Indonesia dan Filipina Wakili ASEAN Masuk Indeks Transparansi Pajak Dunia
Key Strategy – Dalam laporan terbaru Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI), yang diterbitkan pada 11 Mei 2026 melalui Tax Expenditure Report (TER), Indonesia kembali menorehkan prestasi signifikan di tingkat global dalam bidang perpajakan. Negara ini memperoleh peringkat pertama dari total 116 negara dengan skor 79,9, yang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan transparansi insentif pajak. Capaian ini memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara dengan sistem fiskal yang paling terbuka, di mana Key Strategy menjadi elemen kunci dalam mendorong keterbukaan kebijakan perpajakan.
Komitmen ASEAN dalam Transparansi Pajak
Indonesia dan Filipina menjadi dua negara ASEAN yang berhasil memasuki GTETI, sebuah indeks yang mengukur tingkat keterbukaan dan transparansi pelaksanaan insentif perpajakan. Filipina berada di peringkat ke-79, sementara Indonesia mengungguli sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Belanda, Kanada, dan Amerika Serikat. Kemajuan ini menggambarkan perbaikan signifikan dalam pendekatan Key Strategy yang diterapkan oleh kementerian keuangan, khususnya dalam menyusun dan memperjelas kebijakan fiskal.
Key Strategy dalam mengelola pendapatan negara memungkinkan publik memahami bagaimana insentif pajak diterapkan dan manfaatnya bagi sektor-sektor tertentu. Dengan pendekatan ini, pemerintah Indonesia mampu menunjukkan data yang jelas tentang jenis pajak, sektor yang mendapatkan manfaat, serta besaran insentif yang diberikan. Laporan TER juga menjadi alat penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah, termasuk pengawasan terhadap penggunaan dana pajak.
Dalam laporan resmi GTETI, Indonesia berada di puncak daftar 116 negara dalam hal transparansi insentif perpajakan. Capaian ini adalah hasil dari Key Strategy yang konsisten dijalankan sejak GTETI diluncurkan pada 2023. Sejak awal, Indonesia menempati peringkat ke-15, kemudian melonjak ke posisi kedua di 2024, dan akhirnya memuncaki indeks pada 2026.
Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi
Key Strategy dalam pelaporan kebijakan fiskal terbukti memberikan dampak positif pada pertumbuhan investasi dan sektor riil. Pada kuartal I 2026, kebijakan insentif perpajakan berhasil mendorong peningkatan investasi (PMTB) sebesar 5,96% secara tahunan, yang sejalan dengan realisasi pendapatan pajak langsung mencapai Rp1,71 triliun hingga September 2025. Target pendapatan pajak tahun ini diharapkan melebihi rencana sebesar Rp1.818,2 triliun, dengan pendapatan pajak yang telah mencapai 88,69% dari anggaran hingga Agustus 2024.
Pendapatan pajak dari sektor migas, misalnya, telah tercatat mencapai Rp14,53 triliun hingga Maret 2024, menyumbang 19,02% dari target APBN. Sementara itu, pendapatan pajak non migas tercatat sebesar Rp83,69 triliun, yang kontribusinya mencapai 7,87% dari anggaran. Dengan Key Strategy sebagai fondasi, pemerintah terus mengoptimalkan penggunaan dana pajak untuk memperkuat ekonomi nasional.
Laporan GTETI menunjukkan bahwa beberapa negara mengalami kenaikan signifikan dalam transparansi. Australia dan Belanda masing-masing naik delapan peringkat, sementara Rusia melonjak sembilan posisi. Di sisi lain, negara-negara seperti Belgia, Italia, Prancis, dan Brasil mengalami penurunan, mencerminkan tantangan dalam mengelola kebijakan fiskal. Namun, Key Strategy Indonesia tetap berada di puncak dengan performa yang konsisten.
Key Strategy tidak hanya berfokus pada pelaporan transparan, tetapi juga pada penggunaan insentif pajak secara efektif. Dengan ini, pemerintah mampu mengimbangi antara kemudahan perpajakan bagi wajib pajak dan kepastian pendapatan negara. Pendekatan ini menjadi model yang patut dicontoh oleh negara-negara lain dalam kawasan ASEAN, terutama dalam meningkatkan kerja sama fiskal regional.
Manajer Pajak RSM Indonesia, Ichwan Sukardi, mengapresiasi hasil Indonesia dalam GTETI. Menurutnya, Key Strategy dalam sistem perpajakan tidak hanya membantu meningkatkan transparansi, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Peningkatan peringkat Indonesia dalam GTETI menunjukkan bahwa pendekatan ini telah berhasil memperbaiki kualitas kebijakan fiskal, termasuk tarif PPN yang tetap berada di posisi tertinggi di antara negara-negara lain.
