Kapolri Rotasi Jabatan Astamaops hingga Kapolda, Ini Daftarnya

Rotasi Besar-besaran di Puncuk Polri: Dari Astamaops hingga Dua Kapolda Berganti Kursi

Beritanew.com – Langkah mutasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada akhir Agustus 2026 kembali menggeser peta komando di tubuh kepolisian nasional. Bukan sekadar pergantian nama di papan pengumuman internal, rotasi kali ini menyentuh posisi-posisi strategis yang selama ini menjadi tulang punggung operasional dan administratif Polri. Mulai dari Asisten Utama Operasi (Astamaops) di markas pusat, hingga kursi Kapolda di dua provinsi ujung timur Nusantara, semuanya mengalami perombakan dalam satu paket keputusan.

Keputusan tersebut dituangkan dalam tiga Surat Telegram terpisah, yakni bernomor SY/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, dan ST/1879/VIII/KEP./2026. Ketiga dokumen itu ditandatangani pada hari Minggu, 30 Agustus 2026, dan langsung mengikat seluruh pejabat yang namanya tercantum untuk melaksanakan serah terima jabatan sesuai prosedur yang berlaku.

Posisi Kunci di Markas Besar Polri

Di level perwira tinggi (pati), rotasi kali ini mencakup empat jabatan utama yang masing-masing memegang kendali atas fungsi berbeda dalam organisasi Polri. Berikut rincian pergantiannya:

Astamaops Kapolri kini diemban oleh Irjen Roycke Harry Langie, yang menggantikan Komjen Fadil Imran. Posisi Astamaops bukan sekadar jabatan administratif; ia menjadi tangan kanan Kapolri dalam merancang, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh operasi kepolisian di seluruh Indonesia. Setiap operasi besar—mulai dari pengamanan nasional hingga penanganan konflik sosial—melewati meja jabatan ini sebelum dieksekusi di lapangan.

Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri beralih ke tangan Irjen Jawari, yang menggantikan Irjen Anwar. Jabatan ini mengurusi seluruh siklus karier personel Polri: mulai dari perencanaan kebutuhan personel, pendidikan dan pelatihan, hingga mutasi dan promosi. Pergantian di posisi ini kerap menjadi sinyal arah kebijakan SDM kepolisian untuk periode berikutnya.

Koordinator Staf Ahli (Korsahli) Kapolri kini dipegang oleh Irjen Ruslan Ependi, menggantikan Irjen Herry Rudolf Nahak. Korsahli berfungsi sebagai jembatan antara jajaran staf ahli dengan pimpinan tertinggi, memastikan bahwa analisis kebijakan dan kajian strategis yang dihasilkan para ahli benar-benar sampai ke meja pengambilan keputusan.

Kepala Yanma (Kayanma) Polri dirotasi kepada Kombes Ian Rizkian Milyardin, yang menggantikan Kombes Yudi Arkara Oktobera. Yanma, atau Yayasan Kesejahteraan, mengelola berbagai program kesejahteraan personel dan keluarganya, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi anggota Polri.

Dua Kursi Kapolda di Ujung Timur

Di luar markas pusat, dua jabatan Kapolda juga mengalami pergantian dalam paket mutasi yang sama. Kapolda Sulawesi Utara kini dijabat oleh Irjen Yudo Hermanto, sementara Kapolda Papua Barat Daya dipercayakan kepada Brigjen Hengki Haryadi.

Pergantian di tingkat Kapolda selalu membawa implikasi langsung bagi dinamika keamanan di daerah. Sulawesi Utara, dengan posisi strategis di jalur perdagangan maritim utara dan keragaman etnisnya, membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi kawasan. Adapun Papua Barat Daya, sebagai provinsi termuda di Indonesia yang baru berdiri sejak 2022, masih menghadapi tantangan integrasi wilayah, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam yang menuntut pendekatan keamanan berbasis dialog dan kehadiran negara yang konsisten.

Dimensi Struktural Rotasi

Mutasi jabatan di Polri merupakan mekanisme rutin yang diatur dalam peraturan internal kepolisian. Tujuannya bukan sekadar mengisi kekosongan, melainkan menjaga agar tidak ada satu pun pejabat yang terlalu lama menduduki posisi tertentu sehingga berpotensi membentuk jaringan kepentingan yang kaku. Rotasi juga menjadi instrumen pembinaan karier: perwira yang menunjukkan kompetensi di satu fungsi akan diuji di fungsi lain sebelum dipertimbangkan untuk jenjang lebih tinggi.

Paket rotasi yang mencakup empat jabatan utama di Mabes Polri sekaligus dua Kapolda dalam satu waktu menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi kepolisian sedang melakukan penataan ulang yang cukup luas. Dalam konteks tata kelola organisasi berskala nasional, langkah semacam ini biasanya dilakukan menjelang pergantian semester anggaran atau menjelang periode operasi tertentu, agar struktur komando yang baru sudah berjalan sebelum tantangan keamanan berikutnya muncul.

Para pejabat yang baru dilantik kini menghadapi tugas untuk segera melaksanakan serah terima jabatan, memahami kondisi operasional di wilayah masing-masing, dan menyusun prioritas kerja sesuai arahan pimpinan. Bagi masyarakat, pergantian di level ini pada akhirnya menentukan kualitas respons kepolisian terhadap berbagai persoalan keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik di daerah masing-masing.