BGN Ungkap Penyebab Ratusan Santri di Sidoarjo Keracunan MBG

Kelalaian Prosedur Distribusi Jadi Pemicu Keracunan Massal Santri di Sidoarjo

Beritanew.com – Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, harus menjalani perawatan medis setelah menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa insiden tersebut bukan disebabkan oleh bahan baku yang buruk, melainkan oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) pada tahap pendistribusian makanan. Total santri yang terpapar mencapai 512 orang, sebuah angka yang menyoroti betapa rapuhnya rantai pasok pangan massal ketika disiplin waktu diabaikan.

Akar Masalah: Waktu Distribusi Melebihi Batas Aman

Ketut Sumedana, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, menjelaskan bahwa inti persoalan terletak pada ketidakdisiplinan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) dalam menjalankan prosedur distribusi. Secara teknis, makanan yang telah dimasak harus segera dibagikan kepada penerima dalam rentang waktu maksimal empat jam sejak proses memasak selesai. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan jeda distribusi jauh melampaui batas tersebut.

“Itu karena ketidakdisiplinan dari pada SPPG dan pendistribusian. Jadi seharusnya itu loading 4 jam selesai dari masak langsung dibagikan. Tapi faktanya di lapangan lebih dari 4 jam,” ujar Ketut kepada wartawan pada Kamis (3/9/2026).

Ketut menambahkan bahwa sifat MBG yang tidak mengandung pengawet membuat makanan sangat rentan terhadap pertumbuhan bakteri begitu suhu dan waktu penyimpanan melampaui ambang aman. Tanpa bahan kimia pengawet, setiap menit tambahan di luar kondisi ideal mempercepat degradasi mikrobiologis yang pada akhirnya memicu keracunan.

“Nah itulah yang menyebabkan keracunan, karena MBG ini kan nggak pakai pengawet. Jadi mudah dia basi. Mudah bakterinya cepat berkembang,” lanjutnya.

Mekanisme Pengawasan yang Sudah Ditetapkan

BGN sebenarnya telah menyusun protokol pengawasan ketat yang mewajibkan pemeriksaan dua kali sehari terhadap seluruh rantai produksi MBG. Titik pertama berada pada pukul 17.00 WIB, saat bahan-bahan masakan tiba di dapur. Titik kedua jatuh pada pukul 02.00 WIB, ketika proses memasak dimulai. Kedua momen tersebut dianggap krusial karena menentukan kualitas bahan mentah dan ketepatan waktu pengolahan.

“Kita setiap hari, dua kali sehari kita melakukan apel kesiagaan MBG, mulai dari jam 2 malam terus jam 5 sore. Karena waktu-waktu itu waktu krusial pemilihan bahan, kalau jam 5 kan sampai, masak jam 2 pagi,” paparnya.

Protokol ini dirancang agar setiap penyimpangan—baik pada mutu bahan maupun pada durasi penanganan—terdeteksi sebelum makanan sampai ke piring penerima. Namun, efektivitas aturan tersebut sangat bergantung pada kepatuhan personel di lapangan.

Kepatuhan yang Masih Jadi Tantangan

Ketut mengakui bahwa meskipun aturan sudah tertulis dan diumumkan, banyak petugas serta kepala SPPG di berbagai daerah yang belum menjalankannya secara konsisten. Tidak sedikit pula institusi penerima yang terlambat mengambil jatah makanan, sehingga memperpanjang waktu penyimpanan di luar dapur.

“Kenyataannya masih ada di beberapa daerah orang-orang ini, anak-anak kita ini, kepala-kepala SPPG ini, termasuk PIC-PIC, termasuk ada juga sekolah-sekolah yang tidak tepat waktu dalam membagikan MBG melebihi batas waktu yang ditetapkan,” imbuhnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bukan semata soal ketersediaan aturan, melainkan soal penegakan disiplin operasional di tingkat paling bawah rantai distribusi. Tanpa pengawasan aktif dan sanksi yang konsisten, protokol tertulis berisiko menjadi dokumen formalitas belaka.

Skala Dampak dan Status Penanganan

Dari total 512 santri yang terdampak, 80 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit pada saat pernyataan resmi dikeluarkan. Sebanyak 312 santri lainnya telah dipulangkan setelah dinyatakan sembuh. Sementara itu, 120 santri masih berada dalam masa observasi medis untuk memastikan tidak ada gejala lanjutan.

“Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang,” kata Ketut dalam keterangannya pada Rabu (2/9).

“Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang, namun demikian kita juga masih melakukan observasi sebanyak 120 orang,” tuturnya.

Investigasi dan Sanksi terhadap SPPG

BGN telah mengaktifkan mekanisme investigasi bersama dinas kesehatan setempat untuk mengidentifikasi secara pasti faktor penyebab keracunan. Hasil temuan tersebut dijadwalkan diumumkan setelah proses pemeriksaan selesai. Sebagai langkah preventif, SPPG yang melayani wilayah Sidoarjo, Talang Angin, telah dijatuhi sanksi suspend dengan kategori berat selama 30 hari.

“Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti kita akan umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan,” ujarnya.

“Kemudian kami juga melakukan suspend dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo, Talang Angin,” imbuhnya.

Implikasi bagi Program MBG Secara Nasional

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah untuk menjamin asupan gizi harian bagi jutaan anak sekolah dan santri di seluruh Indonesia. Skala distribusinya yang masif menuntut standar keamanan pangan yang setara dengan industri makanan komersial. Insiden di Sidoarjo menjadi pengingat bahwa tanpa pengawet, setiap rantai distribusi MBG harus beroperasi dalam jendela waktu yang sangat sempit—hanya beberapa jam antara dapur dan piring.

Kegagalan menjaga jendela waktu tersebut, baik karena kelalaian logistik, keterlambatan pengambilan oleh institusi penerima, maupun lemahnya pengawasan harian, dapat mengubah hidangan bergizi menjadi sumber penyakit. Kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kualitas resep atau ketersediaan anggaran, tetapi oleh disiplin operasional yang ketat di setiap titik rantai pasok. Tanpa itu, niat baik program berisiko berubah menjadi beban kesehatan bagi penerima yang paling rentan.