Prabowo Bicara Reformasi PBB di KTT BRICS: Harus Lebih Representatif

Prabowo Dorong PBB Lebih Representatif di Forum BRICS 2026

Beritanew.com – Presiden Prabowo Subianto mengangkat kebutuhan pembaruan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-18 di New Delhi, India, Sabtu (12/9). Ia menilai sistem multilateral dunia perlu diperkuat melalui PBB yang lebih representatif, responsif, serta mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat internasional.

Pertemuan BRICS 2026 berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi. Sejumlah pemimpin negara hadir dalam agenda tersebut, termasuk Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin, bersama kepala negara maupun pemerintahan lain yang banyak berasal dari kawasan Global South atau belahan bumi selatan.

Dalam pandangannya, posisi BRICS menjadi penting karena kelompok ini memiliki jangkauan besar dari sisi jumlah penduduk, ekonomi, perdagangan, pasar, dan energi. Potensi tersebut, kata Prabowo, dapat digunakan untuk mendorong kerja sama yang lebih luas bagi kepentingan negara berkembang maupun negara maju.

“Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, BRICS mewakili separuh dari seluruh umat manusia, serta porsi besar dari ekonomi dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar dunia dan produsen energi utama. Hal ini memberikan kita kekuatan kolektif yang luar biasa,” kata Prabowo.

Prabowo mengajak peserta KTT melihat kemungkinan yang dapat diwujudkan apabila kapasitas bersama itu dimanfaatkan secara optimal. Salah satu bidang yang ia soroti adalah ketahanan pasokan pangan dan energi, dua kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat serta stabilitas banyak negara.

Selain itu, keterhubungan yang lebih baik antara pasar, permodalan, sumber daya alam, teknologi, dan pengetahuan dinilai dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan negara-negara berkembang. Kerja sama lintasnegara dalam bidang-bidang tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk memperbesar peluang pembangunan dan memperkuat posisi negara di belahan bumi selatan.

Suara Global South dan kerja sama multilateral

BRICS kerap dipandang sebagai forum yang mempertemukan negara-negara dengan kepentingan beragam, tetapi memiliki perhatian bersama terhadap tata kelola global yang lebih seimbang. Dalam konteks itu, Prabowo menekankan pentingnya suara negara-negara Global South disampaikan secara lebih percaya diri dan terkoordinasi.

“Bayangkan jika negara-negara di belahan bumi selatan dapat berbicara dengan lebih percaya diri dan lebih terkoordinasi dalam membentuk lembaga-lembaga yang mengatur dunia kita, dalam melindungi dan meningkatkan perdamaian, dalam memperjuangkan keadilan,” ujar Prabowo.

Gagasan tersebut tidak hanya berbicara mengenai pengaruh politik di tingkat internasional, melainkan juga tentang kemampuan negara-negara untuk ikut menentukan arah kebijakan global. Isu perdamaian, keadilan, akses terhadap sumber daya, perdagangan, pangan, dan energi sering kali membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan banyak pihak.

Prabowo menyampaikan bahwa tujuan membangun sistem yang lebih kuat seharusnya memberi dukungan kepada semua bangsa, tanpa membedakan ukuran wilayah, kekuatan ekonomi, maupun kapasitas politiknya. Karena itu, ia menempatkan PBB sebagai unsur sentral dalam upaya memperkuat kerja sama multilateral.

“Bersama-sama, kita dapat membangun sistem multilateral yang lebih kuat yang mendukung kebutuhan dan kepentingan semua bangsa, baik besar maupun kecil, kuat maupun lemah. Agar upaya ini berhasil, kita harus menempatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pusat dari sistem tersebut,” ucapnya.

PBB dinilai perlu diperbarui

Bagi Prabowo, PBB tetap mempunyai peran khusus karena menjadi wadah yang mempertemukan seluruh negara di dunia dalam kedudukan setara. Forum ini memiliki arti penting bagi negara besar maupun kecil untuk menyampaikan kepentingan, membangun dialog, dan mencari jalan keluar atas persoalan yang melintasi batas negara.

Namun, ia juga memberi penekanan bahwa peran utama tersebut perlu didukung oleh reformasi kelembagaan. Tanpa pembaruan, PBB dinilai akan lebih sulit menjawab dinamika global yang terus berubah dan memenuhi harapan masyarakat di berbagai kawasan.

“Sebab, PBB tetap menjadi satu-satunya institusi multilateral tempat semua bangsa berkumpul sebagai pihak yang setara. Dan agar PBB dapat menjalankan peran sentralnya secara efektif, institusi ini harus direformasi. PBB harus menjadi lebih representatif, lebih tanggap, dan lebih mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat kita,” imbuhnya.

Penekanan pada representasi menunjukkan dorongan agar sistem internasional dapat mencerminkan keragaman kepentingan negara di dunia. Sementara itu, tuntutan agar lembaga tersebut lebih tanggap berkaitan dengan kebutuhan menghadapi persoalan global secara lebih cepat dan efektif.

Pesan Prabowo di KTT BRICS juga menempatkan kerja sama pangan dan energi sebagai bagian dari agenda yang lebih luas: membangun tata dunia yang memberi ruang lebih besar bagi kepentingan bersama. Dalam kerangka itu, BRICS dipandang memiliki kekuatan kolektif yang dapat digunakan untuk memperluas kolaborasi, sementara PBB tetap diharapkan menjadi pusat sistem multilateral internasional.

Pidato tersebut menegaskan pandangan Indonesia mengenai pentingnya dialog antarnegara dan penguatan lembaga global. Di tengah kebutuhan akan pasokan pangan, energi, perdamaian, serta pembangunan yang berkelanjutan, kerja sama yang melibatkan semua negara menjadi unsur penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berdampak luas.