu pintu dalam Special Plan akan membantu menghindari penyalahgunaan sistem dan memastikan bahwa kekayaan alam negara dimanfaatkan secara optimal. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah diharapkan bisa mengembalikan aliran dana ke dalam negeri.
Kerugian Lain dan Kebutuhan Kolaborasi Global
Prabowo menyoroti bahwa kekayaan alam Indonesia tidak hanya mengalir ke luar negeri melalui ekspor, tetapi juga terjadi kerugian lain seperti aliran dana judi online yang mencapai US$8 miliar per tahun. Ia menekankan perlunya kerja sama internasional untuk menangani kejahatan lintas batas tersebut. “Special Plan juga melibatkan koordinasi dengan negara-negara tetangga dan organisasi global,” jelas Prabowo.
Bank Indonesia mencatat aliran modal asing keluar bersih Rp3,79 triliun dari pasar keuangan domestik pada 10-13 November 2025, meskipun pasar saham mengalami inflow. Prabowo juga menyinggung praktik manipulasi harga beras yang menyebabkan kerugian hingga Rp100 triliun setiap tahun. “Kerugian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam Special Plan perlu lebih komprehensif,” tegasnya.
Indonesia Center mendesak pemerintah untuk serius menindak penunggak pajak dan pengusaha yang melanggar aturan. Potensi kerugian akibat trade misinvoicing terungkap mencapai Rp21.992 triliun. Prabowo menegaskan bahwa Special Plan akan menjadi alat strategis untuk mengatasi masalah-masalah ini dan menjamin kestabilan ekonomi nasional. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, ia yakin rupiah dapat kembali menguat.
