Kemendagri Siap Kawal Percepatan Pembangunan PSEL di Daerah
New Policy – Sebagai bagian dari New Policy yang diusung pemerintah untuk mempercepat transformasi daerah dalam penanganan sampah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmen dalam mengawal pelaksanaan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) secara lebih intensif. Program ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah sambil mengurangi dampak lingkungan. Kemendagri akan mengupayakan pendampingan yang komprehensif, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar proyek PSEL dapat terealisasi secara optimal di berbagai wilayah. Pernyataan ini dikeluarkan setelah Wamendagri Bima Arya Sugiarto menandatangani kesepakatan bersama antara pemerintah daerah (Pemda) dan Danantara, sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan PSEL.
Percepatan Penanganan Sampah Sebagai Prioritas Nasional
New Policy ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperbaiki kinerja pemerintahan daerah dan memastikan penyelesaian masalah sampah secara berkelanjutan. Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, Kemendagri akan menempatkan PSEL sebagai salah satu pilar kebijakan lingkungan dan energi. “Program ini akan diprioritaskan karena sampah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan lingkungan, termasuk polusi udara, air, dan tanah,” katanya dalam acara penandatanganan kerja sama di Jakarta, Senin (11/5). Menurutnya, PSEL tidak hanya mempercepat pengolahan sampah, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru bagi daerah melalui penghasilan energi listrik.
“Kita harus segera menyelesaikan masalah sampah yang sudah lama menjadi beban masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia menambahkan bahwa Perpres Nomor 109 Tahun 2025 menjadi dasar hukum untuk menegaskan kebijakan New Policy ini. Dalam dokumen tersebut, ditekankan pentingnya koordinasi antarlembaga untuk mempercepat penyelesaian proyek PSEL. Sebagai contoh, pemerintah pusat akan memastikan distribusi dana dan pengawasan teknis untuk mendukung penerapan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.
Kesiapan Daerah dan Penyebaran Program
Dalam upaya mewujudkan New Policy, Kemendagri telah melibatkan sejumlah daerah sebagai pilot project. Pemda Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Medan Raya, serta Lampung Selatan, menjadi contoh awal dari proyek yang diharapkan berjalan selaras dengan kebijakan nasional. Bima Arya Sugiarto menjelaskan, ada enam lokasi yang telah menandatangani kerja sama, dengan target selesai pembangunan PSEL dalam waktu satu tahun. “Kita akan terus memantau progres dan memberikan bantuan teknis jika ada hambatan,” tuturnya. Selain itu, Pemda juga diminta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sebagai bagian dari komitmen New Policy untuk menciptakan ekonomi sirkular di daerah.
Salah satu langkah konkret dalam New Policy adalah penguatan kapasitas SDM pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Kabupaten Kukar dipilih sebagai tuan rumah pelatihan Kepala Desa dan Majelis Desa (KDMP), yang bertujuan meningkatkan kompetensi pengelolaan sampah secara mandiri. Pemda juga diberi peran aktif dalam pendataan lahan yang diperlukan untuk PSEL, serta pengawasan terhadap kepatuhan dalam penggunaan dana. Ini menunjukkan bahwa New Policy tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada kapasitas lokal dan transparansi kebijakan.
Penyelesaian Masalah Sampah di Daerah Darurat
Kemendagri mengidentifikasi daerah darurat sampah sebagai fokus utama dalam New Policy. Daerah-daerah yang mengalami masalah sampah akut, seperti Serang Raya dan Semarang Raya, akan mendapatkan bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa keberhasilan proyek PSEL bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan masyarakat. “Kita harus memastikan tidak ada praktik korupsi dalam penggunaan dana, karena New Policy ini menuntut transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan mengurangi beban sampah yang memengaruhi kesehatan masyarakat.
Menurut Kepala Bappeda Kalsel, progres penyelesaian proyek PSEL telah mencapai titik kritis, terutama di sektor infrastruktur. Pemda Lampung Selatan juga berkomitmen untuk menyelesaikan target Januari 2026, sebagai bagian dari New Policy yang menekankan penyelesaian proyek dalam waktu yang terukur. Dengan adanya kerja sama antarlembaga dan partisipasi masyarakat, Kemendagri optimis bahwa proyek PSEL dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah sampah di Indonesia. Selain itu, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi desa-desa melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Dalam New Policy ini, Kemendagri juga menekankan pentingnya peran HIPMI sebagai mitra strategis dalam mendampingi kepala daerah. Organisasi tersebut akan membantu dalam menciptakan model kolaboratif dan inovatif untuk penyelesaian masalah sampah. Bima Arya Sugiarto menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan stakeholder lainnya adalah kunci dalam mempercepat progres pembangunan PSEL. Dengan pendekatan ini, Kemendagri berharap bisa menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
