RI dan Singapura Akan Kerja Sama Berantas Praktik Under-Invoicing

Indonesia dan Singapura Dorong Kerja Sama Tangani Under-Invoicing

Beritanew.com – Indonesia membuka peluang memperluas kerja sama dengan Singapura untuk menghadapi praktik under-invoicing, yakni manipulasi nilai faktur menjadi lebih rendah dari nilai sebenarnya. Langkah ini dipandang penting karena praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan negara yang seharusnya kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, yang akrab disapa Tata, seusai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Pertemuan berlangsung di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Kerja sama yang dibahas berangkat dari kesepakatan kedua negara membentuk satuan tugas bersama atau joint task force untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Mekanisme tersebut diharapkan tidak hanya berhenti pada penanganan karhutla, tetapi juga menjadi pintu untuk mengatasi persoalan lintas batas lain, termasuk dugaan manipulasi transaksi perdagangan dan aliran dana.

Satgas Karhutla Jadi Fondasi Kolaborasi Lebih Luas

Dalam pernyataan pers bersama, Tata menilai pembentukan satuan tugas merupakan awal yang dapat memperkuat kepercayaan serta koordinasi antarlembaga di kedua negara. Dengan komunikasi yang lebih terstruktur, Indonesia dan Singapura dapat membangun pola kerja sama untuk persoalan yang dampaknya tidak mengenal batas wilayah.

“Kerja sama ini adalah langkah awal. Harapan kami, langkah ini juga dapat membuka jalan untuk mengatasi tantangan bersama lainnya seperti manipulasi penurunan nilai faktur (under-invoicing).”

Under-invoicing terjadi ketika nilai barang dalam dokumen transaksi dicatat lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya. Praktik ini dapat berpengaruh pada penghitungan kewajiban yang terkait dengan perdagangan, termasuk penerimaan yang semestinya masuk ke kas negara. Karena transaksi, perusahaan, dan dana dapat melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, penanganannya membutuhkan pertukaran informasi yang kuat antarnegara.

Kerja sama lintas batas menjadi relevan ketika aktivitas bisnis memiliki hubungan dengan perusahaan, rekening, atau transaksi yang bergerak di berbagai negara. Koordinasi yang baik dapat membantu pihak berwenang menyusun gambaran yang lebih utuh, terutama saat perlu menelusuri asal-usul dana, keterkaitan badan usaha, serta dokumen pendukung suatu transaksi.

Penerimaan Negara dan Kepentingan Publik

Tata menekankan bahwa dampak praktik manipulasi nilai faktur tidak berhenti pada angka dalam dokumen perdagangan. Berkurangnya penerimaan negara dapat membatasi ruang pembiayaan bagi kebutuhan publik yang lebih luas, mulai dari layanan dasar hingga penguatan ketahanan pangan.

“Praktik-praktik tersebut menguras penerimaan negara yang semestinya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan membantu ketahanan pangan rakyat kita.”

Pernyataan tersebut menempatkan isu under-invoicing sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Penerimaan negara pada dasarnya diperlukan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur sosial, dan berbagai kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Karena itu, pencegahan manipulasi nilai transaksi menjadi bagian dari upaya menjaga agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas.

Dalam konteks hubungan Indonesia dan Singapura, kerja sama penegakan dan pertukaran data dapat menjadi elemen penting untuk menjawab persoalan keuangan yang bersifat lintas negara. Kedua negara telah menyepakati langkah awal melalui satgas karhutla, yang diarahkan untuk menelusuri dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan.

Menelusuri Jejak Keuangan Korporasi

Satuan tugas bersama itu akan berfokus pada pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas negara. Pendekatan tersebut dinilai diperlukan karena dampak kebakaran hutan dan lahan dapat dirasakan di kawasan, sementara aktivitas keuangan perusahaan yang terkait juga berpotensi tersebar di berbagai tempat.

“Asap dapat melintasi batas negara, begitu pula aliran dana. Oleh karena itu, kita harus menelusuri jejak keuangan (money trail) yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan ini.”

Penelusuran money trail berarti mengidentifikasi pola aliran dana yang dapat membantu menjelaskan hubungan antara aktivitas korporasi, transaksi, dan dugaan pelanggaran. Dalam praktik kerja sama lintas negara, proses semacam ini membutuhkan koordinasi yang konsisten agar informasi yang tersedia dapat dihubungkan dan diuji secara memadai.

Pengalaman membangun kerja sama dalam penanganan karhutla juga dapat memberi dasar bagi pembahasan isu lain yang memiliki karakter serupa: melibatkan kepentingan bersama, membutuhkan pertukaran informasi, serta menuntut respons lintas batas. Tata menyampaikan harapan agar kerja sama tersebut berkembang untuk menghadapi manipulasi nilai faktur yang merugikan penerimaan negara.

Ke depan, efektivitas kolaborasi akan bergantung pada kemampuan kedua pihak menjalankan mekanisme yang telah disepakati, memperkuat komunikasi, dan memastikan bukti serta informasi dapat digunakan sesuai kebutuhan penanganan perkara. Bagi Indonesia, agenda ini berkaitan dengan perlindungan kepentingan nasional sekaligus upaya menjaga sumber daya publik agar dapat digunakan untuk sekolah, rumah sakit, dan kebutuhan masyarakat lainnya.