4 Hal Diketahui di Kasus Perusakan CCTV Usai Aksi 27 Agustus

Perusakan Kamera Pengawas di Sekitar Gedung MPR/DPR RI: Polisi Bongkar Motif dan Kronologi

Beritanew.com – Sejumlah kamera pengawas (CCTV) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, dilaporkan dirusak dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Kamis malam, 27 Agustus 2026. Aksi perusakan tersebut bukan dilakukan oleh massa yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum, melainkan oleh kelompok lain yang datang ke lokasi setelah kegiatan unjuk rasa resmi telah berakhir. Fakta ini menjadi sorotan utama dalam penyidikan yang kini dijalankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

Kerusakan fasilitas pemantauan publik ini bukan sekadar gangguan infrastruktur. Kamera pengawas di ibu kota berfungsi sebagai lapisan pengawasan yang membantu aparat menelusuri jejak aktivitas di ruang publik. Ketika perangkat tersebut dirusak secara sengaja, proses pengungkapan tindak pidana di sekitarnya menjadi terhambat. Inilah yang menjadi inti dari motif yang diungkap para terduga pelaku kepada penyidik.

Penangkapan dan Status Tersangka

Dalam rangkaian operasi yang berlangsung sejak malam 27 Agustus hingga pagi 2 September 2026, Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan tiga orang yang diduga terlibat langsung dalam perusakan kamera pengawas di depan Gedung MPR/DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengonfirmasi penangkapan tersebut pada Rabu, 2 September 2026.

“Dari rangkaian yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap para pelaku dalam perusakan CCTV sarana pemantauan milik pemerintah DKI. Pengembangan terbaru, tiga orang kembali diamankan Ditreskrimum mulai dari tadi malam dan pagi hari ini.”

Penyidik telah melakukan pemeriksaan awal dan pendalaman terhadap ketiga terduga pelaku. Peran masing-masing dalam aksi perusakan masih dalam tahap verifikasi. Budi Hermanto menegaskan bahwa proses penyidikan belum rampung dan perkembangan akan terus disampaikan kepada publik.

“Berdasarkan pendalaman ketiganya, ketiga orang yang baru diamankan memiliki peran di dalam perusakan terjadi di depan gedung MPR/DPR RI.”

“Penyidik masih melakukan pendalaman saat ini, tentunya pasti akan selalu kami update kepada media dan masyarakat.”

Penangkapan ini merupakan bagian dari penanganan lebih luas atas kerusuhan 27 Agustus. Secara keseluruhan, aparat telah menangkap 322 orang yang terkait dengan peristiwa kerusuhan tersebut. Dari jumlah itu, 273 orang telah dipulangkan setelah pemeriksaan. Sisanya, yakni 49 orang, telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat puluh empat tersangka ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sementara lima anak berhadapan dengan hukum (ABH) ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimum) bersama Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak (PPO).

Motif: Menghambat Proses Penyidikan

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa terduga pelaku secara sadar memilih merusak kamera pengawas karena memahami bahwa jalanan Jakarta dan berbagai titik strategis di ibu kota telah dipasangi perangkat pemantauan dalam jumlah besar. Dengan menghilangkan rekaman visual, mereka berharap jejak aktivitas mereka tidak dapat ditelusuri oleh aparat.

“Hasil pendalaman sementara, mereka memahami dan mengetahui bahwa jalanan di Jakarta atau tempat-tempat di Jakarta cukup banyak CCTV atau kamera pemantau sehingga mereka berupaya untuk menghambat proses pengungkapan dalam proses penyidikan terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan.”

Iman menambahkan bahwa para terduga pelaku juga berniat menghilangkan barang bukti berupa rekaman video yang berpotensi menjadi dasar pengusutan kasus. Dengan kata lain, perusakan bukan sekadar tindakan vandalisme, melainkan langkah strategis untuk memutus rantai bukti forensik digital.

Bukan Aksi Massa Demonstrasi

Polisi menegaskan secara eksplisit bahwa perusakan kamera pengawas tidak dilakukan oleh peserta unjuk rasa yang menyampaikan pendapat di muka umum. Kegiatan demonstrasi resmi telah selesai sebelum kelompok lain datang ke sekitar Gedung MPR/DPR RI dan melakukan aksi kerusuhan, termasuk merusak fasilitas publik.

“Kalau kami melihat pola yang dilakukan para perusuh, kami luruskan, yang terjadi kerusuhan itu adalah pengunjuk rasa. Karena kegiatan unjuk rasa, penyampaian pendapat di muka umum sudah selesai dilakukan.”

Pembedaan ini penting secara hukum dan publik. Unjuk rasa yang dilakukan sesuai prosedur memiliki perlindungan konstitusional. Namun, ketika kelompok lain memanfaatkan situasi pasca-demonstrasi untuk melakukan perusakan, tindakan tersebut berdiri sendiri sebagai tindak pidana dan tidak dapat dikaitkan dengan hak menyampaikan pendapat.

Gubernur DKI Minta Pelakunya Ditemukan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut memantau situasi kerusuhan pada Kamis malam, 27 Agustus, hingga Jumat dini hari, 28 Agustus 2026. Ia berada di lapangan bersama Pangdam Jaya Letjen Deddy Suryadi, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, dan Kepala Biro Pembinaan dan Pengendalian (Kabinda) DKI Jakarta Mayjen TNI Tjahjono Prasetyanto. Pramono juga berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DKI yang bertanggung jawab atas penanganan aksi.

“Semalam kami memantau memonitor bersama Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Kabinda, peristiwa yang ada di lapangan dan saya juga berkoordinasi dengan seluruh jajaran OPD DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap aksi-aksi yang kemarin.”

Menyikapi kerusakan kamera pengawas, Pramono menginstruksikan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta untuk menyelidiki secara khusus siapa pelaku perusakan dan apa tujuan di baliknya. Instruksi ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memandang kerusakan infrastruktur pemantauan sebagai kerugian publik yang harus dituntaskan, bukan sekadar insiden sampingan dari kerusuhan.

“Untuk perusakan CCTV tentunya saya akan meminta kepada Kepala Dinas Diskominfotik untuk mempelajari siapa yang melakukan itu dan tujuannya apa.”

Langkah ini juga membuka pertanyaan lebih luas mengenai kerentanan infrastruktur pemantauan publik di ibu kota. Dengan ratusan titik kamera tersebar di jalanan Jakarta, upaya perusakan terkoordinasi di satu kawasan strategis seperti Gedung MPR/DPR RI menggarisbawahi kebutuhan akan protokol perlindungan fisik perangkat tersebut, terutama pada malam-malam ketika situasi keamanan di sekitar gedung negara berpotensi memanas. Penyidikan yang sedang berjalan diharapkan tidak hanya mengungkap pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terdampak oleh peristiwa 27 Agustus 2026.