Format Baru, Rakor Mendagri Kini Fokus pada Peningkatan Ekonomi Daerah

Rakor Kemendagri Diperluas untuk Mengawal Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Beritanew.com – Kementerian Dalam Negeri mulai memperluas arah Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada 2026. Forum yang selama ini menitikberatkan stabilitas harga kini juga dipakai untuk memantau pertumbuhan ekonomi hingga tingkat kabupaten dan kota.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai pemerintah daerah memegang peran penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Karena itu, capaian ekonomi di tiap wilayah akan dibahas lebih rinci dan dipantau secara berkala, bukan hanya ketika muncul persoalan harga pangan atau tekanan inflasi.

Dalam rapat koordinasi pada awal September 2026, pembahasan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi agenda khusus untuk pertama kalinya. Tito menyampaikan evaluasi serupa direncanakan berlangsung rutin, dengan kemungkinan pelaksanaan sebulan sekali.

“Pada pagi hari ini kita juga mulai membahas ini, mungkin sebulan sekali, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Ini rapat kita mungkin yang pertama spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, dan kita akan betul-betul kawal bersama-sama,” kata Tito, Senin (14/9/2026).

Daerah Didorong Mengejar Pertumbuhan Lebih Tinggi

Perubahan format rapat itu dikaitkan dengan target besar Indonesia untuk memperkuat kelas ekonomi nasional. Tito menekankan bahwa pertumbuhan yang kuat di daerah diperlukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap, sekaligus mendukung cita-cita Indonesia Emas.

Ia meminta para kepala daerah tidak memandang pertumbuhan ekonomi sebagai angka statistik semata. Angka tersebut mencerminkan aktivitas masyarakat, perputaran belanja pemerintah, masuknya investasi, hingga kemampuan daerah menjual produk ke pasar yang lebih luas.

“Kita ingin keluar dari negara berkembang, terjebak pada pendapatan kelas menengah (middle income trap). Salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi, bila perlu double digit. Negara-negara yang menjadi negara maju hampir semuanya keluar dari jebakan negara pendapatan kelas menengah ketika pertumbuhan ekonominya double digit,” urai Tito.

Target pertumbuhan tinggi membutuhkan kerja yang konsisten dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, setiap wilayah memiliki kondisi berbeda, mulai dari basis konsumsi masyarakat, kemampuan fiskal, peluang investasi, hingga kekuatan sektor perdagangan. Rakor diharapkan dapat membantu pemerintah daerah melihat unsur mana yang perlu diperkuat lebih dahulu.

Empat Penggerak yang Menjadi Fokus Pengawasan

Kemendagri akan memberi perhatian pada empat unsur utama pembentuk pertumbuhan ekonomi. Keempatnya meliputi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah melalui APBD, investasi, serta ekspor neto.

Konsumsi rumah tangga penting karena belanja masyarakat menjadi bagian besar dari kegiatan ekonomi sehari-hari. Sementara itu, pemerintah daerah dapat memengaruhi pergerakan ekonomi melalui pelaksanaan belanja APBD yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan pembangunan. Investasi diharapkan membuka kegiatan usaha baru, sedangkan ekspor neto menunjukkan kemampuan wilayah memperluas pasar produk dan jasanya.

Tito secara khusus menyoroti serapan anggaran daerah. Pendapatan yang telah dikumpulkan perlu diimbangi dengan belanja yang berjalan efektif. Daerah yang lambat membelanjakan anggaran akan mendapat perhatian dan pengingat dari pemerintah pusat.

“Tiap tiga bulan kita melakukan anev, membacakan berapa realisasi pendapatan sesuai dengan target dan berapa realisasi belanja. Yang realisasinya rendah otomatis kita akan ingatkan dan kita turunkan tim. Ada yang pendapatannya tinggi belanjanya rendah, ada yang pendapatannya rendah belanjanya melebihi berarti ngutang, ada yang pendapatannya tinggi belanja tinggi, nah itu yang terbaik,” tegas Tito.

Evaluasi tiga bulanan tersebut dimaksudkan untuk melihat keseimbangan antara kemampuan daerah memperoleh pendapatan dan pelaksanaan belanjanya. Daerah dengan pendapatan tinggi serta belanja yang juga berjalan baik dipandang memiliki kondisi yang lebih ideal dibandingkan wilayah yang menyimpan anggaran terlalu lama atau membelanjakan dana melebihi kapasitas pendapatannya.

Data BPS dan Arah Pembangunan Bappenas

Untuk memperkuat kualitas pembahasan, Kemendagri melibatkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy serta Kepala BPS Amalia Adininggar. Kehadiran dua lembaga tersebut diharapkan membuat pemantauan daerah bertumpu pada data yang lebih akurat dan dapat digunakan untuk menyusun langkah pembangunan yang lebih terarah.

Pemaparan capaian daerah oleh BPS juga dapat memunculkan persaingan yang sehat antarpemerintah daerah. Setiap kepala daerah dapat melihat posisi wilayahnya, mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai, dan menilai bagian yang masih memerlukan perbaikan.

Bagi Bappenas, data perkembangan daerah memberi gambaran penting untuk menentukan prioritas pembangunan nasional. Keterhubungan antara data statistik, kebijakan pusat, dan pelaksanaan di daerah menjadi faktor yang dibutuhkan agar program pembangunan tidak berhenti di tahap perencanaan.

Pengendalian Inflasi Tetap Menjadi Tugas Utama

Meski agenda ekonomi diperluas, pengendalian inflasi tetap menjadi bagian utama dari rakor. Inflasi tahunan pada bulan tersebut tercatat 3,19 persen. Angka ini tetap perlu dijaga agar kenaikan harga tidak mengurangi daya beli masyarakat.

Format baru rapat koordinasi menempatkan inflasi dan pertumbuhan sebagai dua hal yang saling berkaitan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya bergerak saat harga bahan pangan meningkat, melainkan juga membangun langkah ekonomi yang dapat memperkuat aktivitas masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan pemantauan yang lebih rutin, kepala daerah diharapkan mampu mengambil peran lebih aktif dalam mengelola belanja, mendorong investasi, menjaga konsumsi, dan memperluas potensi pasar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk membuat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga terasa sampai ke daerah.