Baleg DPR Sepakati RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif, Atur Sanksi Data Bocor

DPR Resmi Dorong RUU Adminduk ke Paripurna: Sanksi Berat Menanti Penyelenggara yang Lalai Lindungi Data Warga

Beritanew.com – Isu perlindungan data pribadi di Indonesia tidak lagi sekadar wacana di ruang akademik. Ketika jutaan rekam medis, nomor induk kependudukan, dan informasi kependudukan lainnya tersimpan dalam sistem digital pemerintah, konsekuensi dari kebocoran data menjadi ancaman nyata bagi setiap warga. Menyadari urgensi tersebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin (7/9/2026) menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan—yang dikenal sebagai RUU Adminduk—untuk diproses sebagai usul inisiatif menuju sidang paripurna.

Keputusan ini diambil setelah rapat pleno di ruang Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, yang dihadiri pimpinan dan anggota Baleg serta wakil pengusul. Persetujuan diberikan setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mini terkait substansi rancangan undang-undang tersebut.

Perubahan Paradigma: Dari Stelsel Pasif ke Sistem Digital Terintegrasi

Salah satu inti perubahan yang dibawa RUU Adminduk adalah pergeseran paradigma penyelenggaraan administrasi kependudukan. Selama ini, sistem kependudukan Indonesia cenderung bersifat reaktif—warga harus mendatangi kantor kelurahan atau dinas kependudukan untuk mengurus dokumen. RUU ini mengubah pendekatan tersebut menjadi stelsel aktif digital terintegrasi, di mana pemerintah proaktif mengelola dan memperbarui data kependudukan secara elektronik.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk, Martin Manurung, menjelaskan bahwa perubahan ini mencakup perbaikan definisi data pribadi hingga penguatan kerangka hukum administrasi kependudukan berbasis teknologi digital.

“Penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan stelsel aktif digital terintegrasi wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Martin dalam rapat tersebut.

Implikasinya signifikan: seluruh tingkatan pemerintahan—pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota—diwajibkan mengoperasikan sistem digital terpadu. Artinya, tidak ada lagi ruang bagi fragmentasi data kependudukan yang tersebar di berbagai instansi tanpa koordinasi. Bagi warga, perubahan ini berpotensi memangkas birokrasi yang selama ini menyita waktu dan biaya, sekaligus menuntut standar keamanan data yang jauh lebih ketat dari penyelenggara.

Sanksi Administratif dan Pidana: Dua Lapisan Penalti

RUU Adminduk memperkenalkan mekanisme penegakan hukum berlapis. Untuk pelanggaran yang bersifat administratif—misalnya kelalaian penyelenggara dalam menjaga kerahasiaan data kependudukan—dikenakan sanksi berupa denda. Besaran denda tersebut tidak ditetapkan langsung dalam undang-undang, melainkan diserahkan kepada peraturan pemerintah, sehingga memberi ruang penyesuaian sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi.

“Dua, perbaikan rumusan pasal 131 ayat 2 sebagai berikut, penyelenggara yang gagal melindungi data kependudukan dikenai sanksi administratif berupa denda yang besarannya ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah,” kata Martin.

Untuk pelanggaran yang lebih berat, yakni penyebaran data kependudukan tanpa hak oleh pengguna atau petugas, RUU ini memperketat sanksi pidana menjadi enam tahun penjara. Angka ini menjadi sinyal tegas bahwa kebocoran data kependudukan bukan lagi sekadar kesalahan administratif, melainkan tindakan yang dapat berujung pada hukuman penjara.

“Tiga, perbaikan sanksi pidana bagi pengguna dan petugas yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan di pasal 138 menjadi 6 tahun,” tambahnya.

Perbedaan antara sanksi administratif dan pidana ini penting untuk dipahami publik. Sanksi administratif ditujukan kepada institusi penyelenggara yang gagal memenuhi standar perlindungan data—misalnya karena infrastruktur keamanan siber yang tidak memadai. Sementara sanksi pidana menargetkan individu, baik petugas pemerintah maupun pihak pengguna data, yang secara sengaja atau lalai membocorkan informasi kependudukan kepada pihak yang tidak berwenang.

Mekanisme Pemantauan Pasca-Pengesahan

RUU Adminduk juga memuat klausul evaluasi berkala. Pemerintah pusat bersama DPR, melalui alat kelengkapan terkait, diwajibkan melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini dua tahun setelah resmi disahkan. Klausul ini memastikan bahwa regulasi tidak sekadar menjadi dokumen di lemari arsip, melainkan diuji efektivitasnya di lapangan dan dapat diperbaiki apabila ditemukan celah.

“Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta wakil pengusul, berdasarkan aspek teknis perumusan dan substansi RUU serta asas pembentukan undang-undang, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Administrasi Kependudukan telah selesai dibahas di tingkat Panja dan Panja menyerahkan keputusan kepada pleno Badan Legislasi saat ini,” ungkap Martin menutup penyampaiannya.

Proses Persetujuan di Pleno Baleg

Setelah penyampaian substansi oleh Panja dan pandangan mini dari masing-masing fraksi, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan meminta persetujuan formal apakah hasil harmonisasi RUU tersebut dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

“Selanjutnya kembali lagi, kami meminta persetujuan kepada Bapak, Ibu, anggota Baleg. Setelah kita mendengarkan pandangan mini fraksi. Apakah hasil harmonisasi RUU tentang Penggantian Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Bob Hasan, yang dijawab setuju oleh seluruh anggota Baleg.

Dengan persetujuan tersebut, RUU Adminduk resmi berstatus usul inisiatif DPR dan akan dibawa ke sidang paripurna untuk tahap pembahasan berikutnya. Jika lolos seluruh tahapan legislasi, undang-undang ini akan menjadi instrumen hukum utama yang mengatur bagaimana data kependudukan Indonesia dikelola, dilindungi, dan dijaga kerahasiaannya di era transformasi digital pemerintahan.

Bagi masyarakat, pengesahan RUU ini kelak membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, layanan kependudukan diharapkan menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Di sisi lain, warga memperoleh hak hukum yang lebih kuat untuk menuntut pertanggungjawaban apabila data pribadi mereka bocor akibat kelalaian penyelenggara. Dalam konteks di mana kebocoran data menjadi berita rutin di berbagai sektor, kehadiran regulasi khusus untuk administrasi kependudukan menjadi langkah yang lama dinanti.