Hasil Muktamar ke-35 NU: KH Abdul Hakim Mahfudz Terpilih Jadi Ketum PBNU

Pemimpin Baru Nahdlatul Ulama: Gus Kikin Pimpin PBNU Periode 2026–2031

Beritanew.com – Salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia resmi memiliki nahkoda baru. Melalui sidang pleno Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur, para muktamirin menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz—yang akrab disapa Gus Kikin—sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk masa khidmat lima tahun ke depan, yakni 2026 hingga 2031. Keputusan itu diumumkan pada Senin, 31 Agustus 2026, dan menandai pergantian kepemimpinan di tubuh organisasi yang anggotanya diperkirakan mencapai puluhan juta jiwa di seluruh penjuru negeri.

Proses Pemilihan: Dari Suara Muktamirin hingga Musyawarah Tertutup

Penunjukan Gus Kikin tidak terjadi secara instan. Sebelum keputusan final diumumkan, para muktamirin terlebih dahulu menggelar mekanisme pemungutan suara untuk menyaring lima nama teratas sebagai calon Ketua Umum PBNU. Dalam putaran tersebut, KH Abdul Hakim Mahfudz menempati posisi puncak dengan perolehan 472 suara, jauh di atas empat kandidat lainnya.

Empat nama yang menyusul di belakangnya masing-masing adalah KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Sochib (261 suara), KH Yahya Cholil Staquf (258 suara), serta KH Abdul Ghofar Rozin (155 suara). Kelima nama itu kemudian diteruskan kepada dewan khusus bernama Ahlul Halil Wal Aqdi (AHWA) untuk tahap musyawarah akhir.

Sembilan kiai yang duduk dalam AHWA menggelar deliberasi tertutup pada pagi hari, dimulai pukul 06.20 WIB dan berakhir pukul 07.00 WIB. Setelah kurang dari empat puluh menit pembahasan internal, dewan tersebut sepakat memilih KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU periode berikutnya. Keputusan itu lalu dibacakan secara resmi dalam sidang pleno oleh KH Anwar Iskandar.

“Anggota Ahlul Halil Wal Aqdi (AHWA) memutuskan secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031,” kata KH Anwar Iskandar membacakan sidang pleno Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Struktur Kepemimpinan Lengkap: Rais Aam hingga Penutupan

Di samping penetapan Ketua Umum, sidang pleno juga mengukuhkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU. Dengan demikian, dua posisi puncak dalam hierarki kepengurusan NU kini telah terisi secara resmi untuk rentang waktu lima tahun. Kombinasi antara Rais Aam yang memegang otoritas keilmuan dan fatwa, serta Ketua Umum yang mengurusi aspek administratif dan organisasional, menjadi arsitektur klasik kepemimpinan NU yang telah berjalan sejak organisasi ini didirikan pada 1926.

Penutupan Muktamar ke-35 dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama dengan pengumuman hasil pemilihan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung di lokasi acara penutupan, sebuah kehadiran yang menegaskan posisi NU sebagai mitra strategis negara dalam ranah sosial-keagamaan.

Konteks dan Implikasi: NU di Persimpangan Politik dan Sosial

Nahdlatul Ulama bukan sekadar organisasi keagamaan; ia merupakan salah satu pilar utama kehidupan sosial-budaya Indonesia. Dengan jaringan pesantren, madrasah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan formal yang tersebar di hampir setiap kabupaten, NU menyentuh langsung kehidupan jutaan keluarga. Kepemimpinan baru yang lahir dari Muktamar ke-35 akan menghadapi tantangan yang jauh melampaui urusan internal organisasi.

Periode 2026–2031 diproyeksikan menjadi masa di mana isu-isu seperti modernisasi kurikulum pesantren, peran NU dalam kebijakan publik pendidikan, serta posisi organisasi di tengah dinamika politik nasional akan semakin intens. Gus Kikin, yang sebelumnya dikenal aktif dalam berbagai forum keilmuan dan sosial, kini memegang tanggung jawab untuk menavigasi organisasi menuju arah yang selaras dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Mekanisme pemilihan melalui kombinasi suara muktamirin dan musyawarah AHWA sendiri mencerminkan keseimbangan antara prinsip demokrasi internal dan tradisi musyawarah-mufakat yang menjadi ciri khas NU. Proses yang memakan waktu dari pemungutan suara hingga deliberasi tertutup para kiai menunjukkan bahwa transisi kepemimpinan di NU tidak dirancang sebagai kontestasi elektoral semata, melainkan sebagai proses yang menyaring kompetensi, kredibilitas keilmuan, dan kapasitas kepemimpinan secara berlapis.

Keputusan mufakat yang dihasilkan AHWA pada pagi itu—hanya empat puluh menit deliberasi setelah menerima laporan lima nama teratas—menunjukkan bahwa konsensus di antara para kiai senior telah tercapai dengan relatif cepat. Hal ini kerap menjadi indikator bahwa figur yang terpilih memiliki penerimaan luas di kalangan elite keilmuan organisasi, suatu legitimasi yang akan menjadi modal penting bagi Gus Kikin dalam menjalankan mandat lima tahun ke depan.

Bagi masyarakat luas, pergantian kepemimpinan NU selalu menjadi penanda arah kebijakan sosial-keagamaan yang akan ditempuh organisasi dalam dekade mendatang. Dari kebijakan terkait pendidikan Islam hingga sikap terhadap isu-isu kebangsaan, keputusan-keputusan yang diambil di bawah kepemimpinan baru akan dirasakan dampaknya jauh melampaui ruang sidang muktamar di Jombang.