Izin Perusahaan Akrilik di Jakbar Dicabut Usai Warga Ngeluh Bikin Bising

Usaha Akrilik di Grogol Petamburan Ditutup Setelah Izin Dicabut

Beritanew.com – Pemerintah Kota Jakarta Barat menghentikan operasional sebuah perusahaan akrilik milik PT Kreacipta Sukses Indopack di Jalan Wijaya II, Blok G3, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan. Penutupan dilakukan setelah izin usaha perusahaan tersebut dicabut karena terdapat persyaratan administrasi yang belum dipenuhi.

Langkah penutupan ini berawal dari keluhan warga di sekitar lokasi usaha. Warga sebelumnya menyampaikan keberatan terkait dugaan pencemaran dan suara bising yang muncul dari aktivitas perusahaan. Aduan itu kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan serta penelusuran dokumen perizinan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat, Herry Purnama, menjelaskan bahwa pemeriksaan di lokasi tidak menemukan langsung kondisi seperti yang dikeluhkan masyarakat. Namun, pemeriksaan lanjutan terhadap kelengkapan administrasi justru menemukan sejumlah syarat izin yang belum dipenuhi oleh perusahaan.

“Jadi, secara administrasi usaha, mereka ada salah satu persyaratannya yang tidak dipenuhi,” kata Herry Purnama, Selasa (29/9/2026).

Penutupan Berlandaskan Rekomendasi Instansi Terkait

Satpol PP Jakarta Barat melakukan penutupan setelah menerima rekomendasi dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau PPKUKM DKI Jakarta. Kedua instansi tersebut meminta agar tindakan penutupan atau penyegelan dilakukan terhadap tempat usaha itu.

“Mereka bersurat ke kita untuk dilakukan penutupan atau penyegelan,” ujarnya.

Dalam penanganan sebuah kegiatan usaha, pemeriksaan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik tempat atau dampak yang dirasakan warga. Kelengkapan administratif juga menjadi bagian penting karena menentukan apakah kegiatan usaha dapat tetap berjalan secara sah. Ketika terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi, instansi yang berwenang dapat mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus di Wijaya Kusuma ini memperlihatkan bahwa aduan warga dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memeriksa berbagai aspek kegiatan usaha. Meski hasil peninjauan awal tidak menemukan secara langsung pencemaran maupun kebisingan yang dipersoalkan, tindak lanjut administrasi tetap dilakukan hingga ditemukan persoalan dalam persyaratan perizinan.

Keluhan Warga Ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Lokasi

Herry menyampaikan bahwa pihaknya telah mendatangi lokasi perusahaan untuk merespons pengaduan yang masuk. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna melihat kondisi usaha sekaligus menindaklanjuti kekhawatiran warga sekitar mengenai dampak aktivitas perusahaan.

“Ya, sebenarnya, sih, setelah di-penlok, memang tidak terdapat yang diaduin sama masyarakat, kan yang diaduin tuh kayak pencemaran sama kebisingan. Cuma dicek-cek lagi secara administrasinya, ternyata ada beberapa poin-poin yang dipersyaratkan di perizinan itu tidak dipenuhi,” ungkap Herry.

Peninjauan lokasi atau penlok menjadi tahapan penting untuk memastikan persoalan yang disampaikan masyarakat dapat diperiksa secara langsung. Dalam perkara ini, fokus pemeriksaan kemudian berkembang pada status administrasi usaha setelah indikasi keluhan awal tidak ditemukan saat petugas berada di lokasi.

Bagi warga, mekanisme semacam ini memberi ruang untuk menyampaikan gangguan yang dirasakan di lingkungan tempat tinggal. Keluhan terkait kebisingan, pencemaran, atau aktivitas usaha dapat mendorong pemeriksaan oleh pihak berwenang. Hasil akhirnya dapat berbeda dari pokok keluhan awal apabila petugas menemukan persoalan lain yang berkaitan dengan kepatuhan usaha.

Rincian Persyaratan Belum Diungkap

Satpol PP Jakarta Barat belum memerinci dokumen atau ketentuan administrasi apa saja yang tidak dipenuhi oleh PT Kreacipta Sukses Indopack. Herry menyebut penjelasan teknis mengenai persyaratan perizinan berada dalam kewenangan PTSP.

Ia juga menyampaikan bahwa penutupan tersebut diduga bersifat permanen karena izin usaha telah dicabut. Kepastian lebih rinci mengenai status izin dan unsur administrasi yang menjadi dasar pencabutan berada pada PTSP sebagai pihak yang menangani perizinan.

“Kayaknya ditutup permanen. Izinnya dicabut sama PTSP. Makanya, yang lebih paham PTSP,” imbuhnya.

Dengan dicabutnya izin, aktivitas usaha di lokasi tersebut tidak dapat berjalan seperti sebelumnya. Penutupan oleh Satpol PP merupakan pelaksanaan tindakan di lapangan setelah adanya rekomendasi dari instansi yang menangani aspek perizinan dan pembinaan usaha.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk memastikan seluruh kewajiban administrasi telah dipenuhi dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap perizinan penting bukan hanya bagi kelangsungan operasional perusahaan, tetapi juga untuk memberikan kepastian bagi lingkungan sekitar tempat kegiatan usaha berlangsung.

Sementara itu, penanganan pengaduan masyarakat tetap memerlukan pemeriksaan yang menyeluruh. Setiap keluhan perlu diuji melalui peninjauan langsung dan pengecekan dokumen agar tindakan yang diambil pemerintah memiliki dasar yang jelas. Dalam kasus perusahaan akrilik di Jakarta Barat ini, pemeriksaan tersebut berujung pada penutupan setelah ditemukan ketidaklengkapan dalam persyaratan izin usaha.