Mendagri Apresiasi Komisi II DPR RI dalam Meeting Results tentang Penguatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan
Meeting Results rapat kerja dan dengar pendapat yang digelar Komisi II DPR RI menjadi sorotan utama bagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Ia mengapresiasi dukungan komisi tersebut dalam upaya meningkatkan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. “Dukungan ini sangat berarti, karena wilayah perbatasan adalah bagian vital dari keamanan nasional dan pembangunan ekonomi,” kata Mendagri setelah acara tersebut, Senin (29/6). Dalam Meeting Results, Komisi II menegaskan pentingnya integrasi kebijakan antarlembaga untuk mengatasi tantangan di daerah-daerah paling strategis.
Analisis Tantangan di Wilayah Perbatasan
Dalam Meeting Results, Komisi II DPR RI mengidentifikasi berbagai isu kritis yang mengancam efektivitas pengelolaan wilayah perbatasan. Salah satunya adalah masalah logistik dan infrastruktur yang masih kurang memadai di daerah pengawasan. Anggota dewan juga menyoroti risiko infiltrasi oleh negara lain melalui aktivitas penyelundupan dan peredaran narkoba. “Dengan meningkatkan kesiapan petugas dan infrastruktur, wilayah perbatasan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” ujar salah satu anggota Komisi II. Mendagri menyetujui rekomendasi ini dan menekankan peran BNPP dalam mengkoordinasikan upaya pemerintah daerah serta lembaga pemerintah pusat.
“Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain,” tambah Mendagri.
Strategi Penguatan Kolaborasi
Meeting Results menyoroti perlunya kolaborasi antarlembaga dalam menyelaraskan kebijakan perbatasan. Mendagri menegaskan bahwa penguatan pengelolaan wilayah perbatasan memerlukan keterlibatan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. “Melalui kerja sama yang lebih intensif, kita bisa mempercepat pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya Meeting Results untuk mengidentifikasi prioritas yang perlu ditangani dalam jangka pendek, seperti pengembangan pasar dan pendidikan di wilayah tersebut.
“Pansus khusus daerah perbatasan karena melibatkan K/L, kementerian/lembaga yang ada di komisi-komisi lain … Sehingga otomatis menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, masalah-masalah jalan, logistik, perbatasan, sengketa misalnya ya antardaerah, pembangunan pasar, pembangunan macam-macam lah, sekolah, pendidikan ya, itu di daerah-daerah itu bisa dikeroyok rame-rame oleh semua kementerian/lembaga ketika pansus yang mengumpulkan,” tandasnya.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa Meeting Results harus dijadikan acuan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. “Kita perlu menyusun strategi yang jelas dan terukur agar proyek perbatasan bisa berjalan optimal,” ujarnya. Selain itu, ia juga mengusulkan peningkatan anggaran untuk pengembangan SDM di wilayah perbatasan, termasuk pelatihan teknik dan manajemen krisis. Meeting Results ini diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di sepanjang garis batas.
Dalam peran strategisnya sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 10 negara tetangga di lautan dan tiga negara tetangga di daratan. Karena itu, Mendagri mengusulkan penguatan kewenangan BNPP dalam mengkoordinasikan tugas antarlembaga. “Dengan mengumpulkan data dan rekomendasi dari berbagai kementerian, kita bisa membangun kebijakan yang lebih holistik,” tambahnya. Meeting Results juga menjadi wadah untuk mempercepat penerapan regulasi terkait pembangunan wilayah perbatasan, termasuk integrasi sistem pemerintahan daerah dan pusat.
Kepala BNPP, Makhruzi Rahman, menyambut baik rencana pembentukan Pansus Perbatasan Negara. “Dengan struktur ini, masalah-masalah kritis di wilayah perbatasan bisa terpecahkan secara sinergis,” katanya. Ia menyoroti kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan komunikasi di daerah perbatasan. Meeting Results ini juga diharapkan mendorong pemetaan risiko bencana yang lebih akurat, sehingga mitigasi bisa lebih tepat sasaran. Dengan dukungan Komisi II, Mendagri optimis bahwa langkah-langkah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Meeting Results kali ini menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan tidak hanya menjadi urusan teknis, tetapi juga menjadi pusat kebijakan nasional. “Kita perlu memastikan bahwa setiap kementerian berperan aktif dalam mengelola wilayah perbatasan,” ujar Mendagri. Ia menambahkan bahwa keterlibatan DPR RI akan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, serta memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Meeting Results diharapkan menjadi jembatan antara kebijakan dan implementasi, sehingga wilayah perbatasan bisa berkembang secara berkelanjutan.
