Ketangguhan Kota ditentukan oleh Kualitas Sistem yang Dibangun Pemda
Topics Covered – Dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Ballroom Kartini, Hotel Le Polonia, Medan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa ketangguhan suatu kota dalam menghadapi bencana tergantung pada kualitas sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah (Pemda). Ia menyoroti bahwa perencanaan mitigasi bencana bukan hanya tugas teknis, tetapi juga mencerminkan kemampuan kepemimpinan dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun infrastruktur yang tangguh.
Peran Pemda dalam Penguatan Sistem Kebencanaan
Bima Arya menjelaskan bahwa sistem kebencanaan yang baik membutuhkan integrasi antara kebijakan, data, dan partisipasi masyarakat. Ia mengajak Pemda untuk mengevaluasi kembali kerangka kerja mitigasi bencana, karena kota yang memiliki sistem terstruktur akan lebih mampu menangani ancaman alam secara efektif. Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh dana yang dialokasikan, tetapi juga oleh komitmen pemimpin daerah dalam membangun ekosistem yang solid.
“Bencana adalah ujian bagi sistem. Barang siapa kota yang pemimpinnya mampu membangun sistem, maka akan lebih tangguh terhadap bencana. Bencana juga adalah ujian bagi kebersamaan, kepemimpinan, komunikasi, dan pada akhirnya tentang data,” ujar Bima Arya Sugiarto dalam sambutannya.
Dalam paparannya, Wamendagri menyebutkan bahwa Pemda harus berperan sentral dalam memastikan ketersediaan data bencana yang akurat dan terkini. Ia mencontohkan daerah seperti Lombok Tengah, yang secara aktif mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 melalui Musrenbang kebencanaan tematik. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan kota dalam menghadapi berbagai risiko, baik yang bersifat hidrometeorologis maupun geologis.
Strategi untuk Menciptakan Kota yang Lebih Tangguh
Bima Arya juga menekankan pentingnya membangun sistem yang berbasis data untuk memetakan risiko secara rapi. Ia menambahkan bahwa Pemda harus bekerja sama dengan ahli bencana dan lembaga penelitian agar program mitigasi tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. “Topics Covered: Ketangguhan kota tidak hanya berasal dari struktur fisik, tetapi juga dari keterlibatan aktif masyarakat dan inovasi yang digunakan,” ujarnya.
Keterlibatan masyarakat dianggap sebagai komponen kunci dalam membangun ketangguhan kota. Bima mengajak generasi muda untuk turut serta dalam penanggulangan bencana, dengan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kesadaran dan keterampilan masyarakat. Ia menilai bahwa pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana akan menjadi fondasi untuk menyusun strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Bima Arya memaparkan bahwa daerah dengan potensi wisata besar seperti Matabesi memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pusat pengembangan ekonomi dan budaya. Ia menyebutkan bahwa keterlibatan komunitas lokal dan pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat menjadi kunci keberhasilan daerah dalam meningkatkan daya tahan terhadap risiko bencana. “Topics Covered: Kota yang tangguh adalah hasil dari sistem yang terintegrasi dan kolaborasi yang kuat,” tambahnya.
Bima juga menyoroti peran organisasi seperti IKAPTK (Ikatan Kepamongprajaan) dalam membangun jaringan strategis antar daerah. Menurutnya, lembaga ini tidak hanya menjadi wadah alumni, tetapi juga menjadi penggerak dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah. Selain itu, ia menilai bahwa pengembangan kawasan perbatasan seperti PLBN Motaain di Nusa Tenggara Timur menjadi bukti nyata keberhasilan sistem yang dibangun dengan pendekatan inklusif.
Dalam kesimpulannya, Bima Arya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas sistem kebencanaan dan memastikan bahwa semua elemen, dari data hingga keterlibatan masyarakat, berjalan secara harmonis. “Topics Covered: Masa depan kota yang tangguh dimulai dari komitmen untuk membangun sistem yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan iklim serta bencana alam,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjadi pelaku utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berdaya saing.
