Bamsoet Soroti Konflik Papua, Dorong Ketegasan hingga Pemerataan Pembangunan
Bamsoet Soroti Konflik Papua, Dorong Ketegasan dan Pemerataan
Beritanew.com – Bamsoet Soroti Konflik Papua Dorong ketegasan negara yang disertai keadilan serta pemerataan pembangunan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai penyelesaian persoalan Papua tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan. Negara, menurut dia, juga harus menghadirkan kesejahteraan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet setelah mengikuti rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan Wantimpres di Jakarta pada Selasa (27/10/2026). Rapat itu turut dihadiri sejumlah anggota bidang Polhukam Wantimpres, antara lain Agum Gumelar, Budi Gunawan, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Ida Bagus Purwalaksana, Mohammad Hatta, Margarito Kamis, Rocky Gerung, dan John Gluba Gebze.
Menurut Bamsoet, aparat keamanan tetap dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga dari ancaman kekerasan. Namun, penanganan yang berkelanjutan harus berjalan bersama langkah pemulihan sosial, penegakan hukum yang konsisten, dan pelibatan orang asli Papua dalam menentukan arah pembangunan daerahnya.
“Negara harus tegas menghentikan kekerasan di Papua, tetapi jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan. Kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan warga harus ditindak tegas. Sementara luka sosial yang selama ini dirasakan masyarakat Papua harus dipulihkan melalui keadilan dan kesejahteraan,” ujar Bamsoet.
Konflik Papua dan Perlindungan Masyarakat Sipil
Bamsoet Soroti Konflik Papua Dorong kebijakan keamanan yang terukur demi melindungi masyarakat sipil. Ia mengingatkan bahwa kekerasan yang terus berlangsung membawa dampak besar terhadap kehidupan warga, mulai dari rasa aman, kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga perekonomian di berbagai wilayah Papua.
Data Komnas HAM mencatat terdapat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata sepanjang 2025. Peristiwa tersebut menyebabkan 119 orang meninggal dunia dan 43 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, pada semester pertama 2026 tercatat 42 peristiwa dengan 59 korban meninggal dunia serta 50 orang luka-luka.
Angka tersebut, menurut Bamsoet, memperlihatkan perlunya langkah yang lebih menyeluruh. Setiap tindakan terhadap pihak yang menggunakan senjata untuk meneror atau menyerang warga harus dilakukan sesuai hukum. Di sisi lain, aparat juga berkewajiban menjamin keselamatan rakyat serta menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya.
“Jangan sampai masyarakat Papua terus hidup dalam ketakutan. Setiap korban jiwa adalah kehilangan bagi bangsa Indonesia,” tegas Bamsoet.
Pemerataan Pembangunan untuk Masa Depan Papua
Selain keamanan, Bamsoet menekankan pentingnya mengatasi ketimpangan kesejahteraan. Data Badan Pusat Statistik pada Maret 2026 menunjukkan tingkat kemiskinan di Papua Tengah mencapai 30,41 persen, sedangkan Papua Pegunungan berada pada angka 26,34 persen. Kedua angka tersebut masih jauh di atas tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen.
Kondisi ini menunjukkan pekerjaan besar pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, membangun infrastruktur dasar, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi masyarakat setempat. Bamsoet juga menilai pelaksanaan otonomi khusus perlu terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga Papua.
Bamsoet Soroti Konflik Papua Dorong keberhasilan kebijakan diukur dari perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Warga yang mengungsi perlu dapat kembali ke rumah dengan aman, anak-anak harus bisa bersekolah tanpa rasa takut, layanan kesehatan perlu menjangkau daerah terpencil, dan aktivitas ekonomi masyarakat harus kembali berjalan.
Ia memandang evaluasi kebijakan keamanan dan pembangunan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat setempat. Keterlibatan tersebut penting agar program pemerintah selaras dengan kebutuhan warga dan mampu memulihkan rasa percaya terhadap kehadiran negara.
“Senjata harus dihentikan dengan ketegasan negara, luka sosial disembuhkan dengan keadilan, dan masa depan Papua dibangun bersama orang Papua,” kata Bamsoet.
FAQ Konflik Papua dan Pembangunan
Apa yang didorong Bamsoet dalam penanganan konflik Papua? Bamsoet mendorong ketegasan terhadap kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan warga, disertai perlindungan masyarakat sipil, penghormatan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan peningkatan kesejahteraan.
Mengapa pemerataan pembangunan penting bagi Papua? Pemerataan pembangunan dibutuhkan untuk memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pekerjaan, dan ekonomi masyarakat. Menurut Bamsoet, perdamaian akan sulit tumbuh apabila kemiskinan dan ketimpangan masih dirasakan warga.
Bagaimana keberhasilan kebijakan Papua dapat dilihat? Keberhasilan dapat tercermin dari berkurangnya kekerasan, meningkatnya rasa aman, kembalinya warga yang mengungsi, tersedianya layanan dasar di wilayah terpencil, serta pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat.
