PGI Dukung Langkah Polri Proses Hukum 20 Korporasi Tersangka Karhutla

PGI Dorong Penegakan Hukum Tegas terhadap Korporasi dalam Kasus Karhutla

Beritanew.com – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyatakan dukungannya terhadap langkah Polri yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Organisasi ini menilai proses hukum harus berjalan tegas, terbuka, dan tidak membedakan perusahaan berdasarkan kedekatan dengan pihak berkuasa.

Ketua Umum PGI Jacky Manuputty menekankan bahwa penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada pengumuman jumlah tersangka. Ia meminta agar proses hukum menghasilkan pertanggungjawaban nyata dari perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan maupun lahan.

“Kami mendorong sanksi keras dan transparan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti membakar hutan, termasuk perusahaan-perusahaan yang diketahui dekat dengan kekuasaan,” kata Jacky kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).

Dukungan PGI tersebut muncul setelah Polri mengumumkan penetapan 20 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus karhutla. Empat perusahaan dari jumlah itu merupakan korporasi penanaman modal asing atau PMA, sementara 16 lainnya adalah perusahaan dalam negeri.

Penanganan Tidak Boleh Sekadar Berhenti pada Status Tersangka

Bagi PGI, keberhasilan penegakan hukum perlu diukur dari dampak yang dapat dirasakan, bukan hanya banyaknya pihak yang dikenai status tersangka. Jacky menyoroti pentingnya pelaksanaan denda terhadap korporasi, pemulihan kawasan yang terbakar, serta terciptanya efek jera agar kebakaran tidak berulang di wilayah konsesi.

“Kami berharap ukuran keberhasilan yang tepat bukan jumlah tersangka, melainkan apakah denda korporasi dieksekusi, area terbakar pulih, dan ada efek jera yang menghentikan kebakaran berulang di konsesi,” ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan pemulihan lingkungan sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum. Dalam kasus karhutla, penanganan perkara memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar penyidikan dan penetapan tersangka. Kawasan terdampak membutuhkan pemulihan, sementara tindakan hukum diharapkan mendorong seluruh pengelola wilayah untuk memperkuat tanggung jawab dalam mencegah kebakaran.

PGI juga mengingatkan bahwa pencegahan harus dilakukan secara konsisten. Upaya menghadapi karhutla tidak ideal jika hanya menguat ketika kebakaran telah meluas atau pada periode cuaca tertentu. Pencegahan perlu menjadi pekerjaan berkelanjutan yang berjalan sebelum risiko meningkat.

“Selain itu, kami berharap pencegahan dilakukan secara berkesinambungan, bukan reaksi,” sambungnya.

Deteksi Dini dan Patroli Diharapkan Menjadi Pola Tetap

Jacky berharap deteksi awal, patroli di area dengan risiko kebakaran, dan respons cepat dapat diterapkan sebagai pola tetap dalam penanganan karhutla. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan.

“Polri sendiri sudah menyatakan penanganan tidak lagi bisa mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Harapannya, deteksi dini, patroli di wilayah rawan, dan respons cepat dijadikan pola permanen, bukan hanya saat El Nino,” tuturnya.

Pesan utama dari PGI adalah perlunya pergeseran perhatian dari penanganan setelah kebakaran menuju upaya pencegahan. Pemadaman tetap diperlukan ketika api sudah muncul, namun tindakan awal seperti pemantauan wilayah rawan dan kesiapan merespons dapat menjadi bagian penting untuk mengurangi pengulangan kejadian.

Penanganan karhutla juga menuntut konsistensi karena kasus dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk individu dan badan usaha. Karena itu, proses hukum terhadap korporasi menjadi salah satu bagian dari upaya memastikan setiap pihak yang diduga bertanggung jawab diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Polri Menangani 104 Laporan Terkait Dugaan Keterlibatan Korporasi

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa dugaan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya melibatkan pelaku perorangan. Korporasi juga menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

“Jadi selain oleh perorangan, tindakan kebakaran hutan dan lahan itu juga disebabkan oleh korporasi. Beberapa waktu yang lalu Bapak Kapolri sudah menyampaikan bahwa ada juga korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan ini,” kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam jumpa pers terkait penegakan hukum karhutla yang digelar di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10).

Polri menangani total 104 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana karhutla oleh korporasi. Dari rangkaian penanganan tersebut, 20 perusahaan kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Komposisi 20 korporasi itu mencakup empat perusahaan PMA dan 16 perusahaan dalam negeri. Penetapan tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan terhadap dugaan karhutla dilakukan terhadap badan usaha dari berbagai kategori kepemilikan.

PGI memandang penegakan hukum yang transparan perlu disertai langkah pencegahan yang terus berjalan. Dengan sanksi yang benar-benar dilaksanakan, pemulihan area terbakar, serta sistem deteksi dan respons yang kuat, penanganan karhutla diharapkan tidak hanya berfokus pada peristiwa yang sudah terjadi, melainkan juga pada upaya mencegah kebakaran berulang.