PM Qatar Terang-terangan Sebut Netanyahu Penjahat Perang

PM Qatar Nilai Netanyahu Bertanggung Jawab atas Kejahatan Perang di Gaza

Beritanew.com – Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan kecaman keras terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataannya, Al Thani menyebut tindakan yang terjadi di Gaza sebagai kejahatan perang dan menilai pihak yang memikul tanggung jawab atas tindakan tersebut juga harus dipandang sebagai penjahat perang.

Al Thani, yang sekaligus menjabat Menteri Luar Negeri Qatar, menyampaikan pandangan itu dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan pada Selasa, 29 September 2026. Pernyataan tersebut muncul ketika ketegangan di kawasan masih tinggi, sementara Qatar tetap menjalankan peran diplomatiknya dalam berbagai upaya komunikasi terkait konflik.

“Tentu saja. Apa yang telah dilakukan di Gaza adalah kejahatan perang, dan siapa pun yang bertanggung jawab atas hal ini adalah penjahat perang.”

Ia menekankan bahwa serangan terhadap fasilitas sipil tidak dapat diterima, apa pun alasan yang diajukan. Al Thani secara khusus menyoroti rumah sakit dan sekolah yang telah menjadi sasaran dalam perang di Gaza. Baginya, pembenaran keamanan maupun argumentasi politik tidak dapat menghapus konsekuensi kemanusiaan dari serangan semacam itu.

“Rumah-rumah sakit telah menjadi sasaran, sekolah juga telah menjadi sasaran. Apa pun pembenaran dan argumen yang dikemukakan, tidak ada yang dapat membenarkan tindakan ini.”

Kritik atas Serangan terhadap Doha

Selain membahas Gaza, Al Thani kembali menyinggung serangan udara Israel ke Doha pada September 2025. Serangan itu menyasar pejabat Hamas ketika Qatar sedang terlibat dalam proses mediasi. Lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar tewas dalam peristiwa tersebut.

Qatar memandang serangan di wilayahnya sebagai pelanggaran serius, terlebih karena Doha saat itu berupaya membuka jalur komunikasi di tengah konflik. Peran mediasi Qatar selama ini menempatkan negara tersebut dalam posisi yang rumit: berusaha menjaga dialog dengan berbagai pihak, tetapi sekaligus menghadapi dampak langsung dari eskalasi regional.

“Kami diserang oleh Israel saat kami sedang melakukan mediasi. Netanyahu telah melampaui batas, seperti dia telah melampaui batas-batas lainnya di masa lalu.”

Al Thani juga menuduh Netanyahu menjadikan Qatar sebagai sasaran politik untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan dan tindakan pemerintah Israel sendiri. Tuduhan itu memperlihatkan betapa tajamnya hubungan antara Doha dan pemerintahan Netanyahu setelah serangan pada 2025 tersebut.

Qatar Tetap Menjaga Jalur Diplomasi

Kendati melontarkan kritik keras, Al Thani menegaskan Qatar tidak akan meninggalkan pendekatan diplomatik. Ia menilai pembicaraan yang berlangsung jauh dari sorotan publik masih dapat menjadi sarana penting untuk mendorong kemajuan, khususnya ketika posisi negara-negara yang terlibat sangat berseberangan.

Pilihan untuk meneruskan mediasi menunjukkan bahwa Qatar memisahkan kemarahan atas serangan terhadap wilayahnya dari kebutuhan untuk menjaga kemungkinan penyelesaian konflik. Dalam situasi ketika kontak terbuka sering kali tertutup oleh retorika politik dan aksi militer, komunikasi diam-diam dapat menjadi ruang untuk menyampaikan usulan, menguji kompromi, serta mengurangi risiko salah perhitungan.

“Kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan saran terbaik kepada pemerintah AS mengenai cara mencapai solusi, begitu pula kepada pihak Iran.”

Pernyataan itu menggambarkan fokus Qatar pada jalur komunikasi dengan sejumlah aktor penting, termasuk Amerika Serikat dan Iran. Doha menilai keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena konflik di Gaza tidak berdiri sendiri. Ketegangan tersebut berhubungan dengan dinamika keamanan kawasan yang lebih luas, termasuk hubungan Israel dengan negara-negara Arab, posisi kelompok Palestina, dan kepentingan kekuatan regional maupun internasional.

Tekanan Kemanusiaan dan Politik di Gaza

Kecaman Al Thani terhadap Netanyahu menempatkan isu perlindungan warga sipil sebagai inti perdebatan. Rumah sakit dan sekolah bukan sekadar bangunan dalam wilayah konflik, melainkan fasilitas yang berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat. Ketika fasilitas tersebut terkena serangan, dampaknya dapat meluas pada akses perawatan kesehatan, pendidikan, perlindungan keluarga, dan kebutuhan dasar warga yang telah menghadapi situasi perang.

Dengan menyebut tindakan di Gaza sebagai kejahatan perang, Al Thani juga menegaskan tuntutan agar pertanggungjawaban tidak berhenti pada pernyataan politik. Istilah tersebut membawa konsekuensi moral dan hukum yang serius dalam pembahasan konflik bersenjata, terutama saat muncul tuduhan bahwa sasaran sipil turut terdampak.

Di sisi lain, pernyataan Qatar menandai keberlanjutan posisi Doha sebagai negara yang tetap ingin terlibat dalam pencarian jalan keluar. Sikap ini tidak berarti ketegangan telah mereda. Justru, kritik terbuka kepada Netanyahu dan komitmen mempertahankan mediasi memperlihatkan dua hal sekaligus: kemarahan Qatar atas tindakan Israel serta keyakinannya bahwa dialog masih diperlukan untuk mencapai kemajuan.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada apakah komunikasi antarnegara dan pihak-pihak terkait dapat menghasilkan langkah nyata. Bagi Qatar, diplomasi tetap dipilih meski ruang geraknya berada di bawah tekanan besar dari konflik, serangan masa lalu di Doha, serta perbedaan tajam mengenai perang di Gaza.