Topics Covered: Efisiensi Anggaran NTB: Pemprov Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Akibat Penurunan DBH Tambang

Topics Covered: Efisiensi Anggaran NTB dan Pemangkasan Biaya Perjalanan Dinas Akibat Penurunan DBH Tambang

Topics Covered: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang menghadapi tantangan serius dalam mengelola anggaran daerah. Langkah efisiensi yang diambil, khususnya pemangkasan belanja perjalanan dinas dan kegiatan rapat, mencerminkan respons terhadap penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Penyesuaian ini bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan keuangan daerah di tengah tekanan anggaran yang semakin berat.

Pengaruh Penurunan DBH Tambang pada APBD NTB

“Penerimaan DBH tambang pada tahun 2026 untuk pendapatan 2025 diprediksi hanya mencapai sekitar Rp62 miliar,” kata Nursalim, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, saat memberikan laporan di Mataram. Angka ini jauh lebih rendah dari nilai tahun sebelumnya, yaitu Rp172 miliar, yang menyebabkan koreksi anggaran mencapai sekitar Rp110 miliar.

Penurunan DBH tambang ini berdampak signifikan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB. Nursalim menjelaskan bahwa keuntungan perusahaan yang menjadi dasar penghitungan DBH juga mengalami penurunan akibat perlambatan produksi dan penghentian ekspor konsentrat tambang. Dengan adanya hal ini, Pemprov NTB terpaksa melakukan penyesuaian anggaran untuk memastikan ketersediaan dana di sektor-sektor kritis.

Strategi Efisiensi dan Evaluasi Anggaran Daerah

Pemangkasan biaya perjalanan dinas dan kegiatan rapat menjadi fokus utama dalam upaya efisiensi anggaran. Nursalim mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil secara terencana dan tidak terburu-buru. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap seluruh aspek belanja, termasuk belanja tidak langsung, untuk mengidentifikasi prioritas penghematan yang paling tepat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar produktif,” tuturnya.

Langkah efisiensi ini tidak hanya terbatas pada pengurangan biaya, tetapi juga melibatkan peningkatan pendapatan daerah. BPKAD NTB sedang mengkaji potensi optimasi pajak dan retribusi berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, Pemprov NTB berharap dapat memperkuat kondisi fiskal daerah, terutama dalam menghadapi perubahan mendadak dari sumber pendapatan utama.

Topics Covered: Penyesuaian anggaran tidak hanya berdampak pada belanja rutin, tetapi juga mengubah pola penggunaan dana untuk program pembangunan. Dalam APBD Perubahan 2026, sejumlah proyek yang sebelumnya dianggarkan akan direvisi atau ditunda untuk mengalokasikan dana yang lebih efisien. Nursalim menegaskan bahwa evaluasi ini dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan berbagai dinas dan instansi terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Menurut laporan, selain biaya perjalanan dinas, sektor lain seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan juga menjadi sasaran optimasi. Dengan mengurangi pengeluaran tidak mendesak, Pemprov NTB berharap dapat mempertahankan kinerja fiskal yang stabil. “Kami fokus pada belanja yang mendukung prioritas daerah, seperti kesehatan dan perlindungan sosial,” jelas Nursalim. Dalam konteks ini, efisiensi anggaran dianggap sebagai bagian penting dari strategi pengelolaan keuangan yang lebih bijak.

Topics Covered: Perubahan ini juga memperlihatkan keseriusan Pemprov NTB dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Dengan penurunan DBH tambang, NTB harus mengoptimalkan penggunaan dana dari sumber lain, seperti pajak daerah dan pendapatan dari sektor non-tambang. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu daerah mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari PT AMNT, sekaligus memperkuat daya tahan anggaran di masa mendatang.

Sebagai perbandingan, APBD DKI Jakarta juga mengalami penurunan dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun. Namun, NTB tetap fokus pada efisiensi anggaran yang langsung terkait dengan sumber DBH tambang. Penyesuaian anggaran menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Dengan koreksi anggaran sebesar Rp110 miliar, NTB menunjukkan komitmen dalam mengelola dana secara cermat, meski harus menghadapi kondisi yang tidak terduga dari sektor ekonomi tambang.