New Policy Wamendagri Wiyagus: Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Nasional di Era Global
New Policy – Dalam rangkaian acara Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lemdiklat Polri Tahun 2026 di Gedung Oetaryo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Wamendagri Akhmad Wiyagus memperkenalkan new policy yang fokus pada integrasi data kependudukan dan kewilayahan. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat stabilitas keamanan nasional di tengah volatilitas global yang semakin kompleks. Integrasi data, lanjut Wiyagus, akan menjadi fondasi strategis dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.
Penggunaan Data Terpadu sebagai Alat Kebijakan
Wiyagus menjelaskan bahwa perubahan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan kemajuan teknologi digital mendorong pemerintah mengadopsi pendekatan berbasis data. “Pemimpin saat ini harus mengandalkan fakta, bukan hanya asumsi, untuk menghadapi tantangan yang semakin dinamis,” tegasnya. Ia menekankan bahwa new policy ini bertujuan meningkatkan akurasi dan keandalan data kependudukan, yang menjadi kunci dalam merespons isu-isu kemanan secara cepat.
“Dalam era digital, keamanan tidak hanya terbatas pada ruang fisik. Kriminalitas kini juga berkembang di ruang maya, seperti penipuan daring, perdagangan orang, dan penyebaran disinformasi oleh sistem kecerdasan buatan,” ujar Wiyagus dalam pidatonya.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya integrasi data dalam memetakan ancaman yang terus berkembang, sehingga kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tantangan dan Strategi Penguatan Data
Menurut Wiyagus, Kemendagri terus meningkatkan sinergi antara data kependudukan dan informasi wilayah untuk memperkuat tugas pemerintahan. “Data Dukcapil saat ini mencakup hampir 97-98% populasi Indonesia, tetapi masih ada tantangan dalam mencapai standar integritas pemerintahan,” ujarnya. Ia menyoroti kebutuhan percepatan transformasi digital dan harmonisasi regulasi nasional agar new policy dapat berjalan optimal.
Kemendagri juga mengapresiasi peran Sekolah GenIUs dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten. “Program-program yang diberikan ke praja sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dalam membangun kebijakan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis,” tambahnya. Selain itu, Wiyagus menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam memastikan data yang terpadu dapat diakses secara transparan dan akurat.
Dalam konteks ini, new policy tidak hanya fokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada pengelolaan dan pemanfaatan data yang lebih efisien. Ia mencontohkan bahwa integrasi data bisa mendukung penegakan hukum, verifikasi identitas, serta identifikasi kasus kriminal dengan kecepatan dan akuntabilitas yang lebih tinggi. “Dengan data yang terpadu, kita bisa mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan kapasitas Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung tugas kepolisian,” jelasnya.
Wiyagus juga menyebutkan bahwa program BSPS (Bantuan Perumahan Sosial) menjadi bagian dari new policy dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ia menambahkan bahwa pengalaman para praja di level bawah menjadi aset strategis dalam mewujudkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. “Kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi lokal, bukan hanya secara nasional,” tegasnya.
Di sisi lain, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya melatih generasi muda sebagai tulang punggung pembangunan. “Karakter mereka harus diperkuat agar bisa menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045,” katanya. new policy yang diusung Wiyagus diharapkan menjadi alat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap data yang dihasilkan oleh pemerintah.
Menyambut tantangan masa depan, Wiyagus berharap new policy ini bisa menjadi penggerak utama dalam stabilisasi pemerintahan. “Integrasi data kependudukan akan memperkuat kapasitas kita dalam menghadapi perubahan lingkungan global, baik dalam hal keamanan, ekonomi, maupun sosial,” pungkasnya. Langkah ini juga diharapkan mendorong pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika baru di era digital.
