PKB soal Ambang Batas Parlemen: 5% Baik tapi 6% Lebih Ideal

PKB Menilai Ambang Batas 6 Persen Lebih Seimbang untuk Pemilu 2029

Beritanew.com – Wacana mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 kembali mendapat perhatian di DPR. Kapoksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin memandang angka 6 persen sebagai pilihan yang lebih ideal dibandingkan usulan ambang batas 5 persen.

Pernyataan itu disampaikan Khozin pada Senin, 28 September 2026, saat pembahasan mengenai arah perubahan aturan pemilu terus berkembang. Ia menyebut usulan 5 persen tetap memiliki sisi positif, tetapi angka yang lebih tinggi dinilai dapat menawarkan titik temu yang lebih moderat.

“Beberapa waktu lalu ada usulan PT 5 persen, itu usulan baik. Tapi jika ada usulan PT sebesar 6 persen jauh lebih baik, angka ideal dan moderat,” kata Khozin.

Menjaga Pluralitas dan Menata Representasi

Ambang batas parlemen menentukan syarat minimal perolehan suara nasional yang harus dipenuhi partai politik agar suara tersebut dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Karena itu, penetapan persentasenya selalu berkaitan dengan dua kepentingan besar: menjaga keberagaman pilihan politik masyarakat dan membentuk komposisi parlemen yang efektif.

Khozin menilai angka 6 persen berada di antara berbagai gagasan yang muncul dalam pembahasan ambang batas. Bagi PKB, angka tersebut relevan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Dalam pandangannya, pemilih tetap memiliki ruang luas untuk menentukan pilihan politik ketika pemungutan suara berlangsung. Namun, pada tahap penghitungan kursi, diperlukan mekanisme yang mampu menyaring representasi agar susunan partai di DPR tidak terlalu terfragmentasi.

“PT 6 persen mempertahankan pluralitas pada tahap pilihan politik, tetapi melakukan seleksi representasi pada tahap konversi suara menjadi kursi,” tegas Khozin.

Gagasan itu menempatkan parliamentary threshold bukan sekadar angka administratif. Ambang batas dipahami sebagai salah satu instrumen desain pemilu yang memengaruhi hubungan antara suara rakyat, perolehan kursi, serta konfigurasi kekuatan politik di parlemen.

Keseimbangan Sistem Kepartaian

Khozin menyampaikan bahwa ambang batas 6 persen dapat dilihat sebagai titik keseimbangan. Di satu sisi, DPR membutuhkan sistem kepartaian yang lebih sederhana agar proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih terarah. Di sisi lain, prinsip perwakilan proporsional tetap perlu dijaga supaya suara pemilih tidak kehilangan makna dalam proses politik.

“PT 6% merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik,” sambungnya.

Perdebatan mengenai batas parlemen memang tidak berhenti pada pilihan antara 5 persen atau 6 persen. Setiap angka membawa konsekuensi berbeda terhadap peluang partai memperoleh kursi. Ambang batas yang lebih rendah dapat membuka kesempatan lebih besar bagi lebih banyak partai untuk masuk parlemen, sedangkan angka yang lebih tinggi berpotensi memperketat persaingan dalam konversi suara menjadi kursi.

Karena itu, pembahasan perubahan undang-undang pemilu perlu melihat dampaknya secara menyeluruh. Isunya bukan hanya jumlah partai yang akan lolos, melainkan juga bagaimana desain tersebut menjamin keterwakilan politik tetap berjalan selaras dengan kebutuhan tata kelola parlemen.

Konversi Suara Menjadi Kursi

Khozin juga menyoroti kekhawatiran mengenai suara pemilih yang tidak berujung pada kursi di DPR apabila partai pilihannya tidak memenuhi ambang batas. Ia menilai persoalan proporsionalitas tidak dapat semata-mata dipusatkan pada besaran parliamentary threshold.

Desain pemilu, kata dia, juga harus memperhatikan metode pengubahan suara menjadi kursi. Dengan pengaturan yang tepat, potensi ketidakseimbangan antara suara yang masuk dan kursi yang diperoleh dapat diminimalkan.

“Jadi, rekayasa konstitusional dalam desain pemilu tidak sekadar urusan berapa besaran PT, tapi bagaimana metode konversi suara menjadi kursi untuk meminimalkan disproporsionalitas,” kata Khozin.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembicaraan ambang batas parlemen seharusnya tidak dipisahkan dari rancangan sistem pemilu secara keseluruhan. Penentuan ambang batas, pengaturan konversi suara, serta tujuan penyederhanaan sistem kepartaian merupakan unsur yang saling berkaitan.

Bagi pemilih, isu ini penting karena memengaruhi perjalanan suara setelah pemungutan suara selesai. Suara yang diberikan kepada partai bukan hanya menentukan dukungan politik, tetapi juga berhubungan dengan kemungkinan partai tersebut memperoleh kursi dan menyuarakan kepentingannya di DPR.

Pembahasan UU Pemilu Didorong Bersifat Imparsial

Perubahan Undang-Undang Pemilu masih akan memerlukan pembahasan yang melibatkan berbagai pandangan. Khozin menyebut pertimbangan DPR akan mencakup Putusan Mahkamah Konstitusi, masukan dari partai politik, kalangan akademisi, dan perguruan tinggi.

“Perubahan UU Pemilu mempertimbangkan berbagai aspek seperti Putusan MK, masukan partai politik, akademisi, dan perguruan tinggi. Semangatnya, DPR ingin perbaikan secara imparsial,” imbuhnya.

Dengan demikian, usulan ambang batas 6 persen yang disampaikan PKB menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas tentang pembaruan desain Pemilu 2029. Perdebatan tersebut pada akhirnya akan menguji kemampuan pembentuk undang-undang untuk menemukan aturan yang menjaga pilihan politik warga, menghadirkan perwakilan yang proporsional, dan mendukung kerja parlemen yang efektif.