BPIP Buka Suara soal Polemik Seleksi Paskibraka Sulsel Viral – Topics Covered
Topics Covered menjadi perhatian utama dalam polemik seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan yang belakangan ini menuai kontroversi. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengklarifikasi proses pemilihan anggota Paskibraka yang dianggap tidak transparan, terutama setelah muncul isu adanya kecurangan dalam penilaian. BPIP menegaskan bahwa seleksi di Sulsel berjalan sesuai mekanisme nasional dan telah memastikan kriteria penilaian yang jelas.
Pengaturan Mekanisme Seleksi yang Terstruktur
BPIP mengungkap bahwa seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah daerah, panitia provinsi, serta evaluasi dari pusat. Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Pusat, Fuad Lutfi, menjelaskan bahwa proses ini mengikuti pedoman yang berlaku nasional dan berlangsung secara bertahap. “Sejak tingkat kabupaten hingga verifikasi nasional, semua tahapan dilakukan dengan terbuka dan berimbang,” kata Fuad dalam pernyataannya, Jumat (28/5/2026).
“Dalam pemilihan, kita tidak hanya menilai nilai tes, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi peserta secara menyeluruh, termasuk disiplin dan kecerdasan karakter.”
Fuad menegaskan bahwa keputusan akhir tidak ditentukan oleh satu pihak secara sembarangan. Setiap provinsi memilih tiga pasang peserta berdasarkan akumulasi nilai dari berbagai tahapan seleksi, seperti tes kesehatan, kemampuan PBB, dan wawancara. Proses ini dirancang untuk memastikan hanya individu terbaik yang diangkat ke tingkat nasional.
Kontroversi yang Memicu Perdebatan
Kontroversi terjadi ketika salah satu calon peserta dari Kota Makassar, CYL, dinyatakan tidak masuk dalam tiga besar peserta Sulsel. Isu ini memicu perdebatan di media sosial dan menyebabkan munculnya Topics Covered yang mengkritik mekanisme seleksi. BPIP membantah bahwa adanya bias terhadap latar belakang suku, agama, atau ras, menegaskan semua peserta diberi kesempatan sama dan dinilai berdasarkan indikator objektif.
“Kami menjelaskan bahwa keputusan seleksi diambil secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan potongan informasi yang diberitakan di media,”
tambah Fuad dalam wawancara terpisah. Selain itu, BPIP juga menegaskan bahwa penggunaan bahasa daerah dalam sesi wawancara bukanlah kriteria utama, melainkan alat untuk menguji kemampuan komunikasi peserta secara umum.
Perdebatan ini menunjukkan bagaimana Topics Covered dapat menciptakan pengaruh besar terhadap persepsi publik. Pemprov Sulsel pun menunjukkan komitmen untuk memfasilitasi keberatan dari Pemkot Makassar jika diperlukan. “Kami siap mengakomodasi aspirasi dari semua pihak dalam proses ini,” ujar Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Muhammad Salim Basmin.
Seleksi Paskibraka Bali dan Proses Nasional
Sementara itu, BPIP juga mengumumkan bahwa seleksi Paskibraka Bali telah dimulai. Dalam tahap ini, provinsi tersebut mencari 90 calon yang akan bertugas dalam upacara HUT ke-80 RI. Proses seleksi di Bali dianggap berjalan transparan dan sejalan dengan standar nasional. “Kita ingin menemukan generasi muda yang memiliki semangat nasionalisme dan karakter kuat,” kata Fuad.
Sejalan dengan itu, BPIP terus memantau seluruh proses seleksi di seluruh Indonesia. Tidak hanya Paskibraka Sulsel, tetapi juga daerah lain seperti Bali, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Bagi peserta yang ingin memantau hasil tes, informasi bisa diakses melalui situs resmi BPIP. SMAN 9 Mataram berhasil meraih juara pertama dalam Lomba Kreasi Baris Berbaris dan Pengibaran Bendera (LKBB-PB) tingkat provinsi, menunjukkan persaingan yang ketat di seluruh tingkatan.
Menguji Kompetensi Lengkap Peserta
Proses seleksi Paskibraka tidak hanya menilai kemampuan fisik, tetapi juga aspek kecakapan intelektual dan kemampuan berkomunikasi. Dalam wawancara, Fuad menjelaskan bahwa penilaian terhadap peserta mencakup wawasan kebangsaan, sikap disiplin, serta kecerdasan emosional. “Kami ingin memastikan mereka tidak hanya mampu melakukan tugas teknis, tetapi juga menjadi representasi ideologi Pancasila secara aktif,” ujarnya.
BPIP juga menekankan bahwa seleksi berbasis data dan dokumentasi, sehingga setiap langkah bisa dipertanggungjawabkan. “Kami selalu merasa bahwa Topics Covered di media adalah alat untuk menyebarluaskan informasi yang akurat, bukan sekadar memicu perdebatan tanpa dasar,” kata Fuad. Proses ini dirancang untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dan memastikan setiap peserta diperlakukan secara adil.
