Fadli Zon Ungkap Rekonstruksi Desa Adat Sade Butuh Anggaran Rp 30 M

Rekonstruksi Desa Adat Sade di Lombok Tengah Butuh Dana Rp 30 Miliar, Menbud Fadli Zon Dorong Koordinasi Lintas Kementerian

Beritanew.com – Api yang melahap permukiman adat di Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, meninggalkan luka yang jauh melampaui kerusakan fisik. Desa Adat Sade bukan sekadar kumpulan bangunan; ia merupakan salah satu warisan budaya hidup paling langka di Pulau Lombok, tempat tradisi, tata ruang, dan identitas komunal berpadu dalam satu lanskap yang tak tergantikan. Kini, proses pemulihan kampung tersebut menghadapi tantangan ganda: kebutuhan mendesak untuk membangun kembali ratusan struktur, sekaligus memastikan bahwa desain baru tidak mengulangi kerentanan yang memicu kebakaran awal.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pemerintah pusat menjadikan pemulihan Desa Sade sebagai prioritas. Dalam pernyataan yang ia sampaikan di hadapan anggota Komisi X DPR pada Rabu (2/9/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Fadli Zon menjelaskan bahwa skema rekonstruksi tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Sejumlah kementerian dan lembaga negara memiliki peran masing-masing, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Terkait dengan Kampung Sade kita sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, saya juga sudah bicara dengan Mensesneg, tinggal bagaimana karena ada beberapa kementerian atau lembaga juga yang terlibat.”

Koordinasi Lintas Lembaga dan Peran Penanggung Jawab

Fadli Zon menekankan pentingnya penetapan satu entitas yang memegang kendali penuh atas proses rekonstruksi. Tanpa penanggung jawab tunggal, ia khawatir proyek akan tersendat oleh birokrasi berlapis. Ia menyebut kemungkinan Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi di bawah Kementerian Kebudayaan dapat menjadi koordinator utama, sekaligus menghitung kebutuhan pembiayaan secara terpusat.

“Mungkin nanti di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi untuk mengkoordinasi ini supaya tidak overlap, pembiayaannya yang dibutuhkan berapa.”

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah pusat tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga akan mengawal aspek teknis, arsitektural, dan budaya dari proyek tersebut. Koordinasi dengan pemerintah provinsi NTB serta Sekretariat Kabinet sudah dimulai, menurut Fadli Zon, meskipun detail operasional masih dalam tahap penyusunan.

Skala Kerusakan dan Estimasi Anggaran

Angka yang diungkap Fadli Zon menunjukkan betapa masifnya cakupan rekonstruksi. Ia memperkirakan total biaya berada di kisaran Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar. Dana tersebut harus mencakup pembangunan kembali 75 unit rumah adat, 65 kios perdagangan, satu masjid, serta penataan kawasan sekitar. Dengan demikian, proyek ini bukan sekadar perbaikan bangunan individual, melainkan pemulihan menyeluruh atas sebuah ekosistem permukiman adat yang berfungsi sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi-budaya.

“Karena setahu saya kurang lebih untuk rekonstruksi itu mungkin di antara Rp 25 sampai Rp 30 miliar kalau tidak salah ya, dengan jumlah 75 rumah adat, 65 kios, ada 1 masjid, dan juga kawasan area.”

Untuk konteks, nilai tersebut setara dengan pembangunan ulang seluruh infrastruktur permukiman dalam satu waktu. Di tingkat desa adat, di mana setiap struktur memiliki makna ritual dan sosial, biaya per unit kemungkinan jauh lebih tinggi dibandingkan konstruksi modern biasa, mengingat penggunaan material tradisional, teknik bangunan khas, dan keterlibatan pengrajin lokal.

Kerentanan Tata Ruang dan Kebutuhan Mitigasi Bencana

Salah satu temuan penting yang diungkap Fadli Zon adalah bahwa beberapa rumah adat di Desa Sade berdiri sangat berdekatan satu sama lain. Kedekatan ini mempercepat penyebaran api dan menyulitkan upaya pemadaman. Selain itu, jaringan listrik yang melayani permukiman tersebut perlu diperiksa ulang untuk memastikan tidak menjadi pemicu kebakaran berikutnya.

“Nah, ini yang sedang kita kaji termasuk juga bagaimana desain rekonstruksinya karena itu beberapa rumah adat itu sangat berdekatan. Aliran listriknya juga perlu dicek, termasuk juga untuk mitigasi bencana terutama tidak ada untuk pemadam kebakaran dan sebagainya.”

Ketiadaan fasilitas pemadam kebakaran di kawasan tersebut memperparah risiko. Dalam tata ruang tradisional Sade, jarak antarbangunan memang cenderung rapat sebagai cerminan kohesi sosial. Namun, Fadli Zon menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan intervensi desain agar jarak aman dapat diterapkan tanpa mengorbankan karakter budaya permukiman. Penataan ulang ini akan melibatkan kajian teknis sebelum satu pun fondasi baru ditancapkan.

Menjaga Identitas Budaya di Tengah Modernisasi

Tantangan terbesar rekonstruksi Desa Sade bukan sekadar teknis, melainkan filosofis: bagaimana membangun kembali dengan standar keselamatan kontemporer tanpa mengikis identitas yang membuat kampung ini unik. Fadli Zon secara eksplisit menyatakan bahwa penataan ulang tidak boleh menghapus ciri khas arsitektur dan tata ruang adat. Setiap perubahan harus melewati proses penelaahan yang melibatkan ahli budaya, arsitek, dan komunitas setempat.

“Jadi saya kira ini juga sebelum direkonstruksi perlu ada satu apa, penelaahan supaya ini tidak terulang kembali, termasuk juga penataan mungkin rumah-rumah adatnya yang begitu mepet ya, itu mungkin bahaya sekali gitu ya. Begitu ada itu, kita akan lakukan intervensi. Sekarang pun sudah koordinasi terus dengan sejumlah lembaga.”

Desa Adat Sade selama puluhan tahun menjadi rujukan studi antropologi dan arsitektur tradisional di Indonesia. Struktur rumahnya yang terbuat dari kayu ulin, atap jerami, serta tata letak yang mengelilingi area publik membentuk pola kehidupan komunal yang nyaris tidak ditemukan di tempat lain. Kehancuran akibat kebakaran bukan hanya kehilangan material, tetapi juga ancaman terhadap kelangsungan praktik budaya yang diturunkan lintas generasi.

Langkah Selanjutnya

Menurut Fadli Zon, koordinasi dengan berbagai lembaga terkait sudah berjalan secara paralel. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTB, dan instansi teknis akan menyelaraskan rencana aksi sebelum tahap konstruksi dimulai. Anggaran Rp 25–30 miliar yang diestimasi masih perlu divalidasi melalui kajian teknis rinci, termasuk pemetaan ulang tata ruang, audit instalasi listrik, dan penyusunan protokol mitigasi bencana yang sesuai dengan konteks permukiman adat.

Bagi masyarakat Rembitan dan warga Desa Sade, proses ini bukan hanya soal menunggu bantuan datang. Keterlibatan komunitas dalam setiap tahap — dari desain hingga pembangunan — akan menentukan apakah kampung yang berdiri kembali benar-benar menjadi rumah bagi identitas mereka, atau sekadar replika yang kehilangan jiwa. Pemerintah, melalui pernyataan Fadli Zon, telah menggarisbawahi bahwa keselamatan dan pelestarian budaya harus berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.