Main Agenda: Mendagri Tinjau Penerima Bantuan Bedah Rumah di Jakarta Timur
Main Agenda menjadi sorotan utama dalam kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, ke Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Jumat (19/6). Dalam upaya memastikan keberhasilan program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Mendagri melakukan inspeksi langsung kepada warga yang memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pemantauan ini bertujuan memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran dan mengurangi masalah backlog perumahan yang masih terkendala.
Program BSPS: Membangun Rumah Layak Huni untuk MBR
Kunjungan Mendagri disertai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Warga yang menerima bantuan menyampaikan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka memiliki akses ke perumahan layak huni. “BSPS menjadi langkah awal yang membantu kami memenuhi kebutuhan tempat tinggal,” kata salah satu penerima bantuan. Data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan bahwa kriteria penerimaan bantuan berdasarkan kondisi rumah dan penghasilan bulanan telah dipenuhi.
“Ini adalah upaya yang dilakukan Bapak Presiden untuk mengatasi tantangan perumahan di seluruh Indonesia,” ujar Mendagri dalam sesi wawancara. Penekanan pada Main Agenda ini juga mencakup komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan backlog rumah layak huni yang masih terbengkalai.
Pada Main Agenda kali ini, Mendagri memaparkan bahwa masih banyak rumah tidak layak huni di DKI Jakarta yang perlu diperbaiki. Dengan peningkatan target penerimaan BSPS tahun ini, ia menegaskan pentingnya kerja sama antar lembaga agar progres bisa lebih cepat. “Meski ada kemajuan, backlog tetap menjadi fokus utama, dan kita harus terus berupaya mengatasi hal ini,” tambah Mendagri, menyoroti tantangan dalam memenuhi kebutuhan MBR.
Upaya Pemerintah Percepatkan Penyelesaian Backlog Perumahan
Pemerintah juga menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR sebagai bagian dari Main Agenda percepatan akses perumahan. Mendagri menekankan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah harus lebih optimal agar proyek ini bisa berjalan maksimal. Dukungan dari provinsi seperti DKI Jakarta, kata Mendagri, menjadi kunci sukses dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.
Selama masa pemerintahan Joko Widodo (2015–2022), program bedah rumah telah menyelesaikan 1.553.459 unit hunian layak. Contohnya, Pemkab Sumenep meluncurkan PBG BPHTB gratis untuk perumahan subsidi, sebagai salah satu inisiatif Main Agenda meningkatkan kualitas perumahan. Sementara itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat penyaluran pembiayaan perumahan hingga April 2026 mencapai Rp129,97 miliar.
Dalam kunjungan ke Surabaya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga meninjau calon penerima BSPS, menandai pelaksanaan Main Agenda perluasan akses perumahan. Ia menyebutkan bahwa Jawa Tengah menjadi contoh baik dalam menerapkan skema kredit perumahan. “Kami apresiasi upaya daerah dalam memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan,” tambahnya, menyoroti peran kolaborasi dalam Main Agenda ini.
Kunjungan Mendagri ke Jakarta Timur juga mengingatkan kembali pentingnya Main Agenda peningkatan infrastruktur perumahan, terutama menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta. Ia berharap anggaran untuk program ini bisa lebih besar, agar kebutuhan rumah layak huni terpenuhi secara lebih merata. Selain itu, Mendagri menegaskan bahwa Main Agenda ini tidak hanya menguntungkan MBR, tetapi juga memperkuat kualitas hidup masyarakat urban dan pedesaan.
