Topics Covered: Isu Penghapusan Honorer 2027 Merebak, Wagub Jateng Ungkap Nasib Guru
Topics Covered menjadi sorotan utama dalam diskusi terkini terkait kebijakan pemerintah terhadap guru honorer. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengklaim akan menjaga keberlanjutan para guru kontrak hingga 2027, sebelum kebijakan resmi terkait penataan tenaga non-ASN berlaku. Dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa tidak ada rencana pemberhentian masal guru honorer saat ini.
Pemprov Jateng Tunggu Regulasi Pusat
Menurut Taj Yasin, pemerintah daerah sedang menunggu peraturan dari pemerintah pusat tentang pengangkatan guru non-ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan anggaran setempat. “Kita lihat dulu kemampuan keuangan kita. Ini pembahasannya nanti bagaimana guru-guru honorer itu benar-benar bisa nyaman untuk mengajar,” katanya.
Aspirasi Guru Honorer dan Langkah Pemerintah
Isu Topics Covered ini terpicu oleh Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026, yang menetapkan penugasan guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Meski begitu, pemerintah pusat menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti penghapusan guru kontrak akan segera terjadi. Pemprov Jateng bersedia mengusulkan formasi PPPK guru jika aturan baru diberlakukan.
“Kalau memang dibuka kita ajukan lagi,” tambah Taj Yasin, menggarisbawahi bahwa keberlanjutan guru honorer tetap menjadi prioritas. Kebijakan ini juga bertujuan memastikan tenaga pendidik tetap stabil hingga pengangkatan resmi berlaku. Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga mengingatkan bahwa guru honorer masih diperlukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar akibat pensiunan yang meningkat.
Larangan Pengangkatan Guru Honorer di Sekolah Negeri
Sejak lama, pemerintah telah melarang pengangkatan guru kontrak di satuan pendidikan negeri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025. Namun, regulasi tersebut hanya menyasar penugasan baru, bukan penghapusan massal. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjamin gaji dan tunjangan untuk guru non-ASN hingga akhir 2026.
Kebijakan ini diharapkan tidak mengganggu kinerja para guru. “Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023,” kata Menteri Anas. Dengan penyesuaian tersebut, Pemprov Jateng berupaya memastikan adanya peningkatan kualitas pendidikan tanpa mengorbankan ketenagakerjaan guru.
Upaya Daerah untuk Menjaga Kesejahteraan Guru
Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) juga menunjukkan komitmen melalui insentif tambahan senilai Rp500 ribu per bulan untuk guru non-ASN. Sementara Pemprov Jabar mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) untuk menjamin stabilitas pendidik. Diskusi Topics Covered ini semakin hangat karena banyak sekolah masih bergantung pada guru kontrak untuk menutup kekosongan.
Kebijakan penataan guru honorer menimbulkan perdebatan antara kebutuhan daerah dan regulasi pusat. Akademisi UMI dan Unhas menyoroti bahwa kebijakan harus berfokus pada kualitas SDM, mengingat pentingnya sistem pendidikan dalam pembangunan nasional. Pemprov Jateng juga bersama Santri Gayeng Nusantara (SGN) memperluas layanan pendidikan melalui dokter spesialis keliling untuk memastikan akses yang merata.
Relevansi dan Perspektif Masa Depan
Topics Covered terkait penghapusan guru kontrak mencerminkan upaya pemerintah untuk menata sistem pendidikan yang lebih profesional. Namun, tantangan utama adalah menjaga kesejahteraan guru sebelum mereka diterima sebagai PPPK. Proses ini membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai pengangkatan dan penyesuaian gaji yang memadai.
Isu ini juga menunjukkan bahwa peran guru honorer tetap penting dalam sistem pendidikan nasional. Dengan kebijakan transisi hingga 2026, pemerintah memberikan waktu untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan rencana nasional. Evaluasi terus dilakukan, agar keputusan akhir tidak menyebabkan ketidakstabilan di lapangan. Dalam jangka panjang, Topics Covered ini menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.
